Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Politik
 
DPR Punya Mata-Telinga di KPK | Tuesday 06 Dec 2011 00:14:58

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Kinerja pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam satu tahun pertama akan menjadi perhatian utama DPR. Pasalnya, ketua terpilih institusi penagak hukum tersebut, yakni Abraham Samad beranji akan menuntaskan kasus bailout Bank Century Rp 6.7 triliun itu.

Formasi baru KPK diharapkan bisa menjawab harapan a
...

Rektor UKI Bubarkan Diskusi Skandal Century | Monday 05 Dec 2011 22:46:16

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Maruli Gultom membubarkan dengan paksa diskusi yang membahas skandal bailout Ban Century Rp 6,7 Triliunyang di kantin UKI, Jakarta, Senin (5/12). Alasannya, pihak penyelenggaranya bukan dari organisasi resmi mahasiswa.

Pihaknya khawatir apabila diskusi itu merupakan pesanan
...

Perangkat Desa Desak Pemerintah-DPR Bahas RUU Desa | Monday 05 Dec 2011 14:45:32

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Persatuan Rakyat Desa Nusantara (Parade Nusantara) kembali mendatangi gedung DPR RI, Jakarta, Senin (5/12). Mereka menuntut pengesahan RUU Desa untuk segera menjadi UU. Jika UU itu sudah disahkan akan menjadi payung hukum yang kuat bagi desa untuk meningkatkan pemberayaan ekonomi desa.

Aksi demo yang diikuti sekitar
...

Abraham Samad Dkk Jangan Merasa Utang Budi | Saturday 03 Dec 2011 16:45:04

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan jangan punya pikiran merasa berutang budi kepada DPR yang telah memilihnya. Terpilihnya mereka bukan karena peran anggota Dewan, melainkan dari amanat konstitusi yang harus dijalankan dan dipatuhi seluruh Lembaga Negara.

"Mereka harus bisa melepaskan diri d
...

DPR Andalkan Abraham Samad Dkk Bongkar Century | Saturday 03 Dec 2011 00:07:59

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR merasa kecewa karena jagoannya, Bambang Widjajanto gagal terpilih sebagai ketua Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK). Tapi kekecewaan itu terobati dengan terpilihnya Abraham Samad mengisi posisi tersebut.

"Meski Bambang Widjojanto tidak terpilih, tapi kami puas. Sebab, Abraham Samad terpil
...

PAN Berniat Keluar dari Setgab Koalisi | Friday 02 Dec 2011 22:52:51

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Partai Amanat Nasional (PAN) berencana hengkang dari Sekretariat Gabungan (Setgab) Partai Politik Koalisi. Namun, niat tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam rapat kerja nasional (Rakernas) partai ini yang dilangsung pada 10-12 Desember nanti

"Benar, PAN berencana akan keluar dari Setgab. Tapi kami masih melakukan e
...

Demokrat Merasa Ditelikung Anggota Setgab Koalisi | Friday 02 Dec 2011 21:55:08

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Gagalnya Yunus Husein terpilih sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), membuat Fraksi Partai Demokrat DPR kecewa. Namun, kekecewaan itu ditimpakan kepada fraksi-fraksi yang tergabung dalam Setgab Parpol Koalisi yang membangkang.

Ketua DPP Partai Demokrat sekaligus Ketua Komisi III DPR Benny K Harman tida
...

Nazaruddin Datangi Cikeas Disuruh Anas Urbaningrum | Thursday 01 Dec 2011 23:14:34

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Partai Demokrat gerah juga dengan tudingan Muhammad Nazaruddin. Hal ini terkait dengan pertemuannya dengan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, sebelum pergi ke Singapura dengan alasan berobat.

Sekertaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Amir Syamsuddin mengakui adanya pertemua itu. "Sebelum
...

Marzuki Geram Ditanya Soal Pengakuan Nazaruddin | Thursday 01 Dec 2011 15:58:17

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Pernyataan terdakwa Muhammad Nazaruddin bahwa dirinya sengaja dikorbankan Partai Demokrat, benar-benar menohok petinggi partai tersebut. Namun, ketika hal ini akan diklarifikasi dengan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie, justru yang malah geram terhadap wartawan.

Menurut dia, apa pun soal Nazaruddi
...

Menkumham tak Tahu Perihal Surat PKB Muhaimin | Wednesday 30 Nov 2011 20:47:00

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Mekumham) Amir Syamsuddin tidak tahu adanya surat dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Surat tertanggal 25 Agustus 2011 itu, berisi permintaan untuk tidak meloloskan Partai Kemakmuran Bangsa Nusantara (PKBN) pimpinan Yenny Wahid sebagai partai politik berbadan hukum .

Meski demi
...



First Previous


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
KSPI Mendesak Semua Provinsi Tetapkan UMK di Atas PP 78/2015
Wakapolda Metro Jaya: Motif Pembunuhan Satu Keluarga di Bekasi karena Sakit Hati
Keabsahan dan Eksistensi Anggota Dewan Pers Dituding Cacat Hukum
Rizal Ramli Minta Undang-Undang BPJS Segera Direvisi
Mendikbud Resmikan Peluncuran 10 Seri Buku Berjudul 'Karya Lengkap Bung Hatta''
Kombes Hengki: Polisi Menangkap 23 Preman pada 2 Lokasi di Kalideres
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Gus Anam Mengimbau Agar Semua Pihak Menolak Radikalisme dan Intoleransi
Peresmian Pom Bensin/ SPBU Baru di Desa Aur Ringit, Tanjung Kemuning, Kaur
Jaga Kondusifitas Jelang Pemilu 2019, Polri Adakan Silaturahmi ke Pesantren
KSPI Mendesak Semua Provinsi Tetapkan UMK di Atas PP 78/2015
Mabes Polri Limpahkan Kasus Tersangka Ketua DPRD Alphad Syarif ke Kejari Samarinda


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]