Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Politik
 
Fahri Hamzah Mengkritik Presiden Soal Pembuatan UU | 2017-11-30 11:41:02

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengkritik pernyataan Presiden Jokowi yang sempat menyebut pembuatan undang-undang (UU) di DPR merupakan pesanan sponsor. Menurutnya, pemerintah tak perlu lagi bekerjasama dengan DPR dalam merumuskan produk UU bila memang ada sponsor yang berkepentingan di belakangnya.

Kritik Fahri ini disa
...

Target Penerimaan Masih Diwarnai Pencitraan | 2017-11-29 07:51:38

JAKARTA, Berita HUKUM - Target penerimaan pada APBN-P 2017 yang dipatok sebesar Rp 1.736 triliun terancam tidak tercapai. Penerimaan 70 persen yang bersumber dari pajak sebesar Rp 1.283,6 triliun itu, masih kerap diwarnai pencitraan daripada menghadirkan potensi penerimaan yang lebih kreatif.

Penegasan ini disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI He
...

Hanura Menyapa Daerah, Bidik Perolehan Suara Signifikan di Sumatera | 2017-11-27 13:30:58

JAKARTA, Berita HUKUM - Jelang akhir tahun 2017, DPP Partai Hanura memulai tahun politiknya. Dengan tema "Hanura Menyapa Daerah" iring-iringan puluhan mobil berlogo Partai Hanura melintasi wilayah Sumatera, mulai dari Lampung hingga Sumut dan Sumbar. Adapun kegiatan tersebut dilaksanakan semenjak 18 sampai 27 November 2017, bertepatan sekaligus mom ...

Panglima TNI: Proxy War Bisa Hancurkan Negara Tanpa Peluru | 2017-11-25 06:15:20

MALALANG, Berita HUKUM - Proxy War merupakan salah satu perang yang menggunakan pihak ketiga atau kelompok lain untuk menghancurkan suatu negara tanpa menggunakan peluru (kekuatan militer), melalui berbagai aspek, baik ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya. Cukup dengan mengadu domba antar kelompok warga negara dapat membuat negara tersebut ...

Pemerintah Diingatkan untuk Tak Main-main dengan KTP-El | 2017-11-24 02:40:13

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah khususnya Ditjen Dukcapil Kemendari untuk tidak main-main dengan KTP-el. Apalagi nanti menjadi dasar untuk Pillkada Serentak 2018, bahwa semua WNI yang punya hak pilih harus ber E-KTP. "Berarti kalau tidak, akan kehilangan hak konstitusionalnya untuk memilih," kata anggota Komisi II Ace Hasan Sadzili dalam RDP den ...

Kebijakan Bebas Visa Tidak Datangkan Wisatawan Secara Signifikan | 2017-11-22 06:59:22

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah telah menerapkan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan dari beberapa bulan yang lalu. Target utama dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia, sehingga juga mendatangkan devisa bagi negara. Namun, kebijakan ini dnilai malah tidak mendatangkan wisawatan secara signifikan.

...

Pernyataan Kapolres Dharmasraya Lukai Umat Islam | 2017-11-20 11:14:32

JAKARTA, Berita HUKUM - Pernyataan Kapolres Dharmasraya, Sumatera Barat, AKBP Roedy Yoelianto, saat diwawancarai salah satu TV Swasta dinilai sangat melukai hati umat Islam. Pasalnya, saat menjawab pertanyaan pembawa acara TV itu baru-baru ini, Kapolres menyatakan bahwa teriakan takbir adalah indikasi teroris. Jawaban tersebut sangat menyakitkan um ...

Muktamar GPII Akan Tegaskan NKRI dan Pancasila Harus Dipertahankan | 2017-11-19 00:43:14

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Umum Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), Karman BM mengatakan GPII akan menggelar Muktamar Ke XIII di kota Mataram Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dalam agenda acara Muktamar dari tanggal 26 - 30 November 2017 ini, rencananya akan di hadiri oleh Ketua MPR RI Zulkfili Hasan, Wakil Ketua DPR RI Fahri, Kapolri Jenderal (
...

DPR Minta Pemerintah Jelaskan Perubahan Alokasi Daya Listrik | 2017-11-17 08:00:59

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VII DPR RI mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Direksi PLN untuk menjelaskan perubahan alokasi daya listrik atau kelas golongan pelanggan listrik, agar tidak membingungkan masyarakat. Sebab, perubahan alokasi daya itu bagi masyarakat secara otomatis akan menaikkan biaya pembayaran ...

BKSAP Sesalkan KTT ASEAN Tidak Bahas Rohingya | 2017-11-16 07:54:09

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Badan Kerjasama Antarparlemen (BKSAP) DPR RI Rofi Munawar menyesalkan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN tidak membahas secara serius tragedi kemanusiaan terhadap etnis Rohingya. ASEAN hanya menyinggung masalah Rohingya sangat normatif dan tidak ada langkah-langkah konkrit.

"ASEAN mengadakan kegiatan KTT sa
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
MUI Menghimbau Masyarakat Indonesia Boikot Produk AS dan Israel
Ada 668 Rumah Rusak dan 2 Orang Meninggal Akibat Gempa Tasikmalaya
Operasi Premanisme, Jatanras Polda Metro Tangkap 2 Pelaku Jambret Tas ATM
4 Tersangka Narkoba Ditangkap dan 1 Pelaku Tewas Melawan Polisi
Polda Metro Jaya dan Perum Bulog Melakukan Operasi Pasar di Jabodetabek
Majelis Hakim Vonis Bebas Terdakwa Kasus Pungli Abun dan Elly
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Google Membantu NASA Temukan 2 Planet Baru
MUI Menghimbau Masyarakat Indonesia Boikot Produk AS dan Israel
Ada 668 Rumah Rusak dan 2 Orang Meninggal Akibat Gempa Tasikmalaya
#KamiIndonesia, Ketua MPR: Jangan Ada Lagi Yang Merasa Paling Pancasila!
DPR Yakin Aksi Bela Palestina Berlangsung Damai


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]