Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Politik
 
Anggota Komisi III DPR Kritik Sikap Pimpinannya | Wednesday 05 Oct 2011 13:23:59

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Pernyataan jajaran pimpinan Komisi III DPR yang menyudutkan serta mengusulkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memunculkan pertentangan internal dalam komisi yang membidangi hukum tersebut. Pernyataan mereka itu dianggap bukan sikap resmi serta sama sekali tidak mewakili sikap komisi tersebut.

Hal ini dikatakan sal
...

Tanda-tanda Revolusi Mulai Muncul | Tuesday 04 Oct 2011 20:21:43

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Tanda-tanda munculnya revolusi untuk menjatuhkan pemerintahan SBY-Boediono sudah semakin tampak. Kesengsaraan yang ditanggung rakyat, kian lama kian berat. Pada saat yang sama, rakyat juga makin muak dan marah melihat tingkah para elitenya.

Para elite kekuasaan mempertontonkan perlaku tercela secara telanjang, tanpa
...

PKS Masih Lindungi Fachri Hamzah | Tuesday 04 Oct 2011 16:08:04

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Meski pernyataannya mengundang kecaman, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR takkan mempersoalkan keberadaan Fachri Hamzah sebagai kader partai dan anggota Dewan. Sikap ini disampaikan Ketua FPKS DPR Mustafa Kamal di gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/10).

Mustafa mengakui, pernyataan Wakil Ketua Komisi III DPR Fa
...

Marak Ancaman, P2MA Siapkan Tim Advokasi | Monday 03 Oct 2011 23:32:37

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Deklator pembentukan Pos Pengaduan Praktik Mafia Anggaran (P2MA), La Ode Ida dan Zainal Bintang tidak gentar dengan berbagai ancaman dari kalangan penentang aksinya itu. Bahkan, mereka meminta pelapor tak usah takut, karena telah menyiapkan tim advokasi yang akan melindungi mereka dari serangan pihak yang merasa dirugika ...

JK: Reshuffle Bukan Hal yang Istimewa | Monday 03 Oct 2011 16:00:46

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Rencana perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II yang segera dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bukanlah sesuatu hal yang istimewa. Kebijakan iu adalah hal yang biasa untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja pemerintahan yang jauh dari harapan rakyat.

Penegasan ini disampaikan mantan
...

Tamsil Limrung Pastikan Urung Mundur | Saturday 01 Oct 2011 16:51:08

BOGOR (BeritaHUKUM.com) Wakik Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Tamsil Linrung memastikan diri takkan mundur dari kedudukannya tersebut. Bahkan, ia akan tetap menjadi anggota DPR. Hal ini ditegaskannya ketika dikonfirmasi wartawan di Wisma DPR, Cikopo, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (1/10).

Bahkan, menurut dia, Fraksi PKS DPR sudah memintanya untuk
...

10 Anggota DPR Dilaporkan Terlibat Percaloan Anggaran | Friday 30 Sep 2011 21:23:41

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Pembukaan Pos Pengaduan Praktik Mafia Anggaran (P2MA), ternyata mendapat respon positif dari masyarakat. Baru beberapa waktu dibuka, ternyata sudah puluhan pengaduan masuk yang memberitahukan praktik mafia anggaran yang dilakukan sejumlah anggota DPR. Hal ini dapat dikatakan bahwa masyarakat sudah muak dengan praktik per ...

BEM Konsolidasi Jelang Aksi Demo Besar-besaran | Friday 30 Sep 2011 16:13:18

*Turunkan 3.000 aktivis dan siap berdarah-darah

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Dalam rangka memperingati dua tahun pemerintahan SBY-Boediono, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berencana untuk menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran. Target yang mereka pilih adalah Istana Negara sebagai tempat pusat dari pemerintahan tersebut.

...

Pergantian Rezim Harus Diikuti Ganti Sistem | Thursday 29 Sep 2011 18:51:20

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Mengganti rezim pemerintahan SBY secepatnya memang harus dilakukan. Pasalnya, Indonesia telah berkembang menjadi republik korupsi yang dilakukan secara massif elit eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Untuk itu, diperlukan tekad dan stamina sekelas Sungai Nil dari seluruh rakyat, bukan sekadar tekad Sungai Ciliwung atau ...

PBNU Desak Kemenkominfo Tutup Situs Radikalisme | Wednesday 28 Sep 2011 00:54:55

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Perkembangan teknologi informasi diduga ikut menyuburkan radikalisme. Sejumlah pihak menggunakan akses multimedia untuk menyebarkan paham tersebut secara luar lintas negara. Atasa dasar tersebut, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) menutup akses situs-situs be ...



First Previous


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Bupati Bekasi dan Petinggi Lippo Jadi Tersangka terkait Dugaan Kasus Suap Proyek Meikarta
Berutang Rp15 Triliun ke Bank Dunia untuk Pemulihan Lombok dan Sulteng Sama Saja Mengatasi Bencana dengan Bencana
Poyuono: Analogi RS Ibarat Orang Bakar Ban Mobil Berteriak Rumahnya Kebakaran
Ditlantas Polda Metro Jaya Sosialisasi Sistem E-TLE dengan Pembagian Brosur dan Pembentangan Spanduk
Jiwasraya Tunda Bayar Klaim Nasabah Menunjukkan Pengelolaan BUMN yang Buruk Selama Ini
Bawaslu Temukan Dugaan Pelanggaran Kampanye Caleg Pendukung Jokowi-Ma"ruf
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Masyarakat Harus Lihat Peluang Baik dalam Penggunaan Teknologi Informasi
Komisi VIII Dorong Bantuan Korban Bencana Sulteng Cepat Tersalurkan
Bupati Bekasi dan Petinggi Lippo Jadi Tersangka terkait Dugaan Kasus Suap Proyek Meikarta
Diduga Peluru Nyasar, Wenny Warow Serahkan Penyelidikan pada Polisi
Berutang Rp15 Triliun ke Bank Dunia untuk Pemulihan Lombok dan Sulteng Sama Saja Mengatasi Bencana dengan Bencana


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]