Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Politik
 
Direktur Saksi TKN Jokowi-Amin, Lukman Eddy Jabat Wakil Komisaris Utama Hutama Karya | 2020-06-08 05:53:42

JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir kembali merombak jajaran direksi PT Hutama Karya (Persero) Setelah sebelumnya merombak jajaran direksi PT Adhi Karya (Persero) belum lama ini.

Erick mencopot Bintang Perbowo dari jabatan Direktur Utama Hutama Karya lalu digantikan oleh Budi Harto. Budi Harto sendiri mer
...

Tiga Kesalahan Boni Hargens Dan Isu Kudeta Pemerintahan Jokowi | 2020-06-07 20:00:45

JAKARTA, Berita HUKUM - Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun membeberkan tiga kekeliruan analisis dari Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens.

Analisis yang dimaksud ialah soal isu kudeta atau menggulingkan pemerintahan Joko Widodo yang dilontarkan Boni Hargens.

"Analisa Boni Hargen
...

Din Syamsuddin: Narasi 'PKI Tidak Akan Bangkit' Itu Narasi Pendukung Komunis | 2020-06-06 20:15:45

JAKARTA, Berita HUKUM - Tokoh Muhammadiyah Prof Din Syamsuddin menilai narasi komunis atau PKI tidak bangkit lagi adalah narasi yang dihembus oleh para pendukung komunis atau PKI. Narasi itu sengaja dihembuskan untuk meninabobokkan para tokoh hingga masyarakat agar tidak membahas persoalan PKI.

"Saya tahu terkahir ini banyak narasi, termasuk par
...

Dana Haji Diperuntukkan bagi Kepentingan Jemaah Bukan untuk yang Lain | 2020-06-05 16:52:53

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR RI Jazuli Juwaini menyayangkan pemberitaan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tentang dana haji untuk memperkuat rupiah. Apapun konteksnya, Jazuli menyatakan, soal dana haji ini sensitif bagi umat Islam. Terlebih dana yang berasal dari setoran jemaah. Hal itu merupakan amanah yang harus dikelola hanya un ...

Terbitkan PP Tapera, Pemerintah Dinilai Lepas Tangan Penuhi Tempat Tinggal Layak | 2020-06-04 07:17:23

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengkritisi langkah pemerintah yang baru saja mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelengaraan Tabungan Perumahan Rakyat, atau yang lebih dikenal dengan PP Tapera. Pada Pasal 7 aturan tersebut, terdapat ketentuan bahwa gaji PNS, TNI, Polri, Pekerja BUMN, ...

Bongkar Pasang APBN-P 2020, Bukti Data dan Asumsi Tidak Kredibel | 2020-06-04 06:21:37

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir menilai bongkar pasang postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2020 membuktikan betapa data dan asumsi yang disampaikan Pemerintah tidak kredibel. Akhirnya, keputusan yang diambil pun tidak kredibel.

Demikian dikemukakan Hafisz saat dimintai komen
...

Dana Haji Dialihkan Untuk Perkuat Rupiah, Rizal Ramli: Pemerintah Kehabisan Ide, Payah Deh... | 2020-06-02 20:59:00

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah telah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jamaah ibadah haji tahun 2020. Salah satu pertimbangannya lantaran hingga saat ini pemerintah Arab Saudi tak kunjung membuka akses masuk jamaah dari seluruh dunia.

Berkenaan dengan keputusan yang diumumkan Menteri Agama, Fachrul Razi ini, nasib dana dana simpanan pen
...

Kekhawatiran Surabaya Jadi Wuhan Buntut Dari Pusat Yang Mencla-mencle | 2020-06-01 08:08:50

JAKARTA, Berita HUKUM - Kekhawatiran Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Jawa Timur bahwa Kota Surabaya bisa berubah menjadi seperti Kota Wuhan di Hubei, China dinilai cukup wajar.

Sebab, kekhawatiran itu tidak lepas dari pemerintah pusat yang terus menerus menunjukkan inkonsistensi dalam penanganan virus corona.

Peneliti Insititut Riset Indonesi
...

BPJS Kesehatan Itu Amanat Konstitusi, Harus Dipenuhi Kalau Tak Ingin Presiden Dimakzulkan | 2020-05-29 19:51:17

JAKARTA, Berita HUKUM - Adanya Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk memberikan perlindungan sosial dan kesehatan masyarakat merupakan mandat konstitusi 1945 yang sudah diamandemen.

Seperti tertuang dalam Pasal 34 Ayat 3 dan 4 yang berbunyi "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pela
...

Tak Ada 'New Normal', Dampak Sosial Ekonomi Tak Terkendali | 2020-05-28 17:35:16

JAKARTA, Berita HUKUM - Rencana pemberlakuan new normal (tatanan hidup baru) yang dirancang Pemerintah disambut baik, setelah kurang lebih tiga bulan publik "terkurung" oleh Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Bila tak ada new normal, niscaya dampak sosial ekonomi bisa tak terkendali, bahkan negara bisa mengarah pada kebangkrutan.

Demikian
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Bupati Kutai Timur Ismunandar Beserta Istri Yang Menjabat Ketua DPRD Kena OTT dan Jadi Tersangka KPK
Pembakaran Bendera PDIP Dibawa Ke Jalur Hukum, Edy Mulyadi: Silakan, Loe Jual Gue Borong!
Hadiri Pemusnahan Barang Bukti, Kapolri: Kita Bukan Tempat Transit Perdagangan Narkoba
Presiden PKS: Pak Jokowi Mestinya Marah Dari Dulu, Bukan Sekarang
Operasi Halilintar 2020 Sinergi Polri dan Bea Cukai Berhasil Ungkap Peredaran Narkoba Jaringan Internasional
Tangkap Pedofil WNA, Polda Metro Jaya Terima Penghargaan dari KemenPPPA dan FBI Amerika
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Komisi IV DPR Kritisi Soal Kalung Anti Corona Kementan
Cadangan Emas Menipis, RI Sempat Impor dari Singapura
Travelling pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru, Ini Pesan untuk Traveller
Grab Didenda Puluhan Miliar, Pengamat Hukum: Investor Asing Tidak Boleh Rugikan Pengusaha Lokal
Pertamina dan Dinas LH DKI Jakarta Gelar Uji Emisi Gratis


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]