Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Politik
 
KPU Harus Merujuk UU MD3 Terkait PAW | Monday 07 Nov 2011 15:50:26

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pakar Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Dr. Chairul Huda mengingatkan KPU, agar menjalankan perintah UU Nomor 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) terkait pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR.

Menurut Chairul, jika merujuk pasal 217 (1) UU MD3 yang menyebutkan bahwa anggota DPR yang berhenti
...

Moratorium Demi Citra Hukum Indonesia | Saturday 05 Nov 2011 18:54:23

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Denny Indrayana tak menyangkal bahwa moratorium remisi dan pembebasan bersyarat bagi koruptor bagian dari pencitraan. Namun, pencitraan yang dimaksudkannya itu untuk menghapus kesan Indonesia sangat kooperatif terhadap koruptor.

"Benar, memang untuk pencitraan.
...

Wamenkuham: Meratorium Remisi Koruptor Adalah Pengetatan | Friday 04 Nov 2011 18:06:13

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Wamenkumham Denny Indrayana menyatakan bahwa moratorium yang dimaksudkannya itu bukan penghentian, melainkan pengetatan pemberian remisi bagi terpidana perkara korupsi. “Dia keliru bahwa moratorium itu penghentian. Padahal, maksud (moratorium) itu adalah pengetatan," kata dia kepada wartawan di gedung Kemenkumham, Jakart ...

Kalla: Tak ada Hubungannya Duta Komodo dengan Politik | Friday 04 Nov 2011 14:52:51

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Jusuf Kalla membantah tudingan aktivitasnya yang gencar mempromosikan Pulau Komodo sebagai kampanye persiapan untuk maju dalam Pilpres 2014. Masyarakat pun diminta untuk tidak mengaitkan kegiatannya ini dengan politik.

“Tidak benar itu. (Duta Komodo) ini tidak ada hubungannya untuk Pilpres 2014. Jangan sangkut pautkan
...

JK Klaim Kunjungan ke Pulau Komodo Meningkat | Friday 04 Nov 2011 14:14:50

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Upaya duta Pulau Komodo Jusuf Kalla untuk meningkatkan popularitas salah satu fenomena alam di Indonesia itu, berhasil dengan baik. Hal ini dapat dilihat meningkatnya kunjungan wisatawan berkunjung ke pulau yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) itu.

Klaim ini disampaikan Jusuf Kalla kepada wartawan di kan
...

Yusril Siap Bela Terpidana Perkara Korupsi | Thursday 03 Nov 2011 17:51:47

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Yusril Ihza Mahendra menyatakan bagwa semua terpidana berdasarkan asas persamaan hukum, berhak mendapat perlakuan sama untuk mendapatkan remisi (pemotongan masa pemidanaan) dan pembebasan bersyarat. Fasiltas itu tidak ada kaitannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan sebelumnya.

“Kalau sudah dipenjara, terbukti sud
...

Penolak Moratorium Adalah Pendukung Koruptor | Wednesday 02 Nov 2011 21:14:30


JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pro-kontra terus mewarnai wacana moratorium remisi bagi koruptor. Namun, pihak yang kontra dengan wacana yang diusulkan Kemenkumham itu merupakan dukungan langsung terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Penegasan ini disampaikan Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Didik Mukriyanto
...

Rendah, Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Kejagung | Wednesday 02 Nov 2011 17:01:49

JAKARTA (beritaHUKUM.com) – Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan Agung sangat rendah. Hal ini terkait dengan kinerja korps Adhiyaksa dalam penanganan kasus korupsi. Dalam beberapa waktu belakangan ini, tak ada prestasi yang diukir oleh lembaga penegak hukum itu.

Demikian hasil survei yang dilakukan Jaringan Suara Indonesia (JSI). Se
...

Patrialis: PAN takkan Langgar UU Terkait PAW | Wednesday 02 Nov 2011 00:58:39

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Partai Amanat Rakyat (PAN) dipastikan akan tetap menjunjung tinggi supremasi hukum. Partai ini pun takkan menggadaikan kredibilitasnya di mata rakyat dengan melanggar hukum terkait penentuan calon anggota legislatif pergantian antar waktu (PAW).

“Dalam menentukan calon anggota legislatif untuk PAW itu dasarnya sudah j
...

Freeport Akui Juga Setor Dana ke TNI | Tuesday 01 Nov 2011 23:40:40

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – PT Freeport Indonesia akhirnya mengakui bahwa tak hanya memberikan dana kepada Polri, melainkan pula kepada TNI. Pascaaksi mogok pekerja Freeport, baik Polri maupun TNI masih mendapatkan dana sebagai uang jasa pengamanan.

"Bukan hanya kepada Polri, tetapi juga kepada TNI. Mereka juga menerima dana tersebut,” kata Seni
...



First Previous


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Menanggapi Tudingan PDIP, Ketua DPP Partai Demokrat: Saat Ini Yang Panik PDIP
Anggota DPR RI PDIP Herman Hery Dilaporkan ke Polisi terkait Pengeroyokan
APMI: Rizal Ramli Mampu Bawa Indonesia sebagai Kejayaan Negara Maritim
Polda Metro Segera Terapkan Tes Psikologi dalam Penerbitan SIM
Pantau Pelayanan Publik, Ombudsman Sidak Ke Bandara Soekarno Hatta
Habib Rizieq Berharap SP3 Serupa Bisa Diberikan Juga ke Ulama dan Aktivis 212
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Sudirman Said Cecar Kegagalan Ganjar Pranowo Saat Debat Pilkada Jateng 2018
Menanggapi Tudingan PDIP, Ketua DPP Partai Demokrat: Saat Ini Yang Panik PDIP
Soal Tarif Integrasi Tol JORR Rp 15.000, Ini Penjelasan Kementerian PUPR
Anggota DPR RI PDIP Herman Hery Dilaporkan ke Polisi terkait Pengeroyokan
Rachmawati Soekarnoputri: Jokowi Jauh dari Trisakti, 2019 Harus Ganti Presiden!


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]