Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Legislatif
 
DPR Akan Panggil Pemerintah Bahas Konflik Papua | Friday 05 Aug 2011 20:20:37

JAKARTA-Komisi I DPR berencana dalam waktu dekat memanggil Menteri Pertahanan dan Panglima TNI serta pejabat terkait dengan kondisi yang terjadi di Papua. Kisruh yang kerap terjadi di sana, akibat dari ketidakberhasilan pemerintah membangun wilayah tersebut sebagai bagian dari NKRI. Dengan kondisi ini, seharusnya pemerintah lebih proaktif dan terbu ...

Lagi, Gayus Lumbuun Didesak Mundur Sebagai Anggota DPR | Friday 05 Aug 2011 16:04:39

JAKARTA-Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari menilai anggota Komisi III DPR RI Gayus Lumbuun harus berani melepaskan jabatannya karena sudah lolos tahap fit and proper test sebagai calon hakim agung. Dia menambahkan jangan sampai politisi dari PDI Perjuangan itu dicap sebagai seorang pencari kerja ketika melamar posisi hakim agun ...

Kebijakan Amnesti 6P Bernuansa Politis | Thursday 04 Aug 2011 19:44:37

JAKARTA-Tim Khusus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) DPR RI menilai, kebijakan amnesti 6P untuk para Pendatang Asing Tanpa Ijin (PATI) oleh pemerintah Malaysia bernuansa politis dan merupakan siklus reguler menjelang diadakannya Pemilu. Disamping ada aspek politis dan ekonomi, hal itu merupakan cerminan problem struktural.

"Timsus menghendaki penyele
...

Perkuat KPK, Perlu Amandemen UUD 1945 | Thursday 04 Aug 2011 19:36:04

JAKARTA-Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Syaifuddin mengatakan, lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu diperkuat dengan tidak hanya diatur dalam Undang-undang, tetapi juga harus diperkokoh dengan masuk dalam amandeman UUD 1945.

“Kami perlu memanfaatkan adanya kehendak amandemen UUD 1945 yang sekarang sedang diupayakan DPD dengan sejuml
...

Gayus Lumbuun Tolak Mundur Permanen Sebagai Anggota DPR | Thursday 04 Aug 2011 14:05:46

JAKARTA-Calon hakim agung Gayus Lumbuun menolak mundur permanen dari DPR dan PDIP, saat fit and proper test di DPR. Alasannya, tidak ada larangan bagi calon hakim agung nonkarier berasal dari partai politik. Namun, dirinya akan mundur permanen, setelah benar-benar telah terpilih menjadi hakim agung.

"Tidak ada larangan sebagai syarat bagi calon
...

Gayus Pilih Keluar dari PDIP | Tuesday 02 Aug 2011 20:46:41

JAKARTA-Sejak namanya diumumkan lolos menjadi salah satu calon hakim agung oleh Komisi Yudisial (KY), Gayus Lumbuun selaku anggota Komisi III DPR RI berencana akan nonaktif sebagai anggota parlemen, terhitung sejak 15 Agustus ini. Hal ini dia lakukan agar tidak terjadi konflik kepentingan antara jabatannya sebagai wakil rakyat dengan seleksi hakim ...

Usulan Marzuki Alie, Serangan KPK Jilid II | Tuesday 02 Aug 2011 18:18:50

JAKARTA-Pernyataan Ketua DPR Marzuki Alie adalah bagian dari babak baru penyerangan terhadap institusi KPK. Hal ini merupakan bagian dari grand scenario untuk menghabisi KPK Jilid II. Serangan KPK jilid I sudah gagal terhadap Bibit-Chandra, karena saat itu KPK dapat dukungan publik.

“Bisa jadi ini serangan KPK jilid II. Memang kurang dahsyat,
...

Ketua MPR Bela Ketua DPR | Tuesday 02 Aug 2011 13:45:45

JAKARTA-Ketua DPR Marzuki Alie tak henti-hentinya menuai kritik dan kecaman. Hal ini akibat usulannya untuk membubarkan KPK dan memaafkan koruptor. Bahkan, sebagian kalangan Dewan tengah penggalangan mosi tidak percaya dari beberapa fraksi di DPR. Tapi anehnya, Ketua MPR Taufiq Kiemas malah membela Marzuki.

Bahkan, Taufiq menyatakan, Marzuki Ali
...

KY Serahkan 18 Nama Calon Hakim Agung | Monday 01 Aug 2011 18:46:23

JAKARTA-Komisi Yudisial (KY) menyerahkan 18 nama calon hakim agung kepada DPR RI. Jumlah tersebut merupakan hasil seleksi ketat yang dilakukan lembaga tersebut selama beberapa waktu lalu. “Ada 107 pendaftar melalui mekanisme ketat. Dari jumlah itu, 50 berasal hakim karir dan 57 nonkarier, tapi dari hasil seleksi itu, DPR hanya menerima nama 18 oran ...

Ketua DPR Resmi Dilaporkan ke Badan Kehormatan | Monday 01 Aug 2011 16:06:47

JAKARTA- Serikat Pengacara Rakyat (SPR) resmi melaporkan Ketua DPR Marzuki Alie kepada Badan kehormatan (BK) DPR. Laporannya ini akibat dari usulannya untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan memaafkan koruptor. Sikap dari Marzuki itu harus ditindak lanjuti dengan mengambil tindakan tegas terhadap wakil ketua dewan pembina Partai De ...



First Previous


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Arsip Statis Presiden Soeharto Diserahkan Mbak Tutut ke ANRI
Pertemuan Prabowo - Jokowi, Amien Rais: Jangan Pernah Sangka Prabowo Gadaikan Prinsip!
Kemnaker: Pentingnya Memaknai Perkembangan Revolusi Industri 4.0
PKS: Prabowo Bertemu Jokowi Bukan Berarti Bergabung
KPK Tetapkan Gubernur Kepri Tersangka Dugaan Suap Proyek Reklamasi Pulau
Kubu Prabowo Ajukan Permohonan Kedua Ke MA, Begini Ceritanya
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Arsip Statis Presiden Soeharto Diserahkan Mbak Tutut ke ANRI
Drama MRT dan 'Undertable Transaction'
Pemerintah Didesak Lakukan Upaya Nyata Atasi Masalah Sampah Plastik
Pengelolaan Dana Desa Masih Bermasalah
Kementan dan Polri Tingkatkan Sinergitas Guna Perketat Pengawasan


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]