Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Politik
 
Komnas HAM: Presiden SBY Harus Datang ke Papua | Thursday 08 Dec 2011 01:30:48

JAKARTA (BeritaJUKUM.com) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia IKomnas HAM) mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat dan sejumlah tokoh yang berada di Papua. SBY harus segera mendatangi langsung Papua untuk berkomunikasi dengan masyarakat dan sejumlah tokoh yang ada di Papua.

"Secara khusus, kami m
...

Timwas Century Picu Persetuan Baru | Wednesday 07 Dec 2011 21:09:57

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Masa kerja Tim Pengawas (Timwas Century) DPR telah berakhir. Hal ini pun menimbulkan perseteruan baru. Dua pimpinan Dewan bersikap saling berlawanan. Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan takkan memperpanjangnya. Sebaliknya, Wakil Ketua DPR Taufik Kuniawan minta tugas itu diperpanjang hingga satu tahun ke depan.

Niat Tau
...

Syafii Maarif: Kondisi Negara Ini Jauh dari Kata Bermartabat | Tuesday 06 Dec 2011 21:24:18

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Kondisi bangsa dan negara Indonesia saat ini, sudah terlampau carut-marut dan jauh dari kata bermartabat. Bahkan, pemimpin formal negara pun sudah tidak mau mendengarkan kritik yang dilontarkan rakyatnya.

"Ini kenyataan yang terjadi. Saya pun sulit memahami, apakah saya berteriak ini dengan baik. Sepertinya hanya mas
...

Tak Hadiri Paripurna, Busyro Pilih Diskusi Tertutup FPD | Tuesday 06 Dec 2011 20:56:30

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Kecurigaan pantas dilayangkan terhadap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas. Pasalnya, ia tidak datang dalam rapat paripurna DPR, Selasa (6/12) pagi yang beragendakan penetapan hasil pemilihan pimpinan dan ketua baru KPK.

Anehnya, pada siang harinya, Busyro malah menghadiri diskusi tertutup yang d
...

Korupsi Masih Marak, Reformasi Birokrasi Gagal Total | Tuesday 06 Dec 2011 19:23:05

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Reformasi birokrasi Indonesia dapat dianggap gagal. Pasalnya, celah untuk melakukan korupsi masih ada. Bahkan, dapat dikatakan lebih besar dari sebelumnya. Kegagalan ini akibat sisa-sisa elite orde baru (Orba) tidak ikut disingkirkan, ketika beralih ke era reformasi.

"Reformasi birokrasi terhambat elite-elite birokra
...

Abraham Samad Yakinkan Bukan Boneka DPR | Tuesday 06 Dec 2011 17:42:46

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyatakan dengan tegas bahwa dirinya bukanlah boneka DPR. Meski dipilih Komisi III DPR, bukan berarti ia akan menuruti segala keinginan lembaga legislatif tersebut.

"Saya bukan boneka (DPR). Saya ini manusia yang punya harga diri, integritas, dan punya keberanian
...

DPR Punya Mata-Telinga di KPK | Tuesday 06 Dec 2011 00:14:58

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Kinerja pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam satu tahun pertama akan menjadi perhatian utama DPR. Pasalnya, ketua terpilih institusi penagak hukum tersebut, yakni Abraham Samad beranji akan menuntaskan kasus bailout Bank Century Rp 6.7 triliun itu.

Formasi baru KPK diharapkan bisa menjawab harapan a
...

Rektor UKI Bubarkan Diskusi Skandal Century | Monday 05 Dec 2011 22:46:16

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Maruli Gultom membubarkan dengan paksa diskusi yang membahas skandal bailout Ban Century Rp 6,7 Triliunyang di kantin UKI, Jakarta, Senin (5/12). Alasannya, pihak penyelenggaranya bukan dari organisasi resmi mahasiswa.

Pihaknya khawatir apabila diskusi itu merupakan pesanan
...

Perangkat Desa Desak Pemerintah-DPR Bahas RUU Desa | Monday 05 Dec 2011 14:45:32

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Persatuan Rakyat Desa Nusantara (Parade Nusantara) kembali mendatangi gedung DPR RI, Jakarta, Senin (5/12). Mereka menuntut pengesahan RUU Desa untuk segera menjadi UU. Jika UU itu sudah disahkan akan menjadi payung hukum yang kuat bagi desa untuk meningkatkan pemberayaan ekonomi desa.

Aksi demo yang diikuti sekitar
...

Abraham Samad Dkk Jangan Merasa Utang Budi | Saturday 03 Dec 2011 16:45:04

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan jangan punya pikiran merasa berutang budi kepada DPR yang telah memilihnya. Terpilihnya mereka bukan karena peran anggota Dewan, melainkan dari amanat konstitusi yang harus dijalankan dan dipatuhi seluruh Lembaga Negara.

"Mereka harus bisa melepaskan diri d
...



First Previous


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Bawaslu: KPU Tidak Professional Gelar Deklarasi Kampanye Damai
SBY dan Zulkifli Hasan Kecewa dan WO Acara Deklarasi Damai karena Pendukung Jokowi-Ma'ruf Langgar Aturan
KPU Sebarkan 'Virus' Kampanye Damai, Aman, Tertib
Gerindra dan Nitizen Kritik Sikap Hormat Jokowi Saat Lagu Indonesia Raya
Rizal Ramli: Impor Beras Dikelola Kartel
KPU Loloskan dan Tetapkan Dua Pasangan Capres-Cawapres Indonesia Peserta Pilpres 2019
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Anies Baswedan Resmikan Taman Benyamin Sueb
Masyarakat Patimban Berharap Pemerintah Beri Keadilan
Mabesad Juara Umum Kejurnas Karate Piala Panglima TNI ke-VI Tahun 2018
Miris, Jeritan Hati Ratu Azia Borromeu Minta Keadilan
Bawaslu: KPU Tidak Professional Gelar Deklarasi Kampanye Damai


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]