Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Pemilu
 
Mengkaji Konten Kampanye Pilkada Sumsel 2018 | 2017-11-27 08:26:09

PALEMBANG, Berita HUKUM - Pemilihan Gubernur Sumsel akan berlangsung bulan Juni 2018 mendatang. Para bakal calon telah mulai mensosialisasikan visi misi, program unggulan dan rencana kerja masing-masing. Sebagian besar kandidat menyebarkan program mereka melalui media sosial dan media massa.

Secara umum ada dua tema yang berlawanan dalam berkam
...

Budi Waseso Diminta Turun Gunung ke Pilkada Jateng, Relawan Pendukung Terbentuk | 2017-11-24 18:37:42

PURWOKERTO, Berita HUKUM - Pilkada Jawa Tengah 2018 termasuk ke dalam kategori daerah yang tidak terlalu hingar. Sampai beberapa pekan jelang pendaftran ke KPUD, belum ada satupun pasangan yang mendeklarasikan pencalonannya secara resmi. Hal demikian terjadi bukan karena tidak menariknya daerah ini, tetapi lebih pada terlalu banyaknya pertimbangan ...

Akhirnya PBB - PKPI - Partai Idaman Lolos Pendaftaran Pemilu 2019 | 2017-11-16 06:50:51

JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengabulkan gugatan pelanggaran administrasi dalam proses pendaftaran calon peserta Pemilu 2019 yang diajukan Partai Bulan Bintang (PBB) - Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Idaman.

Dalam putusan perkara tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) disebut melanggar adminis
...

KPU Rancang Arena Kontestasi Politik yang Berkeadilan | 2017-11-15 13:24:52

PALEMBANG, Berita HUKUM - Pemilihan Umum seperti halnya permainan. Ada arena kontestasi yang disediakan untuk memperebutkan suara dan kursi. Arena 'bermain' itu disebut daerah pemilihan. Inilah yang harus ditata agar memenuhi prinsip proporsionalitas dan keadilan sekaligus mencegah praktik gerry mandering (manipulasi daerah pemilihan) yang akan ber ...

Sidalih Jamin Transparansi dan Akurasi Data Pemilih | 2017-11-10 06:25:12

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman menegaskan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) untuk menjamin transparansi dan akurasi data pemilih pemilihan dan Pemilu.

Transparansi tersebut untuk membangun kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara pemilu melalui aplikasi yang dibangun oleh KPU dan bisa
...

PBB akan Panggil Ahli IT untuk Periksa Sipol Bermasalah atau Tidak | 2017-11-04 18:42:37

JAKARTA, Berita HUKUM - Partai Bulan Bintang (PBB) dinyatakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak memenuhi dokumen persyaratan secara lengkap dan tak akan dilanjutkan pada penelitian administrasi. PBB menempuh jalur hukum di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra, pada sidang pembacaan pokok-pokok perkara, mengata
...

Soroti Pembinaan RTRW di Cianjur: Forum Pemerhati Pilkada Jabar Ingatkan ASN untuk Netral | 2017-11-04 11:37:00

CIANJUR, Berita HUKUM - Pilkada Jawa Barat telah memasuki masa deklarasi pengusungan calon gubernur. Walau masa pendaftaran pasangan calon ke KPUD masih dua bulan lagi, beberapa partai politik telah menyampaikan figur yang akan diusungnya pada Pilgub Jabar 2018 nanti.

Pengumuman yang terlalu dini kepada publik ini dipandang menguntungkan dari s
...

Jelang Pilkada 2018, Polda Diminta Adil | 2017-11-01 18:49:12

KALIMANTAN BARAT, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik selain mengapresiasi kinerja Kapolda Kalimantan Barat terkait banyaknya terobosan-terobosan dalam penegakan hukum, dirinya meminta Polda Kalbar bersikap adil kepada seluruh kontestan Pilkada Kalbar.

"Saya ingin pihak kepolisian dalam rangka menyambut pilkada 2018 ini b
...

KPU Tak Keluarkan SK, 13 Parpol Tak Lolos Hanya Dapat Ajukan Pelanggaran Administrasi | 2017-10-31 09:29:04

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Fritz Edward Siregar, menjelaskan bahwa ada dua mekanisme yang dapat ditempuh oleh 13 partai politik yang dinyatakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak melengkapi persyaratan sebagai peserta pemilu secara lengkap, yakni penyelesaian sengketa dan pelanggaran administrasi. Akan tet ...

Panglima TNI: Hadapi Pilkada Serentak 2018, Prajurit Harus Netral | 2017-10-28 11:57:10

JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018, prajurit TNI harus tetap netral, jangan ada yang berpihak kepada salah satu kontestan peserta Pilkada dan harus bisa menjadi penengah apabila terjadi konflik.

Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo saat memberikan pengara
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Ketua DPR Tegaskan Tidak Ada Fraksi DPR Setujui LGBT
Musim Pilkada di Daerah, BUMD Terancam Jadi 'ATM'
Satu Lagi Janji Ditunaikan: Ini Syarat untuk Miliki Rumah DP Nol Rupiah
Tambang Minyak, Mineral dan Batubara Jangan Dijadikan Komoditas Politik
Tidak Boleh Ada Penjualan Pulau Kepada Asing
Pasca Kebakaran, Sekitar 100 Koleksi Museum Bahari Hangus Terbakar
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Tiga Pejabat Bank Mandiri Jadi Tersangka Pembobolan Rp 1,47 Triliun
Pemerintah Indonesia Mengusulkan BPIH 2018 Naik 2,58 Persen
Kasatpol PP DKI Jakarta Gebuk Anak Buah Sampai Memar
Komisi IV DPR Tolak Kebijakan Impor Garam
Gerindra: Usut Tuntas Penembakan Kader Gerindra Oleh Oknum Brimob


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]