Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Legislatif
 
DPR Sangat Bernafsu Revisi UU KPK | Wednesday 26 Oct 2011 22:40:18

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Meski mendapat kecaman keras dari sebagian besar masyarakat, Komisi III DPR makin bernafsu melakukan revisi terhadap UU Nomor 32/2002 tentang Komisi Pembernarasan Korupsi (KPK).

Sikap ngotot itu sendiri diperlihatkan Wakil Ketua Komisi III DPR asal Fraksi PAN Tjatur Sapto Edy. Hal ini terlihat jelas dalam rapat den
...

Ada Indikasi Bambang Widjojanto Bakal Tersingkir | Monday 24 Oct 2011 20:02:59

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR Desmond J Mahesa menuding Partai Demokrat dan parpol koalisi dipastikan takkan memilih Bambang Widjojanto menjadi pimpinan KPK dalam uji kelayakan dan kepatutan nanti. Alasannya, partai itu sangat paham dengan capim yang satu ini, karena dikenal sebagai sosok yang berani dan tegas dalam ...

Hari Ini, DPR Mulai Seleksi Capim KPK | Monday 24 Oct 2011 00:08:55

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi III DPR segera melaksanakan proses seleksi terhadap calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tahap pertama para kandidat itu diharuskan membuat makalah. Masing-masing calon akan menyusun makalah dengan tema berbeda-beda dari calon lainnya.

“Seperti yang sudah diumumkan, Komisi III DPR sepakat
...

DPR Seleksi Capim KPK Setelah Reses | Monday 17 Oct 2011 23:38:06

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Setelah sepakat menerima delapan nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), akhirnya Komisi III DPR menentukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) setelah masa reses. Kemungkinan prose situ dilaksanakan pada November 2011 mendatang.

Keputusan itu diambil dalam rapat pleno komisi bidang huku
...

DPR Sepakat Uji Delapan Nama Capim KPK | Monday 17 Oct 2011 18:47:07

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Setelah sempat ditundak, akhirnya Komisi III DPR memutuskan melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap delapan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini sesuai dengan nama capim yang disodorkan pemerintah.

Disetujuinya pengujian terhadap delapan kandidat tersebut, diputuskan
...

SBY Dipastikan Ganti Tujuh Menteri dan Satu Menko | Thursday 13 Oct 2011 15:08:13

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera melakukan perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II. Hal ini dilakukan terhadap tujuh pos menteri, satu pos menteri koodinator serta dan beberapa pos wakil menteri. Nama-nama calon yang akan mengisi posisi wakil menteri tersebut, kini tengah dipanggil Preside ...

Gardu Listrik Meledak, Raker Komisi DPR Ditunda | Tuesday 11 Oct 2011 17:37:05

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Setelah insiden raibnya foto Presiden SBY dan Wapres Boediono di dinding podium ruang sidang utama DPR, insiden lain terjadi kembali di gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Selasa (11/10). Gardu listriknya tiba-tiba saja meledak. Sejumlah rapat kerja komisi dengan pihak pemerintah pun akhirnya harus ditunda.

Meledaknya
...

Foto SBY-Boediono Raib, Paripurna DPR Heboh | Tuesday 11 Oct 2011 16:38:01

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Rapat paripurna DPR RI, Selasa (11/10), berubah jadi kehebohan. Pasalnya, mendadak sontak pandangan seluruh anggota Dewan tertuju ke arah dinding podium depan, tempat kursi pimpinan DPR. Ternyata, dinding podium tak ada lagi terpasang foto Presiden Susilo Bambang Ydhoyono dan Wapres Boediono. Yang ada hanya, replika besa ...

Rapat Penentuan Jumlah Capim KPK Deadlock | Monday 10 Oct 2011 23:51:55

*MK siap periksa kasus sengketa kewenangan antarlembaga negara

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Upaya pimpinan Komisi III DPR melobi ketua kelompok fraksi (kapoksi) dan Menkumham Akbar mengenai jumlah calon pimpinan (capim) KPK yang akan diseleksi, berakhir buntu alias deadlock. Forum pun sepakat melanjutkan pembahasan soal pengajuan delapan atau 10
...

DPR Desak Pemerintah Umumkan CP Nakal | Monday 10 Oct 2011 18:45:35

*Bubarkan BRTI kalau tak mampu mencegah pencurian pulsa

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Maraknya pemotongan pulsa tanpa izin konsumen membuat sejumlah kalangan geram. Untuk memudahkan aparat keamanan mengusut kasus yang mengarah tindak kriminal ini, DPR mendesak Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) segera mengumumkan 60 content provi
...



First Previous


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
PKS 'Ngemis' Posisi Wapres ke Jokowi dan Akan Tinggalkan Gerindra?
Dhawiya Anak 'Ratu Dangdut' Elvi Sukaesih Ditangkap Tim Ditnarkoba
Jokowi Lupa Perintahkan Menteri Atasi Banjir Jakarta
Menkeu Sri Mulyani: Pemusnahan Terbesar dalam Sejarah Bea dan Cukai
Artis Roro Fitria Ditangkap Tim Subdit I Ditresnarkoba Polda Metro Jaya
Ketum Solidaritas Alumni 212 NKRI Siap Mendukung Kemenangan Paslon No 1 Eramas
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
HNW Sesalkan Teror ke Ulama Padahal Ulama Punya Peran Besar pada Indonesia
PKS 'Ngemis' Posisi Wapres ke Jokowi dan Akan Tinggalkan Gerindra?
Zulhasan Ngopi Bareng 'Buaya Cinta' Bung Hotman Paris di #KopiJohny
Yusril: PBB Minta Bawaslu Mediasi dengan KPU Selesaikan Masalah di Monokwari Selatan
Ancaman Nyata Ke Depan Bersifat Asimetris, Proxy dan Hibrida


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]