Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    EkBis
 
DPR Tolak Kebijakan Pajak Bagi UKM | Friday 07 Oct 2011 23:30:46

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – DPR menolak kebijakan pemerintah dengan memberlakukan pajak bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Pasalnya, kebijakan tersebut dikhawatirkan akan membebani rakyat kecil. Padhal, sektor ini tahan terhadap segala krisis keuangan yang beberapa kali menerpa negeri ini.

Jika alasan pengenaan pajak bagi UKM telah di
...

Menkeu Minta Pengusaha Dukung KPK | Wednesday 05 Oct 2011 14:27:42

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardjojo berani menentang arus. Saat sejumlah pimpinan Komisi III dan DPR dengan kerasa menyerang dan menyudutkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ia malah bersikap sebaliknya. Menkeu memberikan dukungan penuh terhadap institusi pemberantasan korupsi tersebut.

Bahkan, meminta par
...

Kerugian Negara Rp 17.93 Triliun Berhasil Diselamatkan | Tuesday 04 Oct 2011 16:44:28

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan penyelesaian kerugian negara sejak akhir 2004 hingga Semester I /2011 sebanyak 85.139 kasus atau senilai Rp 17,93 triliun. Sedankan penyelesaian berupa angsuran sebanyak 18.297 kasus senilai Rp 1,81 triliun,

Hal ini dikatakan Ketua BPK Hadi Poernomo di gedung DPR Jakarta, Sela
...

2025, Hanya Akan Ada 25 BUMN | Tuesday 04 Oct 2011 16:10:29

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pemerintah bakal terus melakukan perampingan jumlah perusahaan BUMN. Pada 2025 mendatang, ditargetkan hanya ada 25 perusahaan pelat merah, dari jumlah saat ini yang mencapai 141 perusahaan.

Pasalnya, jumlah BUMN yang ada saat ini berlebihan sehingga menyebabkan tidak terfokusnya tugas BUMN tersebut. Pasalnya, ada beb
...

BPK Temukan 11.430 Kasus | Tuesday 04 Oct 2011 16:04:49

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 11.430 kasus senilai Rp 26,68 triliun. Data ini merupakan hasil audit sepanjang Semester I/2011. Hal ini dikatakan Ketua BPK Hadi Poernomo di gedung DPR Jakarta, Selasa (4/10).

"Objek Pemeriksaan BPK pada Semester I/2011 terdiri atas entitas pemerintah pusat, pemerintah daerah
...

SBY Didesak Tinjau Ulang Kontrak Karya Freeport | Monday 03 Oct 2011 15:58:17

*Hasil pertambangan emas, perak dan lainnya tidak masuk dalam hitungan pembayaran pajak

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Puluhan aktivis yang menamakan diri Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem Jakarta) mengelar unjuk rasa di depan gedung Plaza 89, kuningan, Jakarta, Senin (3/10). Mereka menuntut pemerintah RI untuk meninjau ulang kontrak karya PT.
...

Pemerintah Kembali Ajukan RUU JPSK ke DPR | Friday 30 Sep 2011 23:45:20

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pemerintah memastikan segera kembali mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) kepada DPR. Pengajuan ini dilaksanakan sebelum akhir Oktober ini.

“Pasti kami segera kami masukan (ke DPR), karena dari sisi pemerintah dalam tahap penyempurnaan. Itu salah satu UU yang wajib s
...

Pemerintah Tetap Naikan Harga TDL 10 Persen | Thursday 29 Sep 2011 22:56:12

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pemerintah akan tetap menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) hingga 10 persen. Langkah ini akan tetap diambil, biarpun akan berpengaruh berkurangnya subsidi. Dengan begitu, kenaikan TDL bisa dilakukan. Demikian ditegaskan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM), Darwin Zahedy Saleh, saar raker dengan Komisi VII DPR di ...

BPK Sanggupi Audit Pembelian Saham Newmot | Thursday 29 Sep 2011 22:52:06

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyanggupi melaporkan audit permintaan DPR terhadap pembelian 7 persen saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dalam 14 hari ke depan. Hal ini dikatakan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis di Jakarta, Kamis (29/9).

Menurut dia, kesanggupan i
...

RAPBN 2012 Tidak Prorakyat | Wednesday 28 Sep 2011 21:52:40

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Meski nilainya meningkat ketimbang tahun lalu, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2012 sebesar Rp 1.418,497 triliun tidak berpihak terhadap upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal ini disebabkan besaran anggaran yang dialokasikan hanya dana yang bersifat residual dan terbatas bagi warga mi ...



First Previous


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Bawaslu: KPU Tidak Professional Gelar Deklarasi Kampanye Damai
SBY dan Zulkifli Hasan Kecewa dan WO Acara Deklarasi Damai karena Pendukung Jokowi-Ma'ruf Langgar Aturan
KPU Sebarkan 'Virus' Kampanye Damai, Aman, Tertib
Gerindra dan Nitizen Kritik Sikap Hormat Jokowi Saat Lagu Indonesia Raya
Rizal Ramli: Impor Beras Dikelola Kartel
KPU Loloskan dan Tetapkan Dua Pasangan Capres-Cawapres Indonesia Peserta Pilpres 2019
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Miris, Jeritan Hati Ratu Azia Borromeu Minta Keadilan
Bawaslu: KPU Tidak Professional Gelar Deklarasi Kampanye Damai
Melukis di Atas Media Kipas: Agar Anak-anak Paham Perdamaian dan Persahabatan
Resmi Bercerai, Ada 4 Poin Pernyataan Keras Sule
SBY dan Zulkifli Hasan Kecewa dan WO Acara Deklarasi Damai karena Pendukung Jokowi-Ma'ruf Langgar Aturan


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]