Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Peradilan
 
MK tak Punya Wewenang Uji UU Hasil Ratifikasi | Wednesday 03 Aug 2011 19:36:45

JAKARTA-Meski memiliki wewenang untuk menguji UU, namun wewenang itu tak bisa digunakan Mahkamah Konstitusi (MK) menguji hukum internasional yang disahkan menjadi UU. "Secara substantif ASEAN Charter yang disahkan dengan UU Nomor 38/2008 bukanlah wet in formele zjin, sehingga bukan merupakan UU yang dapat dimohonkan pengujian di MK,” kata pakar huk ...

Pong Hardjatmo dkk. Ajukan Uji Material Pembubaran Parpol | Wednesday 03 Aug 2011 15:48:27

JAKARTA-Sejumlah tokoh dan aktivis yang tergabung dalam Tim Advokasi Menuntut Partai Politik Jujur dan Bersih mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (3/8). Kedatangan mereka tersebut untuk mendaftarkan uji meterial (judicial review) atas Pasal 68 ayat 1 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK.

Dalam rombongan pemohon tersebut, tampa
...

Agus Condro Pindah Penjara | Wednesday 03 Aug 2011 15:03:43

*Minta Segera Revisi UU LPSK

JAKARTA-Terpidana perkara korupsi penerima cek perjalanan (traveller cheque/TC) terkait terpilihanya Miranda Swaray Goeltom sebagai Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia (BI) pada 2004. Agus Condro Prayitno dipastikan segera dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Alas Roban, Jawa Tengah. Hal ini merupakan kein
...

Aktor Gaek Minta MK Bubarkan Demokrat | Tuesday 02 Aug 2011 20:49:35

JAKARTA-Aktor gaek Pong Harjatmo bersama rekannya tokoh Betawi Ridwan Saidi berencana akan mendaftarkan uji materiil Undang-Undang Partai Politik ke Mahkamah Konstitusi, Rabu (3/8) besok. Pada permohonannya itu mereka berdua meminta kepada MK untuk membubarkan Partai Demokrat.

“Besok jam 11.00 mau mengajukan pembubaran Partai Demokrat ke MK,"
...

Akademisi Hukum Ajukan Uji Material Revisi UU MK | Friday 29 Jul 2011 17:07:

JAKARTA-Sejumlah akademisi hukum mengajukan permohonan uji materi (judicial review) terhadap UU Nomor 8/2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK). Pengajuan ini dilakukan, mengingat ada beberapa ketentuan yang tercantum dalam UU hasil revisi itu berpotensi merusak MK sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang inde ...

Pemotongan Remunerasi MA Tidak Terbukti | Friday 22 Jul 2011 19:19:

JAKARTA-Ancaman pemotongan remunerasi di Mahkamah Agung (MA) yang diwacanakan beberapa pihak teryata tidak terbukti. Hingga saat ini MA mengaku belum ada rencana pemotongan remunerasi.

"Tidak ada (pemotongan) remunerasi. Yang ada adalah evaluasi remunerasi oleh Menpan (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi-red)," kat
...

Petinggi Kejagung Kunjungi Antasari | Thursday 21 Jul 2011 21:2

*Bantah Bicarakan PK

TANGERANG- Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar mendapat kunjungan sejumlah petinggi Kejaksaan Agung (Kejagung). Rombongan kecil yang dipimpin Wakil Jaksa Agung Darmono mendatangi Lembaga Pemasyarakat (Lapas) Tangerang, Banten, Kamis (21/7). Selain Darmono, turut serta Jaksa Agung Muda Intelijen (Ja
...

Jaksa takkan Ajukan Kasasi Untuk Kasus Rakyat Kecil | Monday 18 Jul 2011 21:51:

JAKARTA-Jaksa Agung Basrief Arief membuat terobosan baru di bidang hukum. Hal ini didasari, karena pihaknya kerap menerima kritik keras atas jajarannya dalam menyidangkan sejumlah perkara yang melibatkan rakyat kecil. Dia pun mengimbau kepada para jaksa penuntut umum (JPU) tidak lagi mengajukan kasasi untuk jenis perkara ini. Perkaranya cukup seles ...

Pekan Depan, Antasari Ajukan PK | Friday 15 Jul 2011 13:57:

JAKARTA-Tim penasihat hukum Antasari Azhar segera melayangkan pengajuan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali (PK) atas perkara pembunuhan Direktur Utama PT Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen.

Seluruh berkasnya sudah siap, begitu pula dengan alat bukti baru (novum) untuk melengakpinya. PK tersebut akan diajukan pekan depan.
...

PN Jakpus: Pemerintah dan DPR Melanggar Hukum | 2011-07-13 1

Akibat tidak dilaksanakannya SJSN dan BPJS, nasib rakyat miskin jadi terlantar

JAKARTA-Majelis Hakim PN Jakpus memutuskan pemerintah dan DPR telah melakukan perbuatan melawan hukum karena belum juga mensahkan RUU BPJS dan membentuk BPJSN yang merupakan amanat dari UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial. Akibat tidak kunjung disahkannya RUU BPJ
...



First Previous


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
BEM Nusantara Siap Kumpul di Jakarta Bahas Nasib Jokowi
Muhajir Mengapresiasi Putusan MK terkait Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Terkait Pemutaran Film G30S PKI Berikut Tanggapan Ketum Muhammadiyah
Polisi Berhasil Menangkap Pelaku Pembunuh Dini di Apartemen Laguna Pluit
Aktivis 98 Dukung Usul Panglima TNI Nobar Film G30S/PKI
Polri dan Ditjen Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 5 Konteiner Miras Senilai 26,3 Miliar
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
BEM Nusantara Siap Kumpul di Jakarta Bahas Nasib Jokowi
Merajut Pesan Positif Antikorupsi melalui Produk Seni
Untuk Apa Mark Zuckerberg Lepas Saham Facebook Senilai Rp169 Triliun
Kapuspen TNI: TNI dan Dewan Pers Sepakati Perjanjian Kerja Sama
Panglima TNI: Orang-Orang Hebat Mengambil Pelajaran dari Kekalahan


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]