Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Pidana
 
Asuransi Alliaz Life Menduga 4 Nasabah dan 1 Pengacara Jadi Tersangka karena Motif Ekonomi | 2018-03-21 17:43:06

JAKARTA, Berita HUKUM - Pihak PT Asuransi Alliaz Life (AAL) menduga aksi kejahatan yang dilakukan empat nasabah AA, BW, MW dan DI serta seorang oknum pengacara berinisial AL bermotif ekonomi.

"Kami mencurigai 4 nasabah tersebut, atas klaim kesehatan. Kemudian kami melakukan penelusuran untuk membantu kepolisian. Ternyata memang betul, kami mene
...

Asuransi Allianz Life Indonesia Apresasi Polisi Tetapkan 5 Nasabah Jadi Tersangka | 2018-03-17 14:53:27

JAKARTA, Berita HUKUM - Kuasa Hukum PT Allianz Life Indonesia Eko Sapta Putra mengapresiasi langkah Polda Metro Jaya yang telah merespon laporannya terkait dugaan pemalsuan data klaim.

"Kami apresiasi kinerja Polri yang sudah merespon laporan kami dengan nomor LP/5034/X/2017/ PMJ/DITRESKRIMUM tanggal 17 Oktober 2017. Dan dari hasil penyidikan P
...

Pengacara Magang Eko Cantumkan Register Surat dan Kop Surat Advokat Pelanggaran Pidana | 2018-03-14 00:31:19

SAMARINDA, Berita HUKUM - Prof. Dr.H.Lasina,SH mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) terkait menanggapi pemberitaan adanya Pengacara yang lagi magang yakni Eko Sumiharsono yang mengaku sebagai Advokat dan menyandang gelar Sarjana Hukum (SH) serta Magister Hukum (MH) di pertanyakan para Advok ...

Penyalahgunaan NIK dan KK, Pemerintah Harus Tanggung Jawab | 2018-03-08 08:28:18

JAKARTA, Berita HUKUM - Terkait informasi yang beredar bahwa ada NIK dari salah satu warga yang digunakan untuk mendaftarkan 50 nomor, Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Noor Iza membenarkan adanya kejadian tersebut. Akan tetapi hal ini adalah tindakan penyalahgunaan NIK, bukan kebocoran data.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi I DPR
...

Ahli: Larangan dalam UU Ormas Bertentangan dengan Hukum Pidana | 2018-02-27 04:17:03

JAKARTA, Berita HUKUM - Larangan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (UU Ormas) bertentangan dengan sistem hukum pidana.

Demikian di
...

Para Advokad Pertanyakan Gelar SH, MH Disandang Eko Sumiharsono yang Mengaku Pengacara | 2018-02-20 18:51:40

SAMARINDA, Berita HUKUM - Seorang yang nekad mengaku pengacara diketahui bernama Eko Sumiharsono yang menyandang gelar SH dan MH yang sedang magang dan mengaku sebagai seorang Pengacara yang telah melakukan praktek sebagai Pengacara serta telah membelah kliennya yang sedang berkasus di Pengadilan Tinggi Samarinda kini menjadi sorotan beberapa Penga ...

Divonis 9 dan 10 Tahun Penjara, Pasutri Leni Jepry Tak Berkutik | 2018-01-12 07:36:08

SAMARINDA, Berita HUKUM - Terdakwa Leni Nurusanti alias Leni bersama dengan suaminya Jepriansyah alias Jepry sebagai pasangan suami istri (Pasutri) yang terjerat kasus penipuan dan penggelapan uang perusahan showroom Daihatsu PT Serba Mulia Auto (SMA) di Samarinda, yang disertai tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan melibatkan Deni Riyandra se ...

Ada 80 Koruptor Dihadiahi Remisi Natal | 2017-12-25 18:59:28

JAKARTA, Berita HUKUM - Pada perayaan Natal kali ini, sebanyak 80 narapidana kasus korupsi mendapat remisi khusus yang diberikan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kementerian Hukum dan HAM memberikan remisi Hari Raya Natal kepada 9.333 narapidana beragama Katolik dan Protestan se-Indonesia. Dengan remisi ini, sebanyak 175 di antaranya
...

Ahok Dapat Remisi, Pakar Hukum: Pastikan Dulu Mako Brimob itu LP | 2017-12-21 12:36:30

JAKARTA, Berita HUKUM - Pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia, Mudzakir, mengatakan pemberian remisi untuk Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok perlu dipertanyakan landasan hukumnya. Alasannya, Ahok tidak ditempatkan di lembaga pemasyarakatan (LP),tetapi di Markas Komando Brigade Mobile Kelapa Dua, Depok.

"Pertanyaannya, Ahok itu sed
...

Majelis Hakim Vonis Bebas Terdakwa Kasus Pungli Abun dan Elly | 2017-12-12 16:10:45

SAMARINDA, Berita HUKUM - Sidang pembacaan tuntutan atas Heri Susanto Gun alis Abun dan Noor Asriansyah alias Elly terdakwa dalam kasus dugaan melakukan pemerasan dan kekerasan serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang di gelar pada, Selasa (12/12) di Pengadilan Negeri Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) memutus bebas kedua terdakwa dari sega ...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Menanggapi Tudingan PDIP, Ketua DPP Partai Demokrat: Saat Ini Yang Panik PDIP
Anggota DPR RI PDIP Herman Hery Dilaporkan ke Polisi terkait Pengeroyokan
APMI: Rizal Ramli Mampu Bawa Indonesia sebagai Kejayaan Negara Maritim
Polda Metro Segera Terapkan Tes Psikologi dalam Penerbitan SIM
Pantau Pelayanan Publik, Ombudsman Sidak Ke Bandara Soekarno Hatta
Habib Rizieq Berharap SP3 Serupa Bisa Diberikan Juga ke Ulama dan Aktivis 212
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Menanggapi Tudingan PDIP, Ketua DPP Partai Demokrat: Saat Ini Yang Panik PDIP
Soal Tarif Integrasi Tol JORR Rp 15.000, Ini Penjelasan Kementerian PUPR
Anggota DPR RI PDIP Herman Hery Dilaporkan ke Polisi terkait Pengeroyokan
Rachmawati Soekarnoputri: Jokowi Jauh dari Trisakti, 2019 Harus Ganti Presiden!
TNI Miliki Peran Penting Dalam Sukseskan Program Nasional


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]