Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    White Crime
 
Asa Wadah Pegawai KPK: Ajak Publik Tak Lupakan Kasus Novel Baswedan | 2018-07-02 04:44:04

JAKARTA, Berita HUKUM - Sudah lebih dari 400 hari tapi kasus Novel belum terungkap. Ada dua hal penting yang harus diingat kalau membahas kasus teror terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan. Pertama, pelaku dan dalang terornya belum berhasil ditangkap hingga saat ini dan kedua, kondisi penglihatannya yang malah s ...

Pemecatan ASN BKD Terjerat OTT, BKD Kaur Berkoordinasi Dahulu ke BKN Pusat | 2018-06-27 06:33:09

KAUR, Berita HUKUM - Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kaur Asman Suhadi, SP menjelaskan terkait pemecatan aparatur sipil negara (ASN) yang terjerat kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) beberapa waktu yang lalu oleh tim Polda Bengkulu di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kaur akan mengikuti regulasi PP No. 11 Tahun 2017 ...

Membangun Kesadaran Komunitas agar Korupsi Diberantas | 2018-06-23 10:03:23

JAKARTA, Berita HUKUM - Berawal sebagai trigger mechanism hingga kerinduan untuk memberikan dampak langsung agar terwujud perubahan bagi masyarakat menjadi tujuan utama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pelibatan komunitas. Komunitas dirasa memiliki peran strategis sebagai pendamping masyarakat.

Sejak tahun awal berdirinya, Komisi Pember
...

Tasdi Bupati Purbalingga Kader PDIP Kena OTT KPK | 2018-06-05 05:22:08

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah. Kali ini tim penindakan KPK dikabarkan menangkap tangan Bupati Purbalingga Tasdi (T) yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kab. Purbalingga periode 2015 - 2020.

"Ada tim yang ditugaskan di Purbalingga, a
...

RUU KUHP Tidak untuk Perlemah KPK | 2018-06-02 04:37:18

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengakui ada keberatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan LSM penggiat anti korupsi terhadap Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang tengah dibahas DPR. Salah satunya, RUU ini dianggap memperlemah KPK.

"Saya tegaskan bahwa RUU KHUP ini tidak d
...

KPK Harus Bongkar Dugaan Skandal KTP-el Jilid 2 | 2018-05-31 00:25:59

JAKARTA, Berita HUKUM - Jajang Nurjaman, Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA) terkait adanya viral kasus tercecernya KTP elektronik beberapa waktu lalu di jalan di daerah Bogor, menjadi momentum untuk mendorong KPK dapat menelisik dugaan kasus Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) jilid 2 pada 5 tender proyek yang dilakukan K ...

Fadli Zon Minta KPK Usut Kasus Besar | 2018-05-30 20:58:06

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyatakan secara de facto Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah berjalan sebagai lembaga permanen dan seharusnya independen. Namun menurut Fadli, kenyataan yang bisa dilihat pada saat ini adalah tugas dan fungsi KPK masih disetir oleh pihak tertentu dan sarat dengan konflik kepentingan pengua ...

JPU Tanya Setya Novanto Soal Aliran Dana E-KTP ke Puan dan Pramono | 2018-05-22 17:46:29

JAKARTA, Berita HUKUM - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK mendalami aliran dana dari dugaan hasil korupsi proyek pengadaan KTP-el, kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Upaya itu dilakukan dengan cara menanyakan kepada terpidana kasus korupsi proyek pengadaan K
...

Aliran Dana BI Diduga Mengalir ke Panja BLBI di DPR | 2018-05-18 10:50:33

JAKARTA, Berita HUKUM - Sekretaris Jenderal Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara (Sekjen LPEKN), Harjuno Wiwoho mengungkap ada dugaan aliran dana dari Bank Indonesia (BI) ke beberapa panitia kerja (Panja) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Hardjuno menegaskan bahwa penyidi
...

Nama Megawati Terselip dalam Surat Dakwaan Kasus BLBI | 2018-05-16 07:49:24

JAKARTA, Berita HUKUM - Nama Presiden ke-5 Indonesia Megawati Soekarnoputri turut disebut dalam surat dakwaan perkara dugaan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Surat dakwaan itu tercatat atas nama terdakwa mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung.

Pada surat dakwaan tersebut, Megawati d
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
KPN-GP 2019 Gelar Deklarasi 'Kami Mau Prabowo Presiden 2019'
Demo Karyawan Pertamina: Copot Menteri BUMN dan Hentikan Jual Aset Pertamina
Fahri Hamzah: Cara Pemerintah Mengelola BUMN Mengkhawatirkan
Mobil Neno Warisman Terbakar Saat Terparkir di Depan Rumahnya
Anggota DPR RI: Utang BUMN Sudah Lampu Merah
Presiden PKS Sohibul Iman Dijadwalkan Diperiksa Kembali terkait Laporan Fahri
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
KPN-GP 2019 Gelar Deklarasi 'Kami Mau Prabowo Presiden 2019'
Kalapas Sukamiskin Wahid Husen dan Suami Inneke Koesherawati Kena OTT KPK
Tsunami Media Maya, Kekerasan Bentuk Baru Tersembunyi
Demo Karyawan Pertamina: Copot Menteri BUMN dan Hentikan Jual Aset Pertamina
Fahri Hamzah: Cara Pemerintah Mengelola BUMN Mengkhawatirkan


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]