| Pemilu |
 |
|
| |
| KPU Kota Gorontalo Terima Dokumen Dukungan Perseorangan Paket DAI | |
 |
GORONTALO, Berita HUKUM – Di hari terakhir batas pemasukan dokumen dukungan perseorangan, KPU kota Gorontalo akhirnya menerima berkas dukungan dari pasangan Adhan Dambea dan Indrawanto Hasan yang dikenal dengan paket DAI, Minggu (11/11).
Sekitar pukul 13:00 WITA, massa dari pendukung pasangan Walikota dan anggota DPRD kota yang dipimpin langsung ... Berita Selengkapnya |
| Rieke-Teten Usung Slogan | |
 |
BANDUNG, BeritaHUKUM - PDI Perjuangan mendeklarasikan slogan "Paten" untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jabar, Rieke Dyah Pitaloka dan Teten Masduki, pada Pilkada Jabar 2013 mendatang.
"Jadi nama 'Paten" ini diambil dari kata Pitaloka dan Teten sehingga menjadi paten," kata Ketua DPP Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan, Sidarto ... Berita Selengkapnya |
| Pencairan Dana Pilkada Kota Gorontalo Tergolong Lamban | |
 |
GORONTALO, Berita HUKUM - Anggapan Anggota DPRD Kota Gorontalo, Totok Bachtiar bahwa anggaran Pilkada Kota Gorontalo tahun ini hanya sebesar 2 miliyar, sebagaimana yang diluruskan Ketua KPU Kota Gorontalo, Rizan Adam.
“Anggaran Pilkada kota Gorontalo yang dianggarkan 2012 sampai 2013 mencapai 15 miliar. Untuk 2012 4 miliyar, dan sisanya di 2013, ... Berita Selengkapnya |
| KPU Kota Gorontalo Dituntut Independen di Pemilukada | |
|
GORONTALO, Berita HUKUM – Seakan mengingatkan pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Gorontalo lima tahun sebelumnya, salah seorang warga kota Gorontalo, Anton Pakaya menghimbau pada KPU Kota Gorontalo dalam menghadapi pemilukada yang tidak lama lagi tersebut, agar dari awal proses sampai pada hari pemungutan suara benar-be ... Berita Selengkapnya |
| Rieke dan Teten Ahirnya Pilihan PDIP Maju Pilgub Jabar | |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - PDIP resmi mengusung pasangan Rieke Diah Pitaloka dan Teten Masduki sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Pertanyaan mengenai siapa calon yang akan diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam Pilgub Jawa Barat terjawab sudah, dalam rapat yang digelar di Kantor DPP PDI Perjuangan, Lenteng A ... Berita Selengkapnya |
| KPU Gandeng DJKN Untuk Tingkatkan Laporan Keuangan | |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus melakukan upaya untuk meningkatkan laporan keuangannya. Salah satu langkah yang ditempuh, yakni melalui koordinasi dengan Direktorat Jenderal Keuangan Negara (DJKN).
Selain itu, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan negara, KPU juga berupaya untuk mewujudkan ter ... Berita Selengkapnya |
| MPBI: Desak Megawati Calonkan Tokoh Buruh Dampingi Rieke | |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Elemen Buruh yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) mendesak Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati untuk mencalonkan perwakilannya mendampingi Rieke Diah Pitaloka pada Pilgub Jawa Barat periode 2013-2018.
MPBI yang terdiri dari tiga Konfederasi Serikat Buruh terbesar di Indonesia (KSPSI, KSPI, dan KSBSI) ... Berita Selengkapnya |
| KPU Harapkan Tercipta Hubungan Simbiosis Mutualisme Dengan Pers | |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Media massa atau pers memilki peran jurnalistik untuk menyampaikan informasi (transfer knowledge) kepada masyarakat luas mengenai seluruh aktifitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelenggarakan pemilu. Di lain pihak, KPU juga harus dapat memberikan akses seluas-luasnya kepada pers, sehingga pemberitaan yang dimuat oleh ... Berita Selengkapnya |
| Verifikasi Parpol | |
 |
JAKARTA, BeritaHUKUM – Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) sebagai pemantau resmi akan membentuk posko pengaduan verifikasi partai politik, untuk memfasilitasi baik dari partai politik peserta pemilu ataupun dari masyarakat.
Sebagaimana diketahui bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan hasil verifikasi peserta Pemilu 2014. ... Berita Selengkapnya |
| Verifikasi Parpol Berpotensi Cacat Hukum | |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) menilai penetapan hasil verifikasi administrasi parpol oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) berpotensi cacat hukum karena diputuskan dengan jadwal, tata cara, prosedur dan mekanisme yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
"Lima alasannya adalah, pertama, pene ... Berita Selengkapnya |
|
|
