Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    EkBis
 
Pemerintah Tetap Naikan Harga TDL 10 Persen | Thursday 29 Sep 2011 22:56:12

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Pemerintah akan tetap menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) hingga 10 persen. Langkah ini akan tetap diambil, biarpun akan berpengaruh berkurangnya subsidi. Dengan begitu, kenaikan TDL bisa dilakukan. Demikian ditegaskan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM), Darwin Zahedy Saleh, saar raker dengan Komisi VII DPR di ...

BPK Sanggupi Audit Pembelian Saham Newmot | Thursday 29 Sep 2011 22:52:06

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyanggupi melaporkan audit permintaan DPR terhadap pembelian 7 persen saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dalam 14 hari ke depan. Hal ini dikatakan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis di Jakarta, Kamis (29/9).

Menurut dia, kesanggupan i
...

RAPBN 2012 Tidak Prorakyat | Wednesday 28 Sep 2011 21:52:40

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Meski nilainya meningkat ketimbang tahun lalu, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2012 sebesar Rp 1.418,497 triliun tidak berpihak terhadap upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal ini disebabkan besaran anggaran yang dialokasikan hanya dana yang bersifat residual dan terbatas bagi warga mi ...

Presiden Himbau Pelaku Pasar Tidak Panik | Friday 23 Sep 2011 18:29:52

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Jatuhnya bursa saham Asia ikut menjadi perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan, ia mengimbau pelaku pasar (pasar saham dan pasar modal) untuk tidak panik dengan situasi perekonomian global yang terus memburuk.

"Tidak perlu ada kepanikan dan kecemasan yang berlebihan. Mudah-mudahan kalau sistem berjalan dan
...

Bursa Saham Asia Ambruk | Friday 23 Sep 2011 18:24:43

TOKYO (BeritaHUKUM.com) Pasar saham Asia mengalami pelemahan pada Jumat (23/09), dengan indeks gabungan mencapai penurunan mingguan terendah sejak 2008.

Melemahnya bursa Asia ini dipicu peringatan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia soal perekonomian global, seperti dilansir BBC.

Sebelumnya, Kepala IMF, Christine Lagarde, mengat
...

Pertumbuhan Ekonomi Berasal Dari Bidang Teknologi. | Wednesday 21 Sep 2011 18:09:16

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, menyatakan prihatin atas penggunaan jaringan broadband di Indonesia. Pasalnya, sebagain penguna broadband hanya berakifitas di jejaring sosial. Padahal masih banyak hal-hal yang lebih bermanfaat dalam pengunaan broadband.

"Sayang sekali, penggunaan broadband intern
...

Perlu Aturan Untuk Tingkatkan Nilai Industri Tambang | Monday 19 Sep 2011 23:43:08

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Pemerintah segera mengeluarkan permen (peraturan menteri) tentang peningkatan nilai tambah industri tambang. Langkah ini diambil, agar hasil tambang tidak hanya dijual bahan baku mentah, melainkan bahan jadi.

"Permen ini harus segera diterbitkan. Kebijakan ini sebagai upaya, agar hasil tambang Indonesia memiliki nila
...

Lahan Pertanian yang Kekeringan Capai 95 Ribu Hektare | Monday 19 Sep 2011 23:32:25

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Menteri Pertanian (Mentan) Suswono menyatakan lahan yang mengalami kekeringan mencapai 95.851 hektare per Agustus 2011. "Tapi (lahan) yang mengalami puso sebesar 3.713 hektar," ujarnya di Jakarta, Senin (19/9).

Menurutnya, jumlah lahan yang puso masih lebih rendah daripada 2010. Selama lima tahun terakhir lahan yang
...

Garuda Pastikan Kurangi Sewa Pilot Asing | Monday 19 Sep 2011 23:23:16

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) PT Garuda Indonesia (Persero) akan terus mengurangi penggunaan pilot asing. Hal ini akan dilakukan secara bertahap. Bahkan, dipastikan pada Februari 2012 yang tersisa hanya lima pilot asing. Untuk itu, Asosiasi Pilot Garuda (APG) tidak perlu lagi mempermasalahkan keberadaan mereka.

Nantinya, pilot asing pun bakal dipe
...

DPR Desak Pemerintah Selesaikan Kasus Freeport | Monday 19 Sep 2011 23:05:08

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) DPR mendesak pemerintah untuk secepatnya menyelesaikan masalah di PT Freeport Indonesia. "Bila ini dibiarkan terus, potensi kehilangan pendapatan ke negara akan semakin membesar, disamping juga akan menimbulkan iklim usaha yang tidak kondusif di sektor migas khususnya," beber Anggota Komisi VII Dito Ganindito di Jakarta ...



First Previous


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Pantau Pelayanan Publik, Ombudsman Sidak Ke Bandara Soekarno Hatta
Habib Rizieq Berharap SP3 Serupa Bisa Diberikan Juga ke Ulama dan Aktivis 212
Kapolri: Secara Umum Arus Mudik Sekarang Sudah Lancar dan Jauh Lebih Baik
Wartawan Tewas di Lapas, SPRI Desak Komnas HAM Bentuk Tim Pencari Fakta dan Libatkan Pers
Hasil Survey: Edy Rahmayadi - Musa Rahekshah Diprediksi Memenangkan Pilgubsu
Bergabung Ke Partai Berkarya, Inilah Pernyataan Politik Titiek Soeharto
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Pantau Pelayanan Publik, Ombudsman Sidak Ke Bandara Soekarno Hatta
Hak Angket DPR Segera Bergulir Atas Pengangkatan Iwan Bule
Polres Flores Timur Diduga Petieskan Kasus Tragedi Nimun Lema Anak Lamahala
Liburan Hari Ketiga Lebaran Ribuan Wisatawan Masih Padati Pantai Bira
Ketua MPR Harap Momen Idul Fitri Jadi Ajang Perkuat Persatuan di Tahun Politik


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]