Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    White Crime
 
Setya Novanto: Puan Maharani dan Pramono Anung 'Terima US$500.000', PDIP Membantah | 2018-03-26 07:27:04

JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam lanjutan sidang perkara korupsi KTP elektronik, hari Kamis (22/3) lalu, terdakwa bekas Ketua DPR, Setya Novanto, mengatakan ia mendengar 'ada uang yang diserahkan kepada Puan Maharani dan Pramono Anung, masing-masing US$500.000' atau sekitar Rp6,8 miliar.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaa
...

JATAM Dukung KPK Berantas Korupsi Jelang Pilkada agar Rakyat Tidak Salah Pilih | 2018-03-17 17:05:51

JAKARTA, Berita HUKUM - Reaksi Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda proses hukum atas calon Kepala Daerah yang diduga terlibat korupsi merupakan langkah mundur penegakan hukum dan bukti ketidakseriusan pemerintah dalam mendukung pemberantasan korupsi di Indon ...

Agus Hermanto: Pemberantasan Korupsi Kewenangan KPK | 2018-03-17 16:50:08

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menyampaikan bahwa seluruh hak pemberantasan korupsi merupakan kewenangan penuh dari KPK. Apa yang disampaikan oleh KPK tentunya sudah berdasarkan dengan kode etik dan aturan-aturan yang berlaku sehingga tidak mungkin KPK akan mengeluarkan pernyataan yang tidak sesuai.

"Semua yang disampai
...

Taufik Kurniawan Dukung KPK Selidiki Proyek Infrastruktur | 2018-03-13 21:51:02

JAKARTA, Berita HUKUM - Kecelakaan kerja pada proyek infrastruktur yang kerap terjadi beberapa bulan terakhir, mengakibatkan muncul adanya dugaan tindak pidana korupsi di dalamnya. Hal ini mendapat perhatian dari Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan. Untuk itu, ia pun mendukung upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki berbagai proy ...

MAKI Laporkan Dugaan Korupsi Dana Bagi Hasil Pajak Pemprov Sumsel | 2018-03-12 12:23:21

JAKARTA, Berita HUKUM - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia(MAKI) mengendus dugaan korupsi, gratifikasi dan TPPU Pemprov Sumsel. Laporan MAKI ini berdasarkan hasil audit BPK RI atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk tahun anggaran 2016 Nomor 39.C/LHP/XVII.PLG/05/2017 tanggal 30 mei 2017 buku III halaman 48 s/d 52.

Atas d
...

Sekjen HMS: Kepala Daerah Tersandung Korupsi, 'Bobroknya Sistem Birokrasi' | 2018-03-12 09:04:47

JAKARTA, Berita HUKUM - Hardjuno Wiwoho sebagai Sekjen Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (GHMS) berpandangan terkait sejumlah oknum pejabat kepala daerah yang terus saja ditangkap karena tersangkut kasus Korupsi, akibat 'bobroknya sistem birokrasi'.

Sejak tahun 2004 - 2017 terdapat 392 Kepala Daerah di Indonesia tersangkut hukum dan jumlah t
...

Agus Rahardjo: 90 Persen Peserta Pilkada Akan Jadi Tersangka KPK | 2018-03-07 08:16:49

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua KPK, Agus Rahardjo menyebut terdapat 90 persen dari beberapa peserta Pilkada yang ada saat ini akan menjadi tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"90 persen dari beberapa peserta ya. Bukan dari semua peserta pilkada. Hanya beberapa saja, seperti petahana atau yang anggota keluarganya ikut maju," kata Agus
...

Pernyataan Sikap Forum Mahasiswa Primordial Indonesia terkait Kasus Korupsi Zumi Zola | 2018-03-04 09:16:18

JAKARTA, Berita HUKUM - Forum Mahasiswa Primordial Indonesia (FMPI) yang berlatar belakang dari berbagai Provinsi Jambi, Sumatera Utara, Papua dan berbagai daerah lainnya menanggapi polemik yang terjadi kasus hukum Zumi Zola dengan menggelar pernyataaan sikap yang sampai saat ini menurut mereka masih mengambang tidak ada kejelasan kelanjutan pada k ...

Setelah Ahok, Polisi Akan Periksa Djarot Terkait Kasus Proyek Reklamasi | 2018-02-27 04:38:10

JAKARTA, Berita HUKUM - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya (PMJ) tidak hanya memeriksa mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Penyidik juga menjadwalkan akan memeriksa mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat.

Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah memeriksa mantan Gubernur D
...

Presiden Diminta Bentuk TPF untuk Kasus Novel Baswedan | 2018-02-24 06:56:15

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menilai kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan harus dibuat Tim Pencari Fakta (TPF) agar bisa lebih fokus dan cepat dalam pengungkapannya. "Kasus pak Novel sampai hari ini belum terungkap. Dari awal saya menginginkan Presiden Jokowi membuat TPF dan tidak hanya menyerahkannya kepada Kepoli ...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Mulai dari Sembako Sampai THR, Pencitraan Jokowi Menguras Keuangan Negara
Ditlantas PMJ Meluncurkan Program SIM Keliling di Beberapa Masjid
Landasan Tidak Jelas, Impor Beras 500 Ton Lagi Harus Dibatalkan
RUU Antiterorisme Disahkan Paripurna DPR
4 Pelaku Pembobol Kantor Pegadaian 3 kali Ditangkap, 1 Tewas Ditembak
Kasus Video Viral Dugaan Penghinaan ke Presiden oleh Anak RJ Tetap Berproses
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Sengsara Kalau Jokowi 2 Periode
Mulai dari Sembako Sampai THR, Pencitraan Jokowi Menguras Keuangan Negara
Rencana Urun Rembug Alumni UI Mencari Solusi dan Menyelamatkan NKRI
Puluhan Warga Keracunan Keong Sawah, Pemkot Bogor Tetapkan Status KLB
Relawan Bali Kita AS Deklarasikan Abraham Samad Capres 2019


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]