Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Politik
 
Partai Nasdem Lolos, Tiga Parpol Harus Lengkapi Persyaratan | Friday 11 Nov 2011 16:38:41

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengumumkan hasil verifikasi partai politik (parpol) yang akan maju mengikuti Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 mendatang. Dari empat parpol baru, hanya Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang lolos verifikasi tersebut.

Demikian pernyataan Menteri Hukum dan Hak Asasi Ma
...

Kecil Kemungkinan Teroris Serang Presiden Obama | Thursday 10 Nov 2011 22:39:54

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Polri memastikan tidak ada kelompok teroris di Indonesia yang merencanakan menyerang Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama. Pasalnya, sepanjang pengungkapan kasus terorisme, tidak ada kelompok yang mengarahkan sasarannya kepada Kepala Negara adi daya tersebut

Demikian disampaikan Kabag Penum Polri, Kombes Pol. Bo
...

PDIP Tunjuk Sayed Gantikan Gayus Lumbuun | Wednesday 09 Nov 2011 18:22:32

*Lebih cepat ketimbang FPAN yang belum menunjuk pengganti Rudi Sindapati

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Fraksi PDIP DPR sangat cepat dalam merespon kekosongan kursi yang ditinggalkan kadernya. Fraksi tersebut langsung mengajukan nama M Sayed untuk menggantikan posisi Gayus Lumbuun yang telah resmi dilantik hakim agung Mahkamah Agung (MA). Dalam wak
...

Parpol Perlu Dibatasi Gunakan Media Massa | Wednesday 09 Nov 2011 16:41:35

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Gencarnya iklan sebuah parpol di stasiun teve tertentu, mengundang reaksi keras kalangan politisi. Mereka pun berencana untuk mengusulkan pembatasan penggunaan media massa oleh partai politik di luar atau dalam masa kampanye. Media juga jangan dimanfaatkan satu partai politik secara terus-menerus.

Demikian kesimpulan
...

Pemerintah RI Upayakan Pengampunan TKI dari Raja Saudi | Tuesday 08 Nov 2011 23:02:15

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Selain Tuti Tursilawati, ternyata masih ada 11 tenaga kerja Indonesia (TKI) yang juga terancam hukuman mati. Pemerintah RI akan berusaha keras, agar warganya yang bekerja di Arab Saudi itu tidak sampai menerima hukuman tersebut.

"Pemerintah akan berusaha keras, agar warganya tak dihukum mati. Tapi jawaban (dari Pemer
...

Tak Ada yang Usulkan Soeharto dan Gus Dur | Tuesday 08 Nov 2011 21:08:52

JAKARTA (Berita HUKUM.com) Pemerintah RI memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada tujuh orang putra terbaik Indonesia. Mereka tersebut, yakni Syafruddin Prawiranegara, Idham Chalid, Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Buya Hamka), Ki Sarmidi Mangunsarkoro, I Gusti Ketut Pudja, Sri Susuhan Pakubuwono X dan Ignatius Joseph Kasimo Hendrowahyono.

N
...

Pertemuan SBY dan Sri Mulyani Hanya Bahas Krisis Ekonomi | Tuesday 08 Nov 2011 19:05:12

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Sri Mulyani, Selasa (8/11) siang, akhirnya bertemu untuk pertama kali setelah Sri Mulyani menjabat Managing Directors of World Bank. Pertemuan keduanya berlangsung sekitar satu jam di Istana Negara, Jakarta.

Menurut Sri Mulyani, dirinya merasasenang bisa kembali bertemu dengan Pr
...

Satgas TKI Bantah Tuti Tursilawati Dipancung Pekan Ini | Tuesday 08 Nov 2011 00:42:34

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Satuan Tugas TKI membantah informasi yang menyebut bahwa TKI asal Majalengka, Tuti Tursilawati (27) akan dieksekusi mati oleh pemerintah Arab Saudi dalam pekan ini. Eksekusi hanya akan dilakukan, setelah ada keputusan raja. Tapi hal itu hingga kini belum ada.

"Tidak benar ada pemancungan (dalam pekan ini). Sudah ada
...

Kapolri Klaim Tidak Ada Penyimpangan Dana Freeport | Monday 07 Nov 2011 22:13:08

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Kapolri Jenderal Pol. Timur Pradopo kembali memberikan pernyataan membela jajarannya. Pasalnya, ia mengklaim tidak ada penyimpangan dalam penerimaan serta penggunaan dana dari PT Freeport Indonesia itu.

Padahal, hingga saat ini, tim internal Polri masih bekerja menelusuri penerimaan dana tersebut. Bahkan, Badan Peme
...

PD Klaim Belum Siapkan Capres | Monday 07 Nov 2011 18:34:16

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Partai Demokrat (PD) hingga kini sama sekali belum menyiapkan nama calon presiden (capres) untuk diusung dalam Pilpres 2014 mendatang. Untuk saat ini, partai tersebut masih konsentrasi untuk mensukseskan program pemerintahan SBY-Boediono dan terus melanjutkan konsolidasi interna hingga tingkat terbawah.

Hal ini diteg
...



First Previous


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Pandangan Dr Rizal Ramli Pasca Debat Capres Kedua
BPN 02: Tuduhan Jokowi Soal Tanah Prabowo Bernuansa Fitnah, Berbahaya!
LPSK Siap Lebih Responsif, Efektif dan Transparan
Jubir PA 212 Kembali Mendatangi PMJ untuk Menanyakan LP Ketua BTP Mania, Immanuel Ebenizer
Hasil Survei Indomatrik Merilis Elektabilitas Prabowo Sudah Pepet Jokowi
Muhammadiyah Membangkitkan Kembali Kesadaran Beragama yang Mencerahkan
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Pandangan Dr Rizal Ramli Pasca Debat Capres Kedua
BPN 02: Tuduhan Jokowi Soal Tanah Prabowo Bernuansa Fitnah, Berbahaya!
Deklarasikan Pemilu Damai, JAI Tenjowaringin Tasikmalaya Sepakat Tangkal Hoaks
Kawal Pemilu 2019, Sejumlah Advokat Deklarasikan ADPRIL
Zulkifi Hasan: Terima Kasih atas Upaya GARBI Membangun Silaturrahim dengan PAN


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]