Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Legislatif
 
Ketua DPR Sarankan Pembubaran KPK | Friday 29 Jul 2011 17:22:

*Usul juga untuk Memaafkan Koruptor

JAKARTA-Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan, dalam tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah tak ada orang yang kredibel lagi. Atas dasar ini, lebih baik KPK dibubarkan. selanjutnya, pemberantasan korupsi sebaiknya dikembalikan kepada lembaga hukum yang sudah lama ada, yakni kejaksaan dan kepolisian.

...

DPR Dukung Keputusan Pansel KPK | Friday 29 Jul 2011 15:32:

JAKARTA-DPR sangat mendukung keputusan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) yang tidak meloloskan Chandra Marta Hamzah. Bahkan, langkah itu perlu mendapat apresiasi, karena Pansel sudah bekerja dengan profesional.

"Keputusan Pansel sudah tepat dam perlu mendapat apresiasi, karena telah bekerja secara pr
...

Perlu Regulasi Terhadap Dampak Bahaya Rokok | Thursday 28 Jul 2011 19:2

JAKARTA-Pembahasan RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau terhadap Kesehatan masih diendapkan lantaran belum memiliki titik temu. Namun, semua pihak terkait yang bersengketa mengenai masalah ini, sepakat dibutuhkan regulasi yang mengatur dampak produk tembakau.

Salah satu regulasi itu, mengatur usia minimum perokok, pelarang anak membeli dan m
...

Ketua MPR Dukung Pembentukan Panja Mafia Anggaran | Thursday 28 Jul 2011 15:0

JAKARTA-Usulan Partai Gerindra untuk membentuk Panja Mafia Anggaran di DPR RI, tinggal selangkah lagi. Setelah PDIP dan Partai Golkar, kini dukungan serupa disampaikan Ketua MPR Taufiq Kiemas. Bahkan, hal itu sangat penting mengevaluasi total mekanisme penganggaran di DPR dan pemerintah. "Saya setuju (pembentukan Panja Mafia Anggaran)," kata Taufiq ...

Golkar Dukung Gerindra Bentuk Panja Mafia Anggaran | Wednesday 27 Jul 2011 14:

JAKARTA-Partai Gerindra mengusulkan dibentuknya kembali Panitia Kerja (Panja) Mafia Anggaran di DPR untuk menghalangi bocornya keuangan APBN yang pada akhirnya tidak bisa memberi kesejahteraan pada rakyat. Partai Golkar pun siap mendukung langkah yang akan dilakukan partai bentukan Prabowo Subianto tersebut.

Hal ini disampaikan Wakil Bendahar
...

FPDIP DPR Dukung Pembentukan Pansus Mafia Anggaran | Tuesday 26 Jul 2011 14:00

JAKARTA-Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendukung penuh pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Mafia Anggaran di DPR. Hal ini dianggap perlu untuk menindaklanjuti informasi yang disampaikan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

"Jika semua fraksi DPR sepakat, PDIP pasti mendukung penuh pembentukan Pansus Mafia Ang
...

DPR Hanya Mampu Sahkan Tujuh RUU | Friday 22 Jul 2011 22:55:

JAKARTA-Ketua DPR Marzuki Ali menyatakan Badan Legislasi (Baleg) telah menyelesaikan tujuh Rancangan Undang-undang (RUU) menjadi Undang-undang (UU). Salah satunya adalah RUU kumulatif terbuka, yaitu RUU tentang Perubahan UU Nomor 10 Tahun 2010 tentang APBN TA 2011. Ada pula UU Sistem Resi Gudang, revisi atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah ...

Marzuki : Surat Nazaruddin Salah Prosedur | Friday 22 Jul 2011 18:40:

JAKARTA- Ketua DPR RI Marzuki Alie mengatakan, penyerahan surat pengunduran diri Muhammad Nazaruddin sebagai anggota Dewan kepadanya merupakan salah alamat. Seharusnya, surat dari mantan Bendahara Umum Partai Demokrat terlebih dahulu disampaikan kepada partainya. Setelah itu, barulah diserahkan kepada fraksinya untuk selanjutnya diteruskan kepada p ...

Anna Laporkan Ruhut ke BK DPR | Friday 22 Jul 2011 18:04:

JAKARTA- Rudhiantiana Legawati alias Anna Tobing memenuhi janjinya untuk melaporkan anggota Fraksi Partai Demokrat Ruhut Sitompul kepada Badan Kehormatan (BK) DPR. Pengaduan itu berisi permohonannya, agar sang suami segera dicopot dari kader partai pememang Pemilu 2009 sekaligus anggota Dewan periode 2009-2014.

Anna tiba di gedung DPR, Jakarta
...

Massa Desak DPR Segera Sahkan RUU BPJS | Friday 22 Jul 2011 13:47:

*Ancam Turunkan SBY-Boediono Setelah Lebaran

JAKARTA- Ribuan massa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Jaminan Sosial (KAJS) menggelar unjuk rasa di depan Gerbang DPR RI, Jakarta, Jumat (22/7). Mereka menuntut segara disahkannya Rancangan Undang-undang (RUU) Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) menjadi UU. Demo ini membuat jalan tersebut macet p
...



First Previous


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Kaku dan Kurang Menarik, Format Debat Pilpres Berikutnya Harus Dievaluasi
GARBI: Divestasi Freeport, Indonesia Diakali McMoran dan Rio Tinto?
BNPT Adakan Raker dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja 2019
Jelang Debat Perdana Pilpres 2019 Digelar KPU, PMJ Menyiapkan 4 Lapis Penjagaan
Menteri Agama: Pentingnya Jaminan Produk Halal Bagi Konsumen Muslim
Ditresnarkoba PMJ Menangkap 4 Tersangka Kasus Narkotika dengan 2,3 Kg Shabu
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Kaku dan Kurang Menarik, Format Debat Pilpres Berikutnya Harus Dievaluasi
Gerindra Ungkap Paradoks Kebijakan Pangan Rezim Jokowi
Raih Piala Adipura, Benny Tatung Apresiasi Kerja Keras Pemerintah Musi Banyuasin Wujudkan Sustainable City
Pemilu 2019 Tak Boleh Timbulkan Luka
GARBI: Divestasi Freeport, Indonesia Diakali McMoran dan Rio Tinto?


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]