Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    EkBis
 
Hatta Bantah Wamen Pemborosan Anggaran | Monday 17 Oct 2011 22:31:47

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Menko Perekonomian Hatta Rajasa mambantah penambahan wakil menteri akan memboroskan anggaran negera. Pasalnya, jumlah kabinet tetap, yakni 34 menteri. Tidak ada penambahan kementerian baru yang membutuhkan anggaran baru dan lebih besar.

“Penambahan wakil-wakil menteri tidak akan membuat gemuk kabinet. Kabinetnya teta
...

DPR Tidak Setuju Kenaikan TDL | Wednesday 12 Oct 2011 23:43:06

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Rencana pemerintah menaikan tarif dasar listrik (TDL) pada April 2012, takkan berjalan mulus. Pasalnya, kebijakan itu mendapat penolakan dari DPR. Sebaliknya, PT PLN Persero diminta untuk melakukan efisiensi. Hal ini didasari adanya temuan BPK yang menyebut triliunan rupiah dana di PPLN terhamburkan. PLN pun pasrah bila ...

Kemenakertrans Kirim Tim Khusus ke Timika | Tuesday 11 Oct 2011 14:42:00

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) mengirimkan tim khusus ke Timika, Papua. Langkah itu dilakukan sebagai upaya untuk meredakan ketegangan antara karyawan dan manajemen PT Freeport Indonesia, menyusul bentrok yang mengakibatkan satu pekerja tewa dan belasan lainnya luka-luka.

Pengiriman tim khu
...

DPR Tolak Kebijakan Pajak Bagi UKM | Friday 07 Oct 2011 23:30:46

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – DPR menolak kebijakan pemerintah dengan memberlakukan pajak bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Pasalnya, kebijakan tersebut dikhawatirkan akan membebani rakyat kecil. Padhal, sektor ini tahan terhadap segala krisis keuangan yang beberapa kali menerpa negeri ini.

Jika alasan pengenaan pajak bagi UKM telah di
...

Menkeu Minta Pengusaha Dukung KPK | Wednesday 05 Oct 2011 14:27:42

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardjojo berani menentang arus. Saat sejumlah pimpinan Komisi III dan DPR dengan kerasa menyerang dan menyudutkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ia malah bersikap sebaliknya. Menkeu memberikan dukungan penuh terhadap institusi pemberantasan korupsi tersebut.

Bahkan, meminta par
...

Kerugian Negara Rp 17.93 Triliun Berhasil Diselamatkan | Tuesday 04 Oct 2011 16:44:28

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan penyelesaian kerugian negara sejak akhir 2004 hingga Semester I /2011 sebanyak 85.139 kasus atau senilai Rp 17,93 triliun. Sedankan penyelesaian berupa angsuran sebanyak 18.297 kasus senilai Rp 1,81 triliun,

Hal ini dikatakan Ketua BPK Hadi Poernomo di gedung DPR Jakarta, Sela
...

2025, Hanya Akan Ada 25 BUMN | Tuesday 04 Oct 2011 16:10:29

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pemerintah bakal terus melakukan perampingan jumlah perusahaan BUMN. Pada 2025 mendatang, ditargetkan hanya ada 25 perusahaan pelat merah, dari jumlah saat ini yang mencapai 141 perusahaan.

Pasalnya, jumlah BUMN yang ada saat ini berlebihan sehingga menyebabkan tidak terfokusnya tugas BUMN tersebut. Pasalnya, ada beb
...

BPK Temukan 11.430 Kasus | Tuesday 04 Oct 2011 16:04:49

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 11.430 kasus senilai Rp 26,68 triliun. Data ini merupakan hasil audit sepanjang Semester I/2011. Hal ini dikatakan Ketua BPK Hadi Poernomo di gedung DPR Jakarta, Selasa (4/10).

"Objek Pemeriksaan BPK pada Semester I/2011 terdiri atas entitas pemerintah pusat, pemerintah daerah
...

SBY Didesak Tinjau Ulang Kontrak Karya Freeport | Monday 03 Oct 2011 15:58:17

*Hasil pertambangan emas, perak dan lainnya tidak masuk dalam hitungan pembayaran pajak

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Puluhan aktivis yang menamakan diri Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem Jakarta) mengelar unjuk rasa di depan gedung Plaza 89, kuningan, Jakarta, Senin (3/10). Mereka menuntut pemerintah RI untuk meninjau ulang kontrak karya PT.
...

Pemerintah Kembali Ajukan RUU JPSK ke DPR | Friday 30 Sep 2011 23:45:20

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pemerintah memastikan segera kembali mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) kepada DPR. Pengajuan ini dilaksanakan sebelum akhir Oktober ini.

“Pasti kami segera kami masukan (ke DPR), karena dari sisi pemerintah dalam tahap penyempurnaan. Itu salah satu UU yang wajib s
...



First Previous


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Buku Merah: Polisi 'Semestinya' Tindak Lanjuti Temuan Investigasi IndonesiaLeaks
BW: Sejarah Mencatat KPK Resmi 'Dihabisi' di Era Jokowi
BEM SI Kembali Gelar Aksi Siang Ini Mendesak Jokowi Terbitkan Perppu KPK
Mungkinkah Prabowo Akan Jadi Penghianat Istana?
Utang Luar Negeri RI Makin Bengkak, Naik Jadi Rp 5.553,5 Triliun
Jelang Pelantikan Presiden, DPR RI Berlakukan Sistem 'Clearance'
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Buku Merah: Polisi 'Semestinya' Tindak Lanjuti Temuan Investigasi IndonesiaLeaks
Masjid di Afghanistan Dibom Saat Shalat Jumat, Sedikitnya 62 Orang Tewas
Akbar Tanjung Komentari Sikap Politik Gerindra dan Demokrat Merapat ke Kubu Jokowi
Sulli: Perempuan yang Berani Memberontak terhadap Dunia K-pop
Polda Gelar Doa Bersama untuk Situasi Kamtibmas di Gorontalo


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]