Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Peradilan
 
Pong Hardjatmo dkk. Ajukan Uji Material Pembubaran Parpol | Wednesday 03 Aug 2011 15:48:27

JAKARTA-Sejumlah tokoh dan aktivis yang tergabung dalam Tim Advokasi Menuntut Partai Politik Jujur dan Bersih mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (3/8). Kedatangan mereka tersebut untuk mendaftarkan uji meterial (judicial review) atas Pasal 68 ayat 1 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK.

Dalam rombongan pemohon tersebut, tampa
...

Agus Condro Pindah Penjara | Wednesday 03 Aug 2011 15:03:43

*Minta Segera Revisi UU LPSK

JAKARTA-Terpidana perkara korupsi penerima cek perjalanan (traveller cheque/TC) terkait terpilihanya Miranda Swaray Goeltom sebagai Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia (BI) pada 2004. Agus Condro Prayitno dipastikan segera dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Alas Roban, Jawa Tengah. Hal ini merupakan kein
...

Aktor Gaek Minta MK Bubarkan Demokrat | Tuesday 02 Aug 2011 20:49:35

JAKARTA-Aktor gaek Pong Harjatmo bersama rekannya tokoh Betawi Ridwan Saidi berencana akan mendaftarkan uji materiil Undang-Undang Partai Politik ke Mahkamah Konstitusi, Rabu (3/8) besok. Pada permohonannya itu mereka berdua meminta kepada MK untuk membubarkan Partai Demokrat.

“Besok jam 11.00 mau mengajukan pembubaran Partai Demokrat ke MK,"
...

Akademisi Hukum Ajukan Uji Material Revisi UU MK | Friday 29 Jul 2011 17:07:

JAKARTA-Sejumlah akademisi hukum mengajukan permohonan uji materi (judicial review) terhadap UU Nomor 8/2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK). Pengajuan ini dilakukan, mengingat ada beberapa ketentuan yang tercantum dalam UU hasil revisi itu berpotensi merusak MK sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang inde ...

Pemotongan Remunerasi MA Tidak Terbukti | Friday 22 Jul 2011 19:19:

JAKARTA-Ancaman pemotongan remunerasi di Mahkamah Agung (MA) yang diwacanakan beberapa pihak teryata tidak terbukti. Hingga saat ini MA mengaku belum ada rencana pemotongan remunerasi.

"Tidak ada (pemotongan) remunerasi. Yang ada adalah evaluasi remunerasi oleh Menpan (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi-red)," kat
...

Petinggi Kejagung Kunjungi Antasari | Thursday 21 Jul 2011 21:2

*Bantah Bicarakan PK

TANGERANG- Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar mendapat kunjungan sejumlah petinggi Kejaksaan Agung (Kejagung). Rombongan kecil yang dipimpin Wakil Jaksa Agung Darmono mendatangi Lembaga Pemasyarakat (Lapas) Tangerang, Banten, Kamis (21/7). Selain Darmono, turut serta Jaksa Agung Muda Intelijen (Ja
...

Jaksa takkan Ajukan Kasasi Untuk Kasus Rakyat Kecil | Monday 18 Jul 2011 21:51:

JAKARTA-Jaksa Agung Basrief Arief membuat terobosan baru di bidang hukum. Hal ini didasari, karena pihaknya kerap menerima kritik keras atas jajarannya dalam menyidangkan sejumlah perkara yang melibatkan rakyat kecil. Dia pun mengimbau kepada para jaksa penuntut umum (JPU) tidak lagi mengajukan kasasi untuk jenis perkara ini. Perkaranya cukup seles ...

Pekan Depan, Antasari Ajukan PK | Friday 15 Jul 2011 13:57:

JAKARTA-Tim penasihat hukum Antasari Azhar segera melayangkan pengajuan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali (PK) atas perkara pembunuhan Direktur Utama PT Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen.

Seluruh berkasnya sudah siap, begitu pula dengan alat bukti baru (novum) untuk melengakpinya. PK tersebut akan diajukan pekan depan.
...

PN Jakpus: Pemerintah dan DPR Melanggar Hukum | 2011-07-13 1

Akibat tidak dilaksanakannya SJSN dan BPJS, nasib rakyat miskin jadi terlantar

JAKARTA-Majelis Hakim PN Jakpus memutuskan pemerintah dan DPR telah melakukan perbuatan melawan hukum karena belum juga mensahkan RUU BPJS dan membentuk BPJSN yang merupakan amanat dari UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial. Akibat tidak kunjung disahkannya RUU BPJ
...

Prita takkan Dipenjara | 0000-00-00 0

Putusan Hakim Ternyata tak Bulat

Jakarta-Meski divonis bersalah dalam putusan kasasi yang dikeluarkan Mahkamah Agung (MA), terpidana Prita Mulyasari takkan menjalani hukuman penjara. Pasalnya, vonis enam bulan itu masih diembel-embeli masa percobaan satu tahun. Demikian dikatakan anggota majelis hakim kasasi perkara tersebut, Salman Luthan kepa
...



First Previous


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Dipindahkan dari RSCM ke Rutan KPK, Setnov Pakai Rompi Orange dan Kursi Roda
Gubernur DKI Jakarta Gelar Apel Operasi Siaga Ibukota
Kasau: Indonesia Jaya Expo 2017 Kenalkan TNI AU Lebih Dekat dengan Masyarakat
Forum Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia Tolak Reklamasi Selamanya
Akhirnya PBB - PKPI - Partai Idaman Lolos Pendaftaran Pemilu 2019
KPK Tidak Temukan Setya Novanto, Tim KPK Terus Cari Setya Novanto
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Yocie Gusman Plt Direktur Utama BJB Syariah Ditetapkan Tersangka
Panglima TNI: Keberhasilan Tugas Milik Anak Buah, Kegagalan Tanggung Jawab Komandan
BPKH Diharapkan Investasikan Dana Haji untuk Pesawat dan Hotel Jemaah
Kebijakan Bebas Visa Tidak Datangkan Wisatawan Secara Signifikan
Aparat Hukum Diminta Selidiki Dugaan Money Laundering


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]