Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Legislatif
 
Wamenkumham Tuding Kepala Daerah Khianati UUD 1945 | Friday 30 Mar 2012 19:46:33

JAKARTA (BertaHUKUM.com) Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Denny Indrayana menyesalkan sikap yang ditunjukkan sejumlah kepala daerah, khususnya yang ikut menolak kenaikan harga bahan bakar (BBM) bersubsidi. Sikap itu dianggapnya telah mengkhianati amanah UUD 1945.

"Tidak menjalankan atau menentang kebijakan nasional bukan
...

Demokrat Pilih Tidak Populis Demi BBM | Friday 30 Mar 2012 16:59:54

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR rela mengorbankan citranya auntuk mendukung dan membela rencana pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Paertai ini juga mendukung program bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebagai bentuk kompensasi atas kenaikan harga BBM. Demokrat pun siap untuk menjadi ...

Hujan Interupsi Warnai Rapat Paripurna DPR | Friday 30 Mar 2012 16:01:08

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Rapat paripurna DPR dalam menetapkan perubahan UU Nomor 22/2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012, berlangsung cukup alot. Hal ini terlihat dari hujan interupsi, saat sidang baru dibuka oleh Ketua DPR Marzuki Alie.

Di awal sidang, Marzuki sempat menyampaikan pujiannya terhadap anggota Dewan. S
...

FPKS Pastikan Tolak Kenaikan BBM | Friday 30 Mar 2012 13:53:24

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Fraksi Partai Golkar )FPG) dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR memastikan diri untuk tetap menolak rencana pemerintah untuk menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Bahkan, FPKS memastikannya dengan menggelar rapat pleno fraksi untuk melakukan konsolidasi untuk memastikan seluruh anggotanya satu su ...

Kamis, Kemungkinan Diputuskan Kenaikan Harga BBM | Monday 26 Mar 2012 22:22:08

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Kemungkinan besar DPR baru dapat menyelenggarakan rapat paripurna pada Kamis (29/3) lusa, untuk memutuskan untuk menyetujui atau menolak permintaan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Hal ini akibat alotnya pembahasan tentang hal ini dalam tubuh Badan Anggaran (Banggar) DPR.

Setelah rapat m
...

Hanya Bahas Jumlah Subsidi, Hanura dan Gerindra Walkout | Monday 26 Mar 2012 18:03:27

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Rapat pembahasa perubahan pasal 7 ayat (6) dalam draf Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perbuahan (RAPBN-P) berlangsung cukup alot. Fraksi opisisi menolak isi pasal yang menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Hanura memutuskan keluar alias walkout dar
...

Pembahasan Kenaikan Harga BBM Bakal Lewat Voting | Monday 26 Mar 2012 14:22:54

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Pembahasan draf Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan (RAPBN-P) menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) 2012 diperkirakan bakal alot. Hal ini disebbakan adanya pasal kenaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Atas kemungkinan tersebut, boleh jadi akan diputuskan dengan
...

Anggota FPAN DPR Tolak Balik ke Banggar | Thursday 22 Mar 2012 15:26:08

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Mantan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) Taslim Chaniago kembali secara tegas menolak untuk bertugas sebagai anggota Banggar. Sikapnya ini menyusul adanya perintah dari Bendahara Fraksi PAN DPR Hendra Singkaru.

"Kemarin ( Rabu, 14/3-red), saya dihubungi bendahara fraks
...

DPR Pecat Widjono, Fraksi Gerindra Layangkan Protes | Tuesday 20 Mar 2012 19:17:49

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Fraksi Partai Gerindra DPR sangat menyesalkan dan merasa dizalimi DPR atas keputusan Badan Kehormatan (BK) yang secara pihak memecat Widjono Hardjanto sebagai anggota Dewan. Atas hal ini, sikap keberatan dan protes alam disampaikan fraksi tersebut kepada pimpinan BK dan DPR.

Namun, rasa keberatan dan protes itu bukan
...

DPR Tunda Hak Interpelasi Moratorium Remisi Koruptor | Tuesday 20 Mar 2012 17:11:38

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Rapat paripurna DPR urung memutukan usulan hak interpelasi atas moratorium pemberian remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi, narkoba dan terorisme. Hal ini akibat semua fraksi beralasan belum siap dengan saran dan pendapatnya masing-masing. Sebagian besar fraksi minta waktu untuk mengkaji isi us ...



First Previous


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Layanan Dibuka Kembali, Polri Beri Dispensasi Waktu Perpanjangan SIM Bagi Masyarakat Sampai 29 Juni 2020
Lakukan Pembatalan Pemberangkatan Haji 2020 Sepihak, Menag dinilai 'Offside'
Polisi Sita 15,6 Gram Ganja dari Tangan Artis Berinisial DS
Ternyata Sebelum Ruslan Buton, Khoe Seng Seng Juga Sudah Lebih Dulu Minta Jokowi Mundur
Inilah Pernyataan Pers PP Muhammadiyah Tentang Pemberlakuan New Normal
Polri Siap Masifkan Protokol New Normal
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
BP2MI Serahkan 415 Pengaduan Kasus ABK ke Bareskrim Polri
Putusan Sidang Rakyat: UU Minerba Harus Batal Demi Hukum untuk Keselamatan dan Kedaulatan Rakyat
Jaringan 41 Kg Sabu Divonis Hukuman Mati, Tidak Ada Pertimbangan Meringankan
Penangkapan DPO Nurhadi Jadi Pintu Pemberantasan Mafia Peradilan
Layanan Dibuka Kembali, Polri Beri Dispensasi Waktu Perpanjangan SIM Bagi Masyarakat Sampai 29 Juni 2020


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]