Legislatif |
|
|
|
Raskin Rentan Tidak Tepat Sasaran | Thursday 04 Jul 2013 20:58:51 |
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR Jazilul Fawaid (F-KB) menilai pembagian Raskin sangat rentan tidak tepat sasaran. "ini rentan sekali tidak tepat sasaran karena itu anggaran seharusnya untuk pemberdayaan petani, dan pengembangan petani di Indonesia," ujarnya kepada parlementaria, di Gedung Nusantara DPR RI, Kamis (4/7).
Menurutnya, ... Berita Selengkapnya |
Penegerian Unsam Kecewakan Kuli Tinta | Thursday 04 Jul 2013 15:55:16 |
|
ACEH, Berita HUKUM - Panitia acara penegerian Universitas Samudera (Unsam) Negeri Langsa, diskriminasi tehadap kuli tinta, amatan awak media ini puluhan kuli tinta, mersa Kecewa akibat tidak dibenarkan meliput acara penegerian tersebut, karena tidak memiliki kartu liputan yang di keluarkan panitia penyelenggara, Kamis (4/7).
"Panitia acara di ba ... Berita Selengkapnya |
DPRK Paripurnakan Qanun DKP2O | Wednesday 03 Jul 2013 18:53:58 |
|
ACEH, Berita HUKUM - Kabupaten Aceh Timur akan memekarkan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (DKP2O), hal tersebut ditandai pembahasan bersama antara eksekutif dengan legislatif terhadap empat Rancangan Qanun (Raqan).
Salah satunya DKP2O yang dijadikan Raqan perioritas utama, DKP2O, bahkan 4 dari 8 Raqan yang diserahkan Pemkab ham ... Berita Selengkapnya |
DPR Segera Sahkan RUU Desa | Wednesday 03 Jul 2013 09:59:36 |
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Desa, Budiman Sudjatmiko mengatakan DPR merencanakan akan mengesahkan RUU Desa menjadi Undang-Undang (UU) tentang Desa pada Jumat, 12 Juli 2013 mendatang. Menurutnya, sudah tidak ada lagi kendala yang signifikan sehingga RUU Desa sudah bisa dibawa ke paripurna.
"Hanya tingga ... Berita Selengkapnya |
UU Ormas di Sahkan, Kontras Akan Judicial Review ke MK | Tuesday 02 Jul 2013 16:40:22 |
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Akhirnya dalam sidang Paripurna DPR memutuskan voting dalam pengambilan keputusan pengesahan RUU Ormas. Opsi ini diambil setelah sejumlah Fraksi tidak sepakat dalam pengesahan RUU tersebut, Selasa (2/7) di Gedung DPR-RI Senayan Jakarta.
Pimpinan Sidang Paripurna Taufik Kurniawan akhirnya memutuskan "Kita berkomunikasi men ... Berita Selengkapnya |
Komisi VI Protes Deputi BUMN Tak Hadir | Monday 01 Jul 2013 15:37:13 |
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Sejumlah Anggota Komisi VI DPR RI protes terhadap ketidakhadiran Deputi BUMN dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (1/7). Akhirnya, rapat ditunda hingga Kamis, (4/7).
Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima (F-PDI Perjuangan) saat memimpin rapat. mempertanyakan, mengapa hanya Asisten Deputi (Asdep) Infrastruktur dan Logistik, ... Berita Selengkapnya |
Timwas Century: KPK Patut Dalami Pencairan Dana Talangan Century | Monday 01 Jul 2013 00:24:53 |
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai patut mendalami pola transaksi tunai atas empat tahap pencairan dana talangan. Selain itu, KPK juga patut mendalami 21 transaksi penyetoran tunai ke Bank Century.
"Dengan mendalami pola transaksi tunai atas dana triliunan rupiah itu, akan terkuak motif lain dibalik alasan penyela ... Berita Selengkapnya |
DPR Tunggu Tangkapan Besar KPK | Saturday 29 Jun 2013 09:54:11 |
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Sejumlah anggota Komisi III DPR menilai kinerja KPK masih berputar-putar pada kasus dengan tingkat kerugian negara yang tidak besar. Padahal sangat banyak kasus korupsi kakap yang seharusnya sudah disasar oleh para penyidik terpilih dari komisi anti rasuah ini.
"Kita mengharapkan KPK menjadi komisi yang bisa menghajar yan ... Berita Selengkapnya |
Kita Memerlukan UU Etika Penyelenggara Negara | Saturday 29 Jun 2013 00:08:29 |
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Dr Jimly Asshiddiqie memperkenalkan sistem peradilan etika penyelenggara negara kepada Presiden. Peradilan etika tujuannya untuk mengontrol prilaku pejabat publik baik yang ada di pusat hingga ke daerah.
“Kita memerlukan UU Etika Penyelenggara Negara. Presiden sanga ... Berita Selengkapnya |
Tes Calon Anggota KPU Aceh Utara Tetap Digelar Tertutup | Friday 28 Jun 2013 22:26:00 |
|
ACEH, Berita HUKUM - Dalam musyawarah bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Aceh serta Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Lhokseumawe/Aceh Utara, yang digelar hari ini Jum'at (28/6) di Aula DPRK setempat, Komisi A tetap akan menggelar fit and proper test secara tertutup.
Ketua Komisi A DPRK Aceh Utara Amiruddin B, dalam penyampaiannya di h ... Berita Selengkapnya |
|
|