Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Peradilan
 
Manufandu tak Hadir, Sidang Praperadilan Ditunda | Monday 10 Oct 2011 23:18:06

JAKARTA (BeritaHUkum.com) – Sidang perdana praperadilan yang diajukan terdakwa kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games XXVI/2011 Muhammad Nazaruddin, harus ditunda. Pasalnya, salah satu pihak turut termohon, yakni mantan Dubes RI untuk Kolombia, Michael Manufandu tidak hadir dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Jakarta Selatan, Senin (1 ...

Mahfud Berharap Perseteruan KY-MA Berakhir | Monday 10 Oct 2011 20:27:48

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Setelah menunggu hampir lima tahun, akhirnya revisi terhadap UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (KY), akhirnya bisa diselesaikan oleh DPR. Dengan telah dituntaskannya RUU tersebut, diharapkan dapat mengakhiri perseteruan antara KY dan Mahkamah Agung (MA) tersebut.

Harapan ini disampaikan Ketua Mahkamah Kon
...

Hakim Segera Kirimkan PK Antasari ke MA | Wednesday 05 Oct 2011 13:57:21

*Sempat minta kesempatan membaca dan memeriksa BAP persidangan

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Meski merasa masih ada yang ‘mengganjal’ dalam memori permohonan peninjauan kembali (PK) tersebut, Antasari Azhar harus menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) persidangan. Langkah ini menyusul tak adanya kabar kehadiran sejumlah saksi yang keterang
...

Antasari Masih Harapkan Kehadiran Sejumlah Saksi | Wednesday 05 Oct 2011 12:55:35

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Persidangan pemeriksaan permohonan peninjauan kembali (PK) terpidana Antasari Azhar kembali di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (5/10). Kali ini, sidang mengagendakan penandatanganan berita acara pemeriksaan (BAP). Namun, hal ini baru dilakukan, bila saksi dari RS Mayapada Tangerang dan RSPD Gatot Subroto ti ...

Kasus Penjualan iPad Berlanjut ke MK | Monday 03 Oct 2011 20:44:24

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Kasus penjualan IPad berbuntut panjang. Tak hanya pada pengadilan umum yang memeriksa kasus pidananya, melainkan berlanjut lebih jauh, yakni sampai kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Indikasi ini terlihat dari tim advokasi terdakwa kasus penjualan iPad, Dian Yudha Negara dan Rendy Lester dengan mengajukan uji material
...

PK Antasari Segera Dilimpahkan ke MA | Thursday 29 Sep 2011 20:22:22

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Upaya pembuktian Antasari Azhar bahwa perkarnya penuh dengan rekayasa, terbentur dengan sejumlah saksi penting. Mereka adalah tenaga medis dari RS Mayapada Tangerang dan RSPAD Gatot Subroto Jakarta serta staf penyadapan KPK dan para jaksa penuntut umum (JPU) yang menyidangkan perkara ini pertama kali. Para saksi itu mang ...

Majelis Hakim Tunda Sidang PK Antasari | Thursday 29 Sep 2011 15:54:48

*Alasan para saksi enggan hadir tidak jelas

JAKARTA (BeritaHUKUM.co) - Sidang pemeriksaan peninjauan kembali (PK) yang diajukan terpidana Antasari Azhar ditunda. Penetapan ini dikeluarkan majelis hakim yang diketuai Aminal Umam. Alasannya, tidak ada satu saksi pun yang diajukan pihak pemohon PK itu, hadir dalam persidangan.

"Dua saksi yang k
...

MA Desak Pemerintah Revisi UU yang Mengatur Remisi | Tuesday 27 Sep 2011 23:57:36

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Mahkamah Agung (MA) mendesak meminta pemerintah segera melakukan revisi UU Grasi yang mengatur soal pemotongan masa pemidanaan (remisi) bagi narapidana (napi). Hal ini diperlukan sebagai upaya untuk menghentikan pemerberian remisi bagi napi korupsi dan terorisme.

“Jika pemerintah ingin menghentikan pemberian remisi k
...

Ditjen Pas Selidiki Kasus Remisi Ilegal | Monday 26 Sep 2011 19:52:27

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Tidak hanya Mahkamah Agung (MA) yang marak dengan kasus putusan ilegal atas perkara yang diperiksa. Ternyata di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), juga terjadi dugaan pemberian remisi (pemotongan masa pemidanaan) ilegal.

Atas dugaan tersebut, Ditjen Pemasyarakatan (Pas) melakukan penyelidikan. H
...

Ketua PN Wajib Tanda Tangani Pakta Integritas | Friday 23 Sep 2011 20:59:00

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Mahkamah Agung (MA) melakukan terobosan baru untuk menjaga integritas para hakim dalam upaya penegakan hukum. Kini, para ketua pengadilan negeri (PN) diwajibkan untuk menandatangani pakta integritas. Langkah ini berlaku bagi seluruh ketua PN yang ada di Indonesia.

Jika mereka meakukan perbuatan tercela dan mengarah k
...



First Previous


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Diduga Kasus Tambang di Bukit Soeharto, Kejati Kaltim Geledah Kantor PT Kaltim Batu Manunggal
Kapolda Metro Jaya Memerintahkan untuk Ungkap Pelaku Anarkis di Polsek Ciracas
Hakim Kabulkan Permohonan Tahanan Kota Alphad Syarif Ketua DPRD Samarinda
Polisi Tangkap 4 Tersangka Pembobol Kartu Kredit di Bandung dan Medan
Ditjen AHU Kemenkumham Raih Penghargaan Zona Integritas WBK/WBBM 2018 dari KemenPAN RB
Kasus Jurnalis Yusro Hasibuan, Lemkapi: Wartawan Harus Bisa Memilah Tugas Jurnalistik dengan Penyebaran Berita Bohong
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Diduga Kasus Tambang di Bukit Soeharto, Kejati Kaltim Geledah Kantor PT Kaltim Batu Manunggal
Defisit BPJS Kesehatan Harus Diselesaikan Secara Komprehensif
Kanada Bebaskan Putri Pendiri Huawei, Proses Ekstradisi Tetap Berjalan
FOKAN Minta Para Capres-Cawapres 2019 Serius Canangkan Program P4GN
Jelang Pemilu 2019, Politik Identitas, Radikalisme dan Terorisme Berpotensi Ganggu Stabilitas NKRI


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]