Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    White Crime
 
Sangkaan KPK Terhadap Direktur PT NAS Tidak Sepenuhya Benar | 2019-10-06 17:27:23

JAKARTA, Berita HUKUM - Perwakilan tim pengacara Direktur PT Navy Arsa Sejahtera (NAS) Mujib Mustofa, Makhsyar Hadi, menyampaikan kliennya hanyalah orang biasa-biasa saja dalam bidang usaha ekspor-impor. Mujib merupakan pengusaha muda yang baru berkecimpung di sektor tersebut.

"MM (Mujib Mustofa) adalah seorang pengusaha muda, bahkan usianya mas
...

Kelompok 'Taliban dan India' Harus Dibersihkan Pimpinan KPK Terpilih | 2019-10-01 04:13:40

JAKARTA, Berita HUKUM - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih diminta melakukan 'bersih-bersih' terhadap dugaan kelompok-kelompok (polisi Taliban dan polisi India) yang merusak independensi dan nama baik KPK. Terutama pihak-pihak yang dinilai melakukan pemberantasan korupsi secara tebang pilih.

"IDN Academic tegas mendukung pimpin
...

Hengki Maliki Minta Kejaksaan Tinggi Usut Dugaan Postbidding Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Gorontalo | 2019-09-26 23:14:36

GORONTALO, Berita HUKUM - Terkait pelaksanaan pekerjaan Pengembangan Daerah Irigasi Lomaya dan Daerah Irigasi Pilohayanga, diduga ada indikasi korupsi, Proyek berbanderol Rp. 34.735.479.000,- yang dimenangkan PT. DAS Konstruksi Nusantara itu diduga kuat terjadi postbidding, baik postbidding dokumen pengadaan dan postbidding dokumen penawaran, Penga ...

Prof Romli: Pimpinan KPK Agus Cs Harus Mundur karena Tidak Punya Legalitas Sosial | 2019-09-25 22:42:41

JAKARTA, Berita HUKUM - Pakar Hukum Pidana Universitas Padjajaran Prof. Romli Atmasasmita mengatakan pimpinan KPK saat ini Agus Rahardjo, Saut Situmorang, Laode M. Syarif sudah sepatutnya mundur dari jabatannya sekarang karena sudah tidak memiliki legalitas secara sosial dan tidak harus ada di KPK lagi.

Hal itu terungkap saat diskusi publik yang
...

KPK Keras: Hei Pak Moeldoko Kami Tidak Hambat Investasi, Tapi Justru... | 2019-09-24 07:17:57

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan pernyataan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal (Purn) Moeldoko yang menyebut KPK menghambat investasi.

Jurubicara KPK Febri Diansyah mengatakan bahwa pernyataan Moledoko itu seolah-olah pemerintah hanya fokus kepada investasi dan mengesampingkan upaya pemberantasan ko
...

Kejari Gunung Mas Tangkap Kontraktor Terduga Korupsi Dana Desa | 2019-09-19 20:02:24

GUNUNG MAS, Berita HUKUM - Kejaksaan Negeri Gunung Mas (Gumas) provinsi Kalimantan Tengah dibawah komando Koswara, bergerak cepat, melakukan pengembangan kasus dugaan korupsi sebesar Rp 700 juta dengan terdakwa Andreas Arpenodie, selaku Kepala desa (Kades) Bereng Jun, Gunung Mas.

Menurut Kejari Gunas Koswara, pihaknya kemarin menangkap dan langs
...

KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi dan Asistennya sebagai Tersangka | 2019-09-19 03:39:15

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) 2014-2019, Imam Nahrawi (IMR) dan asistennya Miftahul Ulum (MIU) sebagai tersangka dalam dugaan suap terkait penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tahun Anggaran 2018. ...

UUD KPK, Prof OC Kaligis: Berdasarkan Pancasila | 2019-09-17 18:56:05

JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mensahkan Revisi Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Selasa 17 September 2019 ini, membuat KPK memiliki dewan pengawas hingga kewenangan bisa membuat surat perintah penghentian penyidikan (SP3) suatu kasus yang sedang ...

Rapat Paripurna DPR Tetapkan Capim KPK | 2019-09-17 06:46:45

JAKARTA, Berita HUKUM - Lima calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya ditetapkan pada Rapat Paripurna DPR RI. Kelima capim KPK mendapat persetujuan dari para Anggota DPR RI sekaligus tampil di hadapan Rapat Paripurna DPR untuk pertama kalinya setelah dipilih oleh Komisi III DPR RI.

Ketua Komisi III DPR RI Azis Syamsuddi
...

Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK | 2019-09-16 06:45:50

JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo mengaku menolak sejumlah poin dalam draf revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang diusulkan Dewan Perwakilan Rakyat.

"Saya tidak setuju terhadap beberapa subtansi RUU inisiatif DPR ini yang berpotensi mengurangi efektivitas tugas KPK," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Negar, Jakart
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Buku Merah: Polisi 'Semestinya' Tindak Lanjuti Temuan Investigasi IndonesiaLeaks
BW: Sejarah Mencatat KPK Resmi 'Dihabisi' di Era Jokowi
BEM SI Kembali Gelar Aksi Siang Ini Mendesak Jokowi Terbitkan Perppu KPK
Mungkinkah Prabowo Akan Jadi Penghianat Istana?
Utang Luar Negeri RI Makin Bengkak, Naik Jadi Rp 5.553,5 Triliun
Jelang Pelantikan Presiden, DPR RI Berlakukan Sistem 'Clearance'
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Buku Merah: Polisi 'Semestinya' Tindak Lanjuti Temuan Investigasi IndonesiaLeaks
Masjid di Afghanistan Dibom Saat Shalat Jumat, Sedikitnya 62 Orang Tewas
Akbar Tanjung Komentari Sikap Politik Gerindra dan Demokrat Merapat ke Kubu Jokowi
Sulli: Perempuan yang Berani Memberontak terhadap Dunia K-pop
Polda Gelar Doa Bersama untuk Situasi Kamtibmas di Gorontalo


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]