Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Legislatif
 
Program MRT Bukan Keberhasilan Jokowi Sendiri | 2019-03-26 16:52:19

JAKARTA, Berita HUKUM - Program Moda Raya Terpadu (MRT) yang baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo baru-baru ini tidak bisa diklaim sebagai keberhasilan Jokowi sendiri sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta. MRT sudah dirancang pembangunannya sejak era Gubernur Fauzi Wibowo. Dan kini, transportasi tersebut diselesaikan di era Gubernur Anies B ...

DPR Setujui Aswanto dan Wahiduddin Sebagai Hakim Agung | 2019-03-21 07:58:57

JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Aswanto dan Wahiduddin Adams sebagai Calon Hakim Konstitusi periode 2019-2024. Keputusan itu diambil dalam Papat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3).

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Kahar Muzak
...

DPR Usulkan Isu Uighur di Parlemen OKI | 2019-03-17 15:11:29

JAKARTA, Berita HUKUM - Delegasi DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Koordiantor Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Fadli Zon berhasil mendorong isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap Muslim Uighur ke dalam resolusi Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke-14 dalam Sidang General Comittees PUIC ke-14 di Maroko.

"
...

Komisi III Sahkan Dua Hakim MK | 2019-03-13 12:42:18

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi III DPR RI mengumumkan dua nama calon hakim konstitusi yang telah disahkan menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Kedua hakim tersebut dipilih berdasarkan rekomendasi Tim Panel Ahli dalam musyawarah mufakat. Adapun nama kedua Hakim MK tersebut adalah Aswanto dan Wahiduddin Adams.

"Meskipun sempat ada nama lain yan
...

Legislator Sesalkan Insiden Longsor Tambang Emas di Sulut | 2019-03-12 07:58:14

SULAWESI UTARA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Bara K. Hasibuan menyesalkan terjadinya insiden longsornya tambang emas di Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara beberapa waktu lalu. Bara mengatakan, peristiwa itu harus menjadi suatu peringatan yang kuat bagi semua pihak untuk mencari solusi terhadap aktivitas penambangan lia ...

Bukan Sekedar Slogan, Kesetaraan Gender Harus Diwujudkan | 2019-03-09 06:39:53

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf mengatakan peringatan International Women's Day (IWD) yang jatuh setiap tanggal 08 Maret adalah momentum bersama untuk memperjuangkan kesetaraan gender. Hal ini diperlukan seiring dengan upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang ke- ...

Pemerintah Jokowi Diimbau Tak Beri Harapan Kosong | 2019-03-08 00:26:22

JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengampanyekan tiga "kartu sakti" kepada publik. Rencana penerbitan tiga kertu tersebut menuai kritik. Selain tak ada pos anggarannya dalam APBN 2019, pemerintah juga masih dibebani utang sebesar Rp 4,498 triliun. Pemerintah pun diimbau tidak memberi harapan kosong kepada rakyat dengan t ...

Baleg Harapkan Kesungguhan Pemerintah Bahas RUU | 2019-03-06 04:37:45

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas berharap pemerintah bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU). Sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang mengatur tentang kewenangan membentuk Undang-Undang (UU) ada pada DPR RI, tapi pembahasannya bersama pe ...

Pemberian KTP-el Kepada WNA Harus Ditinjau Ulang | 2019-03-05 03:31:21

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Fadli Zon menilai pemberian KTP-Elektronik (KTP-el) bagi Warga Negara Asing (WNA) perlu ditinjau ulang, terlebih lagi jika itu dikatakan sudah sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku. Menurutnya, KTP-el filosofinya merupakan identitas untu ...

Setjen DPR Jelaskan Fungsi Diplomasi Parlemen | 2019-02-28 06:32:17

JAKARTA, Berita HUKUM - Kepala Bagian Musyawarah Pimpinan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Restu Pramojo Pangarso mengatakan, di samping fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPR RI juga memiliki fungsi diplomasi parlemen. Fungsi tersebut dilaksanakan melalui partisipasi dalam sidang regional dan internasional, ataupun bilateral ...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Petani Plasma Sawit Minta Menko Maritim Membantu Hapus Pungutan Ekspor CPO
BPN Ajak Pendukungnya Doakan Putusan Hakim Bukan Mahkamah Kalkulator
Said Didu: Butuh Semangat Kepahlawanan Menjadi Saksi Sidang PHPU di MK
Komisi IV Pertanyakan Informasi Impor Minyak Kayu Putih
Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya
Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
BW: Keterangan Saksi Anas 02 dan Anas 01 Sama
Petani Plasma Sawit Minta Menko Maritim Membantu Hapus Pungutan Ekspor CPO
Jepang dan Indonesia Jalin MoC di Bidang Ketenagakerjaan
Ternyata, Jokowi Pernah Teken PP Peraturan Anak Perusahaan BUMN Sama dengan BUMN
MK akan Percepat Putusan Sengketa Pilpres Menjadi Kamis 27 Juni


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]