Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Politik
 
Pertemuan Cikeas tak Bicarakan Calon Menteri | Thursday 13 Oct 2011 20:56:24

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pertemuan Presiden SBY dengan pimpinan partai politik (parpol) koalisi, ternyata tidak membicarakan nama-nama calon menteri. "Tadi hanya membahas hal-hal prinsipil soal reshuffle,” kata Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum kepada wartawan, usai pertemuan di kediaman pribadi SBY di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Bar ...

Dua Presiden Sangat Serius Bahas Reshuffle | Thursday 13 Oct 2011 20:20:17

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan Reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II mendapat perhatian khusus para pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pasalnya, dari sejumlah pucuk pimpinan partai politik (parpol) yang tergabung dalam koalisi, hanya partai ini yang paling bereaksi keras atas kebi ...

Salim Segaf Bantah Adanya Kontrak Khusus | Wednesday 12 Oct 2011 17:15:34

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Aljufri mementahkan pernyataan Sekjen DPP PKS Anis Matta soal adanya kontrak khusus dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Keberadaan semua parpol yang tergabung dalam koalisi memiliki posisi dan perlakuan yang sama.

“(Soal kontrak khusus Presiden SBY dengan PK)
...

Abdul Hafiz Pertanyakan Status Andi Nurpati | Tuesday 11 Oct 2011 22:55:55

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Proses pemeriksaan kasus surat palsu Mahkamah Konstitusi (MK) yang diduga melibatkan mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Andi Nurpati, membuat heran Abdul Hafiz Anshary. Ia pun mempertanyakan alasan polisi yang hingga kini belum juga menetapkan status tersangka terhadap salah satu petinggi Partai Demokrat ters ...

Pendiri PK: Fachri Salah Seleksi atau Salah Urus? | Tuesday 11 Oct 2011 20:23:54

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pendiri Partai Keadilan (PK)—yang merupakan cikal bakal Partai Keadilan Sejahtera/PKS) Yusuf Supendi angkat bicara soal wacana pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diusulkan politisi PKS Fachri Hamzah. Ia sangat menyesalkan pernyataan juniornya tersebut.

Menurut Yusuf, Fachri Hamzah tidak memiliki ar
...

Ketua KPU Nilai Pernyataan Wakil Jaksa Agung Keliru | Tuesday 11 Oct 2011 18:46:52

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Hafiz Anshary membantah dirinya telah menjadi tersangka terkait sengketa Pemilu Legislatif 2009 atas perolehan suara Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara. Pernyataan dari pihak Kejaksaan Agung merupakan kekeliruan.

"Saya kira ada kesalahan dari Pak
...

Presiden Serius Bahas Reshuffle | Saturday 08 Oct 2011 19:54:02

*PKS yakin menterinya tidak akan diganti

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sangat serius melakukan perombakan (reshuffle) jajaran Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II. Kini, SBY bersama Wapres Boediono masih intensif membahas posisi-posisi menteri yang akan dicopot serta digesernya tersebut.

"Presiden SB
...

DPR Jangan Recoki KPK | Friday 07 Oct 2011 17:41:21

*Sebaiknya DPR fokus menyelesaikan pembahasan RUU yang terbengkelai

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – DPR diminta tidak merecoki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya memberantas korupsi. Sebaiknya Dewan fokus pada tugas utamanya, yakni menjalankan fungsi legislasi. Banyak RUU yan terbengkelai yang hingga kini tidak juga diselesaikan sesuai y
...

Reshuffle Demi Kepentingan Rakyat Bukan Parpol | Friday 07 Oct 2011 15:53:43

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta untuk lebih mempertimbangkan kepentingan rakyat dalam perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II. Untuk itu, ia harus meninggalkan pertimbangan yang lebih mementingkan partai politik.

“Perombakan kabinet harus mengacu untuk kepentingan rakyat, khusu
...

Demokrat Sesalkan Tudingan Tendesius PKS | Thursday 06 Oct 2011 21:43:24

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Partai Demokrat menyesalkan sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai mitra koalisi yakni banyak mengganggu rencana perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Tindakan pimpinan partai itu tidak mencerminkan sikap kenegarawanan.

"Seharusnya PKS tidak mengganggu (Presiden) dengan menuding bahwa resh
...



First Previous


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Lombok Gempa Berulang, Legislator Minta Jadikan Bencana Nasional
Ketua DPR Berharap Asian Games Rekatkan Persaudaraan Negara-negara Asia
Demi Sang Merah Putih Berkibar Aksi 'Heroik' Anak SMP di Atambua Panjat Tiang Bendera
Yusril Ihza Mahendra: PBB Tidak Akan Netral di Pilpres 2019
Desa Air Long Membangun Gudang Desa dari Program Dana Desa
Komjen Pol Syafruddin Dilantik Menjadi Menteri PAN-RB Gantikan Asman Abnur
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Lombok Gempa Berulang, Legislator Minta Jadikan Bencana Nasional
Pemerintah Indonesia Tidak Tanggap Bencana
Manda Terdakwa Jaringan 4,6 Gram Sabu di Samarinda Dituntut 7 Tahun Penjara
Panglima TNI Serahkan Bea Siswa kepada Joni Pemanjat Tiang Bendera
Adegan Jumping Moge Jokowi, Gerindra: Stuntman Saja Impor


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]