Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Cyber Crime
 
Pemerhati Hukum Siber: Pembatasan Akses Media Sosial Adalah Kebijakan Yang Aneh | 2019-05-23 15:57:06

JAKARTA, Berita HUKUM - Kebijakan pemerintah yang membatasi akses berbagi foto dan video di media sosial serta aplikasi pesan singkat yang dilakukan pemerintah sejak kemarin disoroti oleh Himpunan Pemerhati Hukum Siber Indonesia (HPHSI).

Ketua HPHSI, Galang Prayoga menjelaskan, publik memiliki hak mendapatkan Informasi melalui foto dan video yan
...

Mengapa Situng Baru 92 %, KPU Tiba-Tiba Menyahkan Rekapitulasi Pilpres? | 2019-05-21 16:06:20

JAKARTA, Berita HUKUM - Arief Poyuono sebagai Waketum DPP partai Gerindra sekaligus salah satu Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Paslon 02 Prabowo - Sandi mengkritisi pasca subuh tadi tiba-tiba Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan hasil Rekapitulasi perhitungan Pilpres pada Pemilu 2019, padahal perhitungan Sistem Informasi Penghitun ...

Pesan Aksi Damai, Prabowo: Kami Ingin Menegakkan Kebenaran dan Keadilan | 2019-05-21 13:51:45

JAKARTA, Berita HUKUM - Capres Prabowo Subianto berpesan agar aksi 22 Mei digelar secara damai sesuai dengan aturan. Prabowo menegaskan aksi terkait hasil Pilpres 2019 bukan makar, tapi bersuara atas dugaan kecurangan pemilu.

"Jadi Saudara-saudara, kami dapat laporan ada banyak isu-isu, katanya ada yang mau bikin aksi kekerasan, itu bukan penduk
...

Potret Pemilu 2019, LKPI: Ada 72,8 Persen Mengatakan Ada Banyak Kecurangan | 2019-05-20 23:54:32

JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur LKPI (Lembaga Kajian Pemilu Indonesia), Tubagus Alvin menyampaikan bahwa berdasarkan hasil survei pendapat masyarakat Indonesia terkait peyelenggaraan Pemilu 2019 yang dilakukan semenjak tanggal 1 Mei s/d 15 Mei 2019 di 33 provinsi di Indonesia, tersebar di 487 kab/Kota dimana didapatkan data ada sebanyak 72,8% men ...

Bawaslu Sebut 6,7 Juta Pemilih Tak Dapat C6 dan 17 Ribu TPS Telat Dibuka | 2019-05-19 20:54:49

JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengungkap masalah logistik sebanyak 6,7 juta pemilih yang tidak mendapatkan surat undangan pemungutan suara pada 17 April 2019 saat pencoblosan. Hal itulah yang harus menjadi perhatian terkhusus bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pemerintah setempat.

"Walaupun tidak berpengaruh terhadap
...

5 Mantan Danjen Kopassus Siap Pimpin Aksi Demo 22 Mei 2019 Mendatang | 2019-05-19 19:54:30

JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Kapolda Metro Jaya, Komjen Pol (Purn) Mohammad Sofjan Jacoeb membeberkan sebuah fakta menarik. Menurutnya demo pada tanggal 22 Mei 2019 mendatang, akan didukung oleh sejumlah mantan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dan Prajurit Pejuang Indonesia Raya (PPIR).

"Kita juga menurunkan mantan-mantan kopassus, sudah bers
...

Resmob PMJ Menangkap Wanita Pengemar Game Mobile Legend yang Bobol Bank Rp1,85 M | 2019-05-18 20:52:53

JAKARTA, Berita HUKUM - Resmob Polda Metro Jaya (PMJ) menangkap YS (26) wanita asal Pontianak, pengemar game online Mobile Legend. Akibat kerajingan Game Online tersebut, YS melakukan kejahatan sampai membobol bank sekitar Rp 1,85 miliar.

"Karena keranjingan main game online Mobile Legend yang rangking terus naik. Untuk memperkuat rangking, YS b
...

BPN Menang 2 Gugatan di Bawaslu: Bukti Konstitusional, Bukan Makar | 2019-05-17 02:38:22

JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia telah memutuskan dua perkara gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umim (KPU) yang dilayangkan oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi terkait dua hal yaitu Situng dan Quick Count.

Dalam putus perkara nomor 07 tentang Situng KPU dan Quick Count, KPU terbukti secara
...

Bawaslu Akhirnya Putuskan Sistem Input Situng KPU Ada Pelanggaran | 2019-05-16 13:21:36

JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) akhirnya memutuskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinyatakan bersalah dalam tata cara dan prosedur input data dalam Sistem Informasi Penghitungan Suara atau Situng.

Namun demikian, Bawaslu tetap memerintahkan penggunaan Situng.

Hal itu sebagaimana putusan sidang
...

Perlawanan dan Surat Wasiat Prabowo | 2019-05-16 05:56:25

Oleh: Hersubeno Arief

Prabowo Subianto membuat pernyataan dan keputusan politik menggetarkan.

Menyikapi temuan berbagai kecurangan pelaksanaan Pilpres 2019, dia mengambil langkah dan keputusan tegas.

Menolak mengakui hasil pilpres. Dia juga menyatakan akan segera membuat surat wasiat.

"Sikap saya jelas. Saya akan menolak hasil penghitun
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya
Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan 37 Kg Sabu Asal Malaysia
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Resmob PMJ Menangkap Pelaku Pencurian Dolar di Brangkas Mantan Teman Kantornya
Selama Pemerintahan Jokowi, Pertumbuhan Berkutat Hanya 5 Persen
DPR Harus Diberi Ruang Untuk Kritis
Pemerintah Harus Sadar Pentingnya Independensi DPR
Kubu Jokowi Maruf Menghina Wibawa dan Martabat 9 Hakim MK dan Lakukan Pembangkangan pada Peradilan


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]