Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Legislatif
 
Komisi VII DPR Meminta Pemerintah Tetapkan Perpres Tata Ruang Danau Toba | Saturday 29 Sep 2012 10:35:46

SUMUT, Berita HUKUM - Komisi VII DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup melaksanakan Undang - Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan baik, dan perlu segera menerbitkan Peraturan Presiden tentang Tata Ruang Kawasan Danau Toba.

Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi VII DPR Sutan Bathoegana sa
...

DPR Akan Terus Perjuangkan RUU PPDK | Friday 28 Sep 2012 06:07:14

JAKARTA, Berita HUKUM - DPR RI akan terus memperjuangkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kepualauan (PPDK) hingga tuntas.

Seluruh Fraksi DPR RI sepakat untuk terus membahas RUU ini, dan RUU ini juga telah disepakati dalam Rapat Paripurna DPR menjadi usul inisiatif DPR. Demikian disampaikan masing-masing j
...

DPR Akan Pangkas Perjalanan Dinas Hingga 40 Persen | Wednesday 26 Sep 2012 09:59:13

JAKARTA, Berita HUKUM - Pimpinan DPR dan Badan Anggaran DPR RI berkomitmen untuk memangkas perjalanan dinas sebesar 30 - 40 persen dari seluruh Kementerian dan lembaga pemerintah, sebagai bentuk respons masyarakat terhadap perjalanan dinas. "Ini merupakan cara DPR menyikapi suara keinginan masyarakat yang mengkritisi pengeluaran lembaga dan kemente ...

DPR Minta Kemendagri Selesaikan Kekurangan Perekaman E - KTP | Tuesday 25 Sep 2012 16:01:31

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi II DPR meminta Kementerian Dalam Negeri untuk segera menyelesaikan kekurangan pelayanan perekaman e - KTP sebanyak 24.603.431 orang penduduk wajib KTP, sehingga penyerahan / pendistribusian DAK2 dari pemerintah kepada KPU dan dari Pemda kepada KPUD dapat dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2012.

Demikian salah sat
...

Perlukah Wakil Kepala Daerah Ditiadakan? | Monday 24 Sep 2012 11:33:24

JAKARTA, Berita HUKUM - Ada data yang cukup menarik, 80% pasangan kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota) yang dipilih langsung oleh rakyat ternyata “cerai” di tengah masa jabatannya. Pasangan yang terkesan “kawin paksa” itu ada bertahan hanya tiga bulan, ada pula yang cuma enam bulan. Hal itu terungkap dalam Dialong 4 Pilar Campur Rakyat (t ...

Bailout Century Selamatkan Dana Jumbo Pihak Tertentu | Sunday 23 Sep 2012 16:45:56

JAKARTA, Berita HUKUM - Fakta di balik cerita soal "Blanket Guarantee" yang disampaikan oleh Jusuf Kalla, telah melangkapi "mozaik" atau gambaran bahwa situasi krisis keuangan global 2008 ketika itu telah ditunggangi.

Pasca pemberian keterangan mantan pimpinan KPK Antasari Azhar dan mantan wakil presiden Jusuf Kalla, para anggota Timwas Bank Cen
...

DPR Didesak Konsisten Tolak RUU Kamnas | Sunday 23 Sep 2012 16:36:04

JAKARTA, Berita HUKUM - Rancangan Undang - undang tentang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) terus mengundang polemik. DPR RI pun tak lepas dari sorotan karena mau menerima RUU Kamnas yang tak berbeda dengan naskah yang sebelumnya pernah dikembalikan ke pemerintah karena memuat rancangan pasal - pasal yang berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM).
...

DPRD Anggarkan Pelantikan Jokowi - Ahok Rp 822 Juta | Sunday 23 Sep 2012 13:03:38

JAKARTA, Berita HUKUM - Sekretariat DPRD DKI Jakarta sudah menyiapkan dana Rp 822 juta untuk biaya pelantikan calon gubernur/calon wakil gubernur 2012-2017 terpilih.

Demikian dilansir Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi, dalam siaran pers yang diterima Tribunnews.com, Minggu
...

DPR Dinilai Khianati Amanat Reformasi | Friday 21 Sep 2012 13:52:18

JAKARTA, Berita HUKUM - Upaya anggota DPR memangkas kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai merupakan pengkhianatan terhadap amanat reformasi.

Hal itu dikatakan Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch Danang Widoyoko, Kamis (20/9) di Jakarta. ”Pemberantasan korupsi itu amanat reformasi. Anggota DPR juga harus sadar bahwa mer
...

Pemandangan Umum Fraksi - Fraksi Terhadap 3 Raperda Kota Sukabumi | Saturday 15 Sep 2012 12:24:41

SUKABUMI, Berita HUKUM - DPRD Kota Sukabumi, hari Jumat, 14 September 2012, menyelenggarakan Rapat Paripurna, Tentang Pemandangan Umum Fraksi - Fraksi terhadap 3 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Sukabumi. Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Sukabumi, Aep Saepurahman, S.E. ini, bertempat di Ruangan Rapat Paripurna DPRD setempat.
...



First Previous


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
DPR Minta Pemerintah Cepat Tangani Gempa Sulbar dan Banjir Kalsel
Syekh Ali Jaber Wafat, Sempat Berjuang Lawan Covid-19 Hingga Hasilnya Negatif dan Lalu Masuk ICU
Haedar Nashir: Waspada Terhadap Covid-19 adalah Bentuk Ketaqwaan
SBY Minta Pemerintah Kendalikan Defisit APBN, Jangan Berlindung di Balik UU
Diviralkan dr Tirta dan Dilaporkan PT BF, 3 Pemalsu Hasil Swab PCR Covid-19 Ini Akhirnya Dibekuk Polisi
Polri: Densus 88 Tembak Mati 2 Terduga Teroris di Makassar
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Pemerintah Indonesia Diminta Tetapkan Organisasi Papua Merdeka, OPM sebagai Teroris
Susanti Agustina: Pengacara Keluarga Korban Pesawat Jatuh
Raffi Ahmad akan Jalani Sidang Perdana 27 Januari 2021 di PN Depok
Joe Biden Umumkan Paket Stimulus Ekonomi AS termasuk Tunjangan Rp20 Juta Per Warga
Azis Syamsuddin Imbau Jadikan Pemberhentian Ketua KPU Sebagai Evaluasi


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]