Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Legislatif
 
Setgab Jangan Arahkan Pemilihan Capim KPK | Wednesday 14 Sep 2011 21:34:51

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Alotnya pembahasan soal penetapan jumlah nama calon pimpinan (capim) yang akan mengikuti proses uji kepatuhan dan kelayakan oleh Komisi III DPR RI, diharapkan persoalan itu tidak diselesaikan di Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi dengan memberikan arahan tertentu kepada parpol koalisi. Pasalnya, hal itu akan menuai ko ...

Timwas Century DPR Segera Panggil KPK | Wednesday 14 Sep 2011 20:38:51

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Rapat internal Tim Pengawas (Timwas) Century DPR memutuskan untuk segera memanggil kembali pimpinan KPK pada pekan depan. Pemanggilan ini guna mendorong KPK untuk segera menuntaskan kasus Century dan sebagai wajud komitmen keseriusan DPR mendorong lembaga penegak hukum untuk kembali fokus menyelesaikan kasus ini.

"Kam
...

Kursi Ahmad Yani Mirip Dewie Yasin Limpo | Tuesday 13 Sep 2011 21:41:00

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) –Kader PPP Ahmad Yani diduga terkait ‘kursi haram’. Dugaan ini menarik perhatian Panja Mafia Pemilu, karena mirip kasus Dewie Yasin Limpo. Jika ada penambahan suara tanpa diketahui jelas asal suara tersebut, hal ini merupakan pelanggaran terhadap UU.

"Soal Ahmad Yani ini, kasusnya cukup menarik. Maunya tadi KPU hitung
...

Komisi III Masih Perdebatkan Jumlah Capim KPK | Monday 12 Sep 2011 15:04:53

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Jumlah calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih dipersoalkan. Untuk mencapai kesepakatan mengenai jumlah mereka yang akan diseleksi uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) tersebut, Komisi III DPR melakukan rapat internal.

Menurut Wakil Ketua Komisi III DPR Tjatur Sapto Edy, ada dua pendapat b
...

Panja Mafia Pemilu Segera Lakukan Konfrontasi dan Keluarkan Rekomendasi | Monday 12 Sep 2011 14:18:01

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Panitia Kerja (Panja) Mafia Pemilu DPR segera mengeluarkan rekomendasi sementara. Pasalnya, kinerja Kepolisian dalam upaya mencari dan menetapkan tersangka utama kasus surat palsu Mahkamah Konstitusi (MK), terbilang lamban.

Rekomendasi ini sengaja dikeluarkan, karena sifatnya khusus. Langkah itu dikeluarkan untuk men
...

Putusan Arbitrase Buktikan Ada Penggelapan Bailout Century | Saturday 10 Sep 2011 21:51:02

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Keputusan atau vonis Pengadilan Arbitrase Internasional yang memenangkan gugatan Hesham Al Waraq dan Rafat Ali Rizvi dalam kasus Bank Century di International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSD) di Amerika Serikat, akan berdampak politis luas di dalam negeri.

Putusan ini pun akan digunakan Tim pengawa
...

Marzuki Minta PDIP dan PKS Tiru Demokrat | Friday 09 Sep 2011 22:52:13

*Cepat Memproses Pergantian Kader Bermasalah

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Ketua DPR Marzuki Alie mengritik dua fraksi yang ada di Senayan yang hingga kini belum juga mengajukan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) atas kader yang bermasalah. Dua fraksi tersebut adalah PDIP dan PKS.

Padahal, lanjut dia, Partai Demokrat telah melakukan pergant
...

Persetujuan Anggaran Kemenakertrans Langgar UU | Thursday 08 Sep 2011 15:50:21

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Permainan kotor dalam penentuan anggaran, mulai terkuak. Ternyata, persetujuan anggaran Rp 500 miliar bagi program percepatan pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi (PPIDT) Kemenakertrans itu, diputuskan Badan Anggaran (Banggar) tanpa sepengetahuan Komisi IX DPR.

Tindakan itu jelas melanggar UU Nomor 27/2009 t
...

Menakertrans Berkelit dari Tudingan Terlibat Suap | Thursday 08 Sep 2011 15:00:26

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Jurus berkelit kembali diperlihatkan Menakertrans Muhaimin Iskandar atas tudingan keterlibatannya dalam kasus dugaan suap dua pejabat Kemenakretrans. Program percepatan pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi itu, bukan wewenang kementerian yang dipimpinnya itu.

Pelaksaan dari program itu ada di tangan pemerin
...

DPR Cecar Muhaimin Soal Suap Kemenakertrans | Thursday 08 Sep 2011 13:09:31

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi IX DPR akhirnya menepati janjinya untuk mengadili Menakertrans Muhaimin Iskandar dalam forum rapat kerja, Kamis (8/9). Begitu rapat dimulai, suasana langsung berubah panas. Muhaimin langsung dicecar dengan berbagai pertanyaan dari sejumlah anggota dewan terkait kasus dugaan suap yang melibatkan dua pejabat Kemenak ...



First Previous


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Ini Kata KPK Soal Pengakuan Tersangka Bowo Terima Uang dari Mendag Enggartiasto
Data C1 Tak Seluruhnya Benar, C Plano Adalah Kunci
Cegah Konflik Usai Pemilu, MUI Keluarkan Tausiyah Kebangsaan
DKPP Mesti Periksa Komisioner KPU Yang Coba Curangi Perhitungan Suara Pilpres
Sebut Ada Kecurangan Massif, Fahri Hamzah: Kita Harus Serius dan Bersatu
Prabowo: Saya Akan Jadi Presiden Untuk Semua Rakyat, Termasuk Pendukung Jokowi
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Kornas Anak Republik Berharap Capres Jokowi dan Prabowo Bertemu Langsung Tanpa Utusan
Muffest 2019, Gaungkan Identitas Busana Muslim Indonesia
Ini Kata KPK Soal Pengakuan Tersangka Bowo Terima Uang dari Mendag Enggartiasto
Caleg PDIP Jadi Tersangka Pembakaran Kotak Suara di Jambi
Sembuh, Sandiaga Perintahkan Semua Pendukung Kawal C1


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]