Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Politik
 
Din Syamsuddin: Pancasila Pemersatu Bangsa | Thursday 18 Aug 2011 23:47:30

Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsudin menyatakan, Pancasila berarti “kata tunggal pemersatu” bangsa Indonesia yang majemuk. Sehingga pancasila lebih dari “pernyataan politik” (political statement), tapi juga “pernyataan ideologis” (ideological statement). Yang mengajukan nilai-nilai etika dan moral yang bersifat universal.

Panca
...

JK: Indonesia Belum Sepenuhnya Merdeka | Thursday 18 Aug 2011 03:45:50

JAKARTA-Indonesia memang belum sepenuhnya merdeka. Pasalnya, kemerdekaan sekarang ini, hanya sebatas politik. Sebaliknya, masih banyak persoalan besar yang harus diselesaikan, agar bangsa dan negeri ini benar-benar bisa dikatakan merdeka. Demikian dikatakan mantan Wapres Jusuf Kalla kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (17/8).

Menur
...

SBY Gagal Jadi Pemimpin | Thursday 18 Aug 2011 02:19:48

JAKARTA-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dianggap telah gagal menjalankan fungsinya sebagai pemimpin. Hal ini bisa dilihat dari isi pidatonya yang sangat normatif dan tidak sesuai dengan kondisi saat ini, khususnya mengenai korupsi yang semakin merajalela.

"Presiden SBY seharusnya dapat memanfaatkan momentum bahwa korupsi telah menjadi m
...

Polri Dapat Tekanan Politis Sangat Kuat | Wednesday 17 Aug 2011 23:18:49

*Sehingga harus sangat hati-hati menentukan tersangka utama pemalsuan surat MK

JAKARTA-Kepolisian kesulitan untuk mengusut tuntas kasus mafia pemilu, karena diduga mendapat tekanan politis yang kuat. Hal inilah yang membuat kepolisian sangat berhati-hati dalam menetapkan pelaku utama sebagai tersangka kasus pemalsuan surat keputusan Mahkamah Ko
...

Revisi Paket UU Politik Harus Terencana Secara Matang | Wednesday 17 Aug 2011 20:34:19

JAKARTA-DPR diminta untuk mengerjakan revisi paket undang-undang politik secara utuh. Langkah ini harus dikerjakan mulai masa sidang pertama 2011/2012. Lembaga tersebut harus membuat rencana secara matang serta penjadwalan sejak awal, agar pembahasan tidak molor dan tidak melebar, agar tidak merombak secara keseluruhan.

Ada dua RUU bidang politi
...

Papua, Sejahtera atau Merdeka | Wednesday 17 Aug 2011 01:36:36

*Ada campur tangan asing yang ingin kuasai sumber daya alam

JAKARTA-Sedikitnya ada tiga akar persoalan yang menyebabkan Papua terus bergolak. Ketiganya adalah keinginan merdeka secara politik, keinginan untuk hidup sejahtera, dan adanya campur tangan asing yang menginginkan penguasaan atas sumber daya alam (SDA) Papua yang melimpah- ruah. Masal
...

Pemerintah Segera Ajukan Pembahasan RUU Pemilukada | Wednesday 17 Aug 2011 00:25:59

JAKARTA-Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah selesai dibahas dan segera diajukan oleh pemerintah ke DPR pada September mendatang. Diharapkan segera dapat diselesaikan dengan cepat untuk segra disahkan menjadi UU.

"Mudah-mudahan bulan September nanti sudah bisa diajukan dan Ampresnya (amanat presiden) segera keluar," kata Menteri Dala
...

Jangan Eksploitasi Ketakutan dan Paranoid Nazaruddin | Tuesday 16 Aug 2011 21:33:10

JAKARTA-Ketakutan Nazaruddin jangan terlalu dieksplotasi anggota DPR dan media. Justru harus lebih difokuskan kepada penegakan hukum, agar kasus dugana korupsi wisma atlet itu terbuka secara transparan oleh KPK dan diketahui asal muasal munculnya kasus ini.

Demikian kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung kepada wartawan di gedung DPR/MPR RI, Jakar
...

Rakyat Inginkan Sebuah Perubahan | Monday 15 Aug 2011 16:04:30

JAKARTA-Kondisi kehidupan demokrasi di Indonesia sedang memasuki masa sulit. Praktik money politics yang dipertontonkan sejumlah elite politik berkonsekuensi terhadap perilaku korupsi di berbagai sektor. Wacana percepatan pemilu yang mulai sering digulirkan merupakan bentuk kekesalan rakyat saat ini.

Masyarakat berpikir untuk segera mengadakan p
...

PPAD: Kepemimpinan Menyimpang dari UUD 1945 dan Pancasila | Saturday 13 Aug 2011 08:19:10

JAKARTA-Sejumlah purnawirawan dari Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) berkumpul di Sekretariat DPP PDIP, Jakarta, Jumat (12/08). Mereka melakukan pertemuan tertutup dengan sejumlah pimpinan partai tersebut. Lebih dari tiga jam pertemuan tersebut berlangsung.

Dari yang datang tersebut, tampak terlihat mantan KSAD Jenderal TNI (Purn) Ty
...



First Previous


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Menanggapi Tudingan PDIP, Ketua DPP Partai Demokrat: Saat Ini Yang Panik PDIP
Anggota DPR RI PDIP Herman Hery Dilaporkan ke Polisi terkait Pengeroyokan
APMI: Rizal Ramli Mampu Bawa Indonesia sebagai Kejayaan Negara Maritim
Polda Metro Segera Terapkan Tes Psikologi dalam Penerbitan SIM
Pantau Pelayanan Publik, Ombudsman Sidak Ke Bandara Soekarno Hatta
Habib Rizieq Berharap SP3 Serupa Bisa Diberikan Juga ke Ulama dan Aktivis 212
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Sudirman Said Cecar Kegagalan Ganjar Pranowo Saat Debat Pilkada Jateng 2018
Menanggapi Tudingan PDIP, Ketua DPP Partai Demokrat: Saat Ini Yang Panik PDIP
Soal Tarif Integrasi Tol JORR Rp 15.000, Ini Penjelasan Kementerian PUPR
Anggota DPR RI PDIP Herman Hery Dilaporkan ke Polisi terkait Pengeroyokan
Rachmawati Soekarnoputri: Jokowi Jauh dari Trisakti, 2019 Harus Ganti Presiden!


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]