Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Legislatif
 
Persetujuan Anggaran Kemenakertrans Langgar UU | Thursday 08 Sep 2011 15:50:21

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Permainan kotor dalam penentuan anggaran, mulai terkuak. Ternyata, persetujuan anggaran Rp 500 miliar bagi program percepatan pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi (PPIDT) Kemenakertrans itu, diputuskan Badan Anggaran (Banggar) tanpa sepengetahuan Komisi IX DPR.

Tindakan itu jelas melanggar UU Nomor 27/2009 t
...

Menakertrans Berkelit dari Tudingan Terlibat Suap | Thursday 08 Sep 2011 15:00:26

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Jurus berkelit kembali diperlihatkan Menakertrans Muhaimin Iskandar atas tudingan keterlibatannya dalam kasus dugaan suap dua pejabat Kemenakretrans. Program percepatan pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi itu, bukan wewenang kementerian yang dipimpinnya itu.

Pelaksaan dari program itu ada di tangan pemerin
...

DPR Cecar Muhaimin Soal Suap Kemenakertrans | Thursday 08 Sep 2011 13:09:31

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi IX DPR akhirnya menepati janjinya untuk mengadili Menakertrans Muhaimin Iskandar dalam forum rapat kerja, Kamis (8/9). Begitu rapat dimulai, suasana langsung berubah panas. Muhaimin langsung dicecar dengan berbagai pertanyaan dari sejumlah anggota dewan terkait kasus dugaan suap yang melibatkan dua pejabat Kemenak ...

FPG Geser Nudirman dari Wakil Ketua BK DPR | Wednesday 07 Sep 2011 14:56:21

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR Nudirman Munir segera mengakhiri kariernya di BK. Politisi Golkar ini akan digantikan dalam rangka rotasi. "Mungkin ini wawancara terakhir sebagai wakil ketua BK. Saya pindah, suratnya sedang dibuat," kata Nudirman di gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/9).

Dirinya tidak menjabat lagi di
...

Presiden Sudah Teken Keppres Pemecatan Nazaruddin | Wednesday 07 Sep 2011 13:00:27

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani Keputusan Presiden mengenai pemberhentian M Nazaruddin sebagai anggota DPR RI. "Penandatanganan Keppres pemberhentian Nazaruddin telah ditandatangani Presiden, kemarin (Senin, 6/9). Tentunya sudah dikirimkan ke pimpinan DPR,” kata juru bicara Kepresidenan, Julian Ald ...

BK Desak Presiden Keluarkan Keppres Pemecatan Misbakhun | Wednesday 07 Sep 2011 11:54:38

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Meski telah menjadi terpidana, Muhammad Misbakhun masih saja menerima gaji serta tunjangan lainnya sebagai anggota DPR RI. Pasalnya, hingga kini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum juga meneken surat keputusan presiden (Keppres) pemberhentiannya sebagai anggota Dewan.

Atas dasar tersebut, Badan Kehormatan (BK) D
...

Pembubaran Banggar Perlu Kesepakatan Fraksi DPR | Tuesday 06 Sep 2011 22:38:56

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Hak bujet yang dimiliki DPR, tenryata telah berubah menjadi hak untuk korupsi. Inilah korupsi yang dianggap legal. Keberadaan Badan Anggaran (Banggar) DPR lebih banyak keburukannya ketimbang kebaikannya. Atas dasar itu, wacana pembubaran Banggar pun menguat.

Ketua DPR Marzuki Alie pun angkat bicara. Menurutnya, usulan
...

Pemilihan Ketua KPK Berpotensi Munculkan Konflik | Monday 05 Sep 2011 20:53:19

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pemilihan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru, diprediksi menuai konflik. Akar persoalannya adalah apakah Ketua KPK saat ini Busyro Muqqoddas akan diikutsertakan dalam pemilihan tersebut atau tidak.

Semua ini dapat diasumsi bahwa DPR akan memilih empat pimpinan KPK yang baru, sesuai dengan jumlah yang
...

DPR Belum Tentukan Capim KPK yang Akan Diuji | Monday 05 Sep 2011 19:10:14

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – DPR akan melakukan rapat internal, sebelum menggelar uji kelayakan dan kepatutan (Fit and proper test). Selain untuk menentukan waktu pelaksanaan, juga untuk menetapkan jumlah calon pimpinan KPK yang harus mengikuti proses uji kelayakan dan kepatutan di Komisi Bidang Hukum tersebut.

Rapat tersebut dijadwalkan digela
...

Penolakan DPR Terhadap Capim KPK Hanya Wacana | Monday 05 Sep 2011 16:18:19

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Penolakan Komisi III DPR terhadap hasil seleksi calon pimpinan KPK tidak akan terealisasi. Pernyataan yang dilontarkan rekan-rekannya di komisi yang membidangi hukum, HAM, dan perundangan itu hanyalah sebatas wacana

“Penolakan dari sebagian rekan-rekan anggota Komisi III terhadap hasil pansel yang hanya merekomendasi
...



First Previous


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya
Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan 37 Kg Sabu Asal Malaysia
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Resmob PMJ Menangkap Pelaku Pencurian Dolar di Brangkas Mantan Teman Kantornya
Selama Pemerintahan Jokowi, Pertumbuhan Berkutat Hanya 5 Persen
DPR Harus Diberi Ruang Untuk Kritis
Pemerintah Harus Sadar Pentingnya Independensi DPR
Kubu Jokowi Maruf Menghina Wibawa dan Martabat 9 Hakim MK dan Lakukan Pembangkangan pada Peradilan


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]