Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Pemilu
 
PBB Riau Resmi Mendukung Pasangan Firdaus-Rusli Menjadi Gubernur | 2018-01-20 13:14:23

JAKARTA, Berita HUKUM - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang (DPW PBB) Provinsi Riau telah menyatakan sikap secara resmi untuk mendukung pasangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur Riau, Firdaus-Rusli Effendi.

Hal ini secara langsung di tegaskan oleh Ketua DPW PBB Riau H Ramli Abdul Hamid. Lc, dalam konferensi Pers usai acara Rapat Koali
...

Komisi II dan Pemerintah Sepakat Putusan MK Harus Dijalankan KPU | 2018-01-19 03:01:09

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi II DPR RI hari Kamis (18/1/2018) kembali menggelar Rapar Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Rapat digelar melanjutkan pembahasan tentang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang verifikasi faktual.

Rapat yang di
...

Komisi II DPR Soroti Keputusan MK terkait Verifikasi Faktual | 2018-01-16 14:05:23

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi II DPR RI Yandri Susanto dari fraksi PAN menyoroti Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan Pasal 173 ayat 1 dan 3 Undang-Undang (UU) tentang Pemilihan Umum (Pemilu) terkait verifikasi partai politik (parpol). Yandri menyebutkan Keputusan MK tersebut mengharuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU ...

Selain KPU, Institusi Lain Dihimbau Tidak Ikut Menghitung Suara | 2018-01-13 06:52:41

JAKARTA, Berita HUKUM - Selain Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelanggara Pemilu, dihimbau untuk tidak ikut menghitung perolehan suara pilkada dan pemilu. Ini untuk menghindari kecurangan dan masuknya kepentingan penguasa dan instusi lain dalam mengatur Pilkada dan Pemilu.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patri
...

Jelang Pilkada, Pemerintah Wajib Selesaikan E-KTP untuk Hak Pilih | 2018-01-12 14:31:49

JAKARTA, Berita HUKUM - Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak selalu tak terlepas dari persoalan rekam data E-KTP, bahkan hal itu terjadi setiap tahun. Karena setiap tahun, setidaknya 1,5 juta dari remaja memenuhi usia hak pilih. Padahal, saat ini masih ada 2,3 juta warga yang belum merekam data. Sebelum ditetapkan menjadi daftar pemili ...

Legislator Minta Semua Pihak Waspadai Potensi Konflik di Pilkada Serentak | 2018-01-09 11:16:57

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi II DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta semua pihak mewaspadai potensi konflik yang akan terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Juni 2018 mendatang. Menurut Hetifah, setidaknya ada tiga potensi konflik yang akan terjadi. Pertama, jumlah pemilih Pilkada 2018 yang begitu besar; kedua, penyelenggara ...

Tim Relawan Solidaritas Alumni 212 NKRI Siap Menangkan ERAMAS pada Pilkada Sumut | 2018-01-07 16:13:30

JAKARTA, Berita HUKUM - Tepatnya pada pekan pertama bulan Januari 2018, Minggu pagi hari ini (7/1) sontak masyarakat memenuhi Lapangan Merdeka Medan untuk berduyun-duyun hadir memberikan apresiasi dukungan pada acara Deklarasi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut Periode 2018-2023, pasangan Edy Rahmayadi dan Musa Rajeckshah (ERAMAS).

Sebelu
...

KPU Resmikan Gerakan Coklit Pilkada Serentak 2018 | 2018-01-06 02:53:46

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Jumat (5/01) meresmikan peluncuran Pencocokan dan Penelitian (Mencoklit), bertempat di Aula Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) jalan Kemang Raya No. 35 Jakarta.
Peresmian gerakan coklit serentak ini dilaksanakan bersamaan dengan bimbingan teknis Sistem Informasi Data Pemilih (sidalih) Pilkada 2018 yang d
...

PBB dan PKPI Lanjut ke Verifikasi Faktual dari 9 Parpol Pasca Putusan Bawaslu | 2017-12-25 09:06:42

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, mengatakan ada dua parpol yang kembali lolos ke tahapan verifikasi faktual Pemilu 2019. Kedua parpol ini akan menyusul belasan parpol lain yang sebelumnya sudah terlebih dulu menjalani tahapan verifikasi faktual sejak 15 Desember lalu.

"Berdasarkan penelitian administrasi
...

Keterlibatan Masyarakat Sipil dalam Pemilu Meningkat | 2017-12-10 16:42:55

JAKARTA, Berita HUKUM - Keterlibatan masyarakat sipil dalam pemilu dan pilkada semakin meningkat, terutama pada pelaksanaan Pemilu 2014. Hal itu setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggunakan berbagai sistem informasi dalam tahapan pemilu yang dapat diakses oleh publik.

KPU menggunakan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sejak Pemilu 2014,
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Mukernas di Mataram, Forum Jurnalis Muslim Soroti UU MD3 dan RKUHP
Yusril Ihza Mahendra: PBB Siap Hadapi Sidang Bawaslu, Jumat 23 Feb 2018
Fahri Hamzah: Masyarakat Tak Perlu Takut Kritik DPR
DPR Minta Freeport Penuhi Kewajiban Divestasi dan Patuhi Kesepakatan
Pemerintah Hentikan Sementara Seluruh Pekerjaan Konstruksi Layang
Tommy Soeharto Kritik Pemerintahan Jokowi Soal Utang Membengkak
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Polres Metro Jakbar Tingkatkan Kemampuan Tim Pemburu Preman (TPP)
Lomba Band Piala Kapolri Bagi SMA Sederajat di Jakarta
Samsung Siap Luncurkan Ponsel Galaxy S9 dan Galaxy S9+
Mediasi PBB dengan KPU Gagal, PBB Lakukan Perlawanan sebagai Bentuk Kezaliman
Panglima TNI: Soliditas TNI dan Polri Demi NKRI


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]