Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Peradilan
 
Putusan Hakim Banyak Langgar Hukum Acara | Tuesday 18 Oct 2011 20:25:23

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi Yudisial (KY) bersama elemen jejaring perguruan tinggi menemukan banyak hakim yang melanggar serta tidak mematuhi hukum acara. Hal ini yang menyebabkan putusan hakim proposional dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Demikian hasil survei yang dilakukan KY bersama jejaring perguruan tinggi yang disampaik
...

Mahfud MD Sambut Baik Patrialis Akbar | Monday 17 Oct 2011 18:28:53

JAKARTA (beritaHUKUM.com) – Keinginan Patrialis Akbar untuk bergabung menjadi hakim konstitusi, disambut baik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD. Politisi PAN itu dianggapnya memiliki kemampuan yang sangat baik untuk menempati posisi tersebut.

Apalagi Patrialis memiliki bekal istimewa, yakni mengetahui sejarah konstitusi Indonesia. "Saya
...

Manufandu tak Hadir, Sidang Praperadilan Ditunda | Monday 10 Oct 2011 23:18:06

JAKARTA (BeritaHUkum.com) – Sidang perdana praperadilan yang diajukan terdakwa kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games XXVI/2011 Muhammad Nazaruddin, harus ditunda. Pasalnya, salah satu pihak turut termohon, yakni mantan Dubes RI untuk Kolombia, Michael Manufandu tidak hadir dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Jakarta Selatan, Senin (1 ...

Mahfud Berharap Perseteruan KY-MA Berakhir | Monday 10 Oct 2011 20:27:48

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Setelah menunggu hampir lima tahun, akhirnya revisi terhadap UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (KY), akhirnya bisa diselesaikan oleh DPR. Dengan telah dituntaskannya RUU tersebut, diharapkan dapat mengakhiri perseteruan antara KY dan Mahkamah Agung (MA) tersebut.

Harapan ini disampaikan Ketua Mahkamah Kon
...

Hakim Segera Kirimkan PK Antasari ke MA | Wednesday 05 Oct 2011 13:57:21

*Sempat minta kesempatan membaca dan memeriksa BAP persidangan

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Meski merasa masih ada yang ‘mengganjal’ dalam memori permohonan peninjauan kembali (PK) tersebut, Antasari Azhar harus menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) persidangan. Langkah ini menyusul tak adanya kabar kehadiran sejumlah saksi yang keterang
...

Antasari Masih Harapkan Kehadiran Sejumlah Saksi | Wednesday 05 Oct 2011 12:55:35

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Persidangan pemeriksaan permohonan peninjauan kembali (PK) terpidana Antasari Azhar kembali di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (5/10). Kali ini, sidang mengagendakan penandatanganan berita acara pemeriksaan (BAP). Namun, hal ini baru dilakukan, bila saksi dari RS Mayapada Tangerang dan RSPD Gatot Subroto ti ...

Kasus Penjualan iPad Berlanjut ke MK | Monday 03 Oct 2011 20:44:24

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Kasus penjualan IPad berbuntut panjang. Tak hanya pada pengadilan umum yang memeriksa kasus pidananya, melainkan berlanjut lebih jauh, yakni sampai kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Indikasi ini terlihat dari tim advokasi terdakwa kasus penjualan iPad, Dian Yudha Negara dan Rendy Lester dengan mengajukan uji material
...

PK Antasari Segera Dilimpahkan ke MA | Thursday 29 Sep 2011 20:22:22

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Upaya pembuktian Antasari Azhar bahwa perkarnya penuh dengan rekayasa, terbentur dengan sejumlah saksi penting. Mereka adalah tenaga medis dari RS Mayapada Tangerang dan RSPAD Gatot Subroto Jakarta serta staf penyadapan KPK dan para jaksa penuntut umum (JPU) yang menyidangkan perkara ini pertama kali. Para saksi itu mang ...

Majelis Hakim Tunda Sidang PK Antasari | Thursday 29 Sep 2011 15:54:48

*Alasan para saksi enggan hadir tidak jelas

JAKARTA (BeritaHUKUM.co) - Sidang pemeriksaan peninjauan kembali (PK) yang diajukan terpidana Antasari Azhar ditunda. Penetapan ini dikeluarkan majelis hakim yang diketuai Aminal Umam. Alasannya, tidak ada satu saksi pun yang diajukan pihak pemohon PK itu, hadir dalam persidangan.

"Dua saksi yang k
...

MA Desak Pemerintah Revisi UU yang Mengatur Remisi | Tuesday 27 Sep 2011 23:57:36

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Mahkamah Agung (MA) mendesak meminta pemerintah segera melakukan revisi UU Grasi yang mengatur soal pemotongan masa pemidanaan (remisi) bagi narapidana (napi). Hal ini diperlukan sebagai upaya untuk menghentikan pemerberian remisi bagi napi korupsi dan terorisme.

“Jika pemerintah ingin menghentikan pemberian remisi k
...



First Previous


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Bawaslu: KPU Tidak Professional Gelar Deklarasi Kampanye Damai
SBY dan Zulkifli Hasan Kecewa dan WO Acara Deklarasi Damai karena Pendukung Jokowi-Ma'ruf Langgar Aturan
KPU Sebarkan 'Virus' Kampanye Damai, Aman, Tertib
Gerindra dan Nitizen Kritik Sikap Hormat Jokowi Saat Lagu Indonesia Raya
Rizal Ramli: Impor Beras Dikelola Kartel
KPU Loloskan dan Tetapkan Dua Pasangan Capres-Cawapres Indonesia Peserta Pilpres 2019
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Anies Baswedan Resmikan Taman Benyamin Sueb
Masyarakat Patimban Berharap Pemerintah Beri Keadilan
Mabesad Juara Umum Kejurnas Karate Piala Panglima TNI ke-VI Tahun 2018
Miris, Jeritan Hati Ratu Azia Borromeu Minta Keadilan
Bawaslu: KPU Tidak Professional Gelar Deklarasi Kampanye Damai


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]