| Opini Hukum |
 |
|
| |
| Poros Islam dalam 'Cengkraman' | 2018-03-14 02:10:09 |
 |
Oleh : Ahmad Yani
HARI-Hari ke belakang dan akan datang berbagai media akan disibukkan dengan otak-atik koalisi pencalonan Presiden. Poros 1, 2 dan 3 digoreng sedemikian rupa, lagi-lagi gorengan itu akan selalu mentok untuk siapa poros itu diberikan. Bolehlah saat ini masyarakat tersenyum, senyum karena perilaku elite partai politik yang malu-ma ... Berita Selengkapnya |
| Kinerja Jokowi Urus Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) | 2018-03-13 22:06:15 |
 |
Oleh: Muchtar Effendi Harahap
DALAM PENYELENGGARAAN pemerintahan selalu ada bidang "Pekerjaan Umum" (PU). Salah satu sektor bidang PU adalah infrastruktur sumber daya air (SDA), mencakup al: sungai, bendungan, pengairan irigasi, waduk, embung, bangunan penampung air lainnya, dll.
Presiden Jokowi telah 3, 5 tahun berkuasa. Apa kinerja atau ber ... Berita Selengkapnya |
| Existing Kotak Kosong Kekurangan Energi | 2018-03-03 23:28:46 |
 |
Oleh: Djoko Edhi Abdurrahman
SETELAH MANUVER Maruarar di pertandingan Bali United vs Persija, pekan lalu, Kotak Kosong tiba-tiba kempes. Kini kekurangan oksigen. Kekalahan Jokowi di Pilpres 2019 sudah niscaya.
Seperti diketahui pertandingan final sepak bola piala presiden di stadion Bung Karno, menghasilkan skore 3:0. Persija mengalahkan Bali ... Berita Selengkapnya |
| Pribumi di Mata Perserikatan Bangsa Bangsa | 2018-03-02 00:29:25 |
 |
Oleh: Prijanto
ARTIKEL INI bukan mempertajam SARA, tetapi untuk menambah wawasan, bagi yang belum tahu. Artikel ini ditulis ketika di medsos diramaikan video Dr. Mahathir mengkritisi negerinya, dengan nada ketidaksukaannya, dimana China membangun industri di Malaysia dengan segala kemudahan, fasilitas dan eksklusif. Sedangkan di dalam negeri, Sr ... Berita Selengkapnya |
| Ijon Politik Tambang | 2018-02-28 04:25:55 |
 |
Oleh: Melky Nahar
DI BALIK keunggulan sektor tambang yang diagung-agungkan sebagai pendongkrak pertumbuhan ekonomi, sektor ini secara langsung dan tak langsung erat kaitannya dengan krisis dan masalah yang dihadapi masyarakat wilayah lingkar tambang. Peluang dan harapan bagi rakyat untuk mendapatkan solusi terhadap krisis yang diakibatkan oleh s ... Berita Selengkapnya |
| Ketika Hendropriyono Berbeda dengan Yusril | 2018-02-27 19:45:46 |
 |
Oleh: Ramayanti Alfian Rusid S Psi, MMkom
KETIKA YUSRIL Ihza Mahendra mengobarkan pernyataan perang sampai mati terhadap KPU, AM Hendropriyono menyimpan senjatanya dalam-dalam di balik lemari besinya. Ia memilih menempuh jalur dialog sampai selesai daripada berperang, padahal berperang adalah keahliannya.
Keduanya adalah 'korban' putusan MA y ... Berita Selengkapnya |
| Gajah Hukum Represif di Pelupuk Mata dan di Seberang Lautan | 2018-02-09 17:06:42 |
 |
Oleh: Habiburokhman
SUDAH BANYAK tokoh dan institusi yang menegaskan jika Pasal 263 ayat (1) RKUHP tentang penghinaan Presiden berpotensi menjadi alat represif. Bahkan sebagian pihak menyataan jika Pasal 263 ayat (1) KUHP tersebut merupakan ancaman nyata bagi demokrasi.
Saya sepakat dengan pandangan tersebut, namun sesungguhnya saat ini kita ... Berita Selengkapnya |
| Pernyataan SBY Terkait Tuduhan Kasus Program E-KTP | 2018-02-08 07:01:17 |
 |
Oleh: Susilo Bambang Yudhoyono
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Salam sejahtera untuk kita semua
Para wartawan yang saya hormati
Para pemimpin dan kader Demokrat yang saya cintai.
Alhamdulillah, hari ini saya bisa bersama-sama dengan para kader Demokrat yang datang dari berbagai daerah.
Saya m ... Berita Selengkapnya |
| Zulhasan dan Pat Gulipat Pasal LGBT | 2018-01-22 16:36:38 |
 |
Oleh: Hersubeno Arief
PERNYATAAN KETUA Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan soal adanya lima fraksi di DPR RI mendukung gerakan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) bikin heboh. Muncul pro kontra yang sangat keras.
Banyak yang kebakaran jenggot. Ada yang menuduh Zulhasan menyebar sensasi, kabar bohong (hoax), sembrono ... Berita Selengkapnya |
| Gaduh Politik dan Pulennya Impor Beras | 2018-01-16 20:24:44 |
 |
Oleh: Dr. Ir. Dradjad Hari Wibowo, M.Ec
KAMIS 11 Januari lalu pemerintah cq Menteri Perdagangan memutuskan akan mengimpor 500 ribu ton beras. Kegaduhan politik pun muncul.
Kegaduhan ini tak terelakkan. Apalagi, kebijakan impor diambil pada musim panen, di mana Februari biasanya masuk puncak panen. Wajar jika banyak yang khawatir harga gabah ... Berita Selengkapnya |
|
|
