Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Politik
 
Reklamasi Teluk Jakarta Jalan Terus Artinya Membiarkan Negara Dalam Negara | 2017-11-09 15:17:14

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto menilai jika proses reklamasi pembangunan Teluk Jakarta terus dilanjutkan, maka hal ini berarti membiarkan proses berdirinya negara dalam negara. Hal tersebut diungkapkannya kepada Parlementaria di Jakarta, baru-baru ini.

"Tidak boleh ada negara di dalam negara. Oleh karena itu reklamasi
...

PNBP Jangan Bebani Rakyat, Harus Optimalkan Pendapatan SDA | 2017-11-09 13:07:59

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam menegaskan UU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang baru harus dipastikan tidak membebani rakyat. PNBP tidak boleh menjadikan negara bebas mengambil pungutan atas pelayanan yang diberikan kepada rakyatnya.

Demikian disampaikan Ecky melalui keterangan tertulis yang diterima P
...

Tak Mampu Atasi Pengangguran, Aktivis: Demi Bangsa Jokowi Jangan Ambisi 2019 | 2017-11-08 08:40:35

JAKARTA, Berita HUKUM - Aktivis Kemanusiaan, Natalius Pigai mulai was-was melihat situasi negeri ini. Bagaimana tidak, terdapat lebih dari 7 juta jiwa penduduk usia produktif mengalami tuna karya atau pengangguran.

Di sisi lain belanja negara tidak mampu terserap dengan baik, alokasi APBN yang jomplang kepada sektor infrastruktur tidak mampu men
...

Acara Pernikahan Kahiyang, Jokowi Terlihat Hedonis dan Inkonsisten | 2017-11-07 05:35:06

JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo dinilai telah melangar komitmennya sendiri terkait banyaknya tamu yang diundang dalam resepsi pernikahan putrinya, Kahiyang Ayu dengan Bobby Nasution.

Saat memulai memimpin, Jokowi mengeluarkan kebijakan bahwa pejabat di tingkat pusat maupun daerah dilarang menggelar pesta berlebihan. Peraturan terseb
...

Keputusan Golkar Mengusung Ridwan Kamil Mendapat Reaksi Keras Para Kadernya | 2017-11-06 10:04:59

JAKARTA, Berita HUKUM - Keputusan DPP Golkar mengusung Ridwan Kamil sebagai calon Gubernur Jawa Barat (Cagub Jabar) mendapat reaksi keras dari para kadernya yang selama ini bergerak menjalankan perintah melakukan sosialisasi pencalonan ketua DPD Golkar Jabar Dedi Mulyadi.

Alasan Sekjen partai Golkar yang menyatakan dipilihnya Ridwan Kamil semat
...

Rakyat Dukung Amien Rais Tarik PAN dari Koalisi Rezim Jokowi | 2017-11-04 12:46:43

JAKARTA, Berita HUKUM - Sikap tegas mantan Ketua MPR RI Amien Rais meminta Partai Amanat Nasional (PAN) untuk keluar dari barisan koalisi rezim Jokowi mendapat tanggapan positif dari berbagai kalangan.

Langkah Amien Rais dinilai sangat tepat dan sejalan dengan arus aspirasi rakyat.

"Intinya upaya Amien Rais memposisikan PAN kembali sebagai k
...

Waket DPR Berharap Majelis Hakim Beri Keadilan Berdasarkan Fakta Persidangan Kasus Buni Yani | 2017-11-03 07:11:15

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua (Waket) DPR RI Kordinator Bidang Politik dan Keamanan Fadli zon berharap Majelis Hakim bisa memberikan keadilan dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam pengadilan. Hal tersebut diungkapkannya saat menerima audiensi dari Buni Yani dan tim advokatnya di ruang rapat pimpinan DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/11). ...

Gerindra: Ada Beberapa Aturan Janggal dalam UU Ormas | 2017-11-01 07:34:29

JAKARTA, Berita HUKUM - Partai Gerindra menilai ada beberapa aturan janggal dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) yang baru disetujui DPR RI menjadi undang-undang sehingga harus segera direvisi. Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria, mengatakan hal ...

Moratorium Reklamasi Dicabut, Gerindra: Lucunya, KLHK dan Kemenko Maritim Tidak Ajak KKP | 2017-10-30 06:46:32

JAKARTA, Berita HUKUM - Publik mengetahui betul dan masih hangat dalam ingatan, beberapa hari sebelum pelantikan Anies Baswedan-Sandiaga Uno sebagai Gubernur dan wakil Gubernur DKI Jakarta, ada pejabat tinggi yang mendorong reklamasi di Teluk Jakarta dilanjutkan.

Pejabat tinggi tersebut bahkan terang-terangan mendorong dilanjutkannya reklamasi.
...

Pidato Pertama Anies-Sandi Terhalang di DPRD, Ketua DPRD DKI Arogan Dan Tidak Berjiwa Besar! | 2017-10-28 23:44:59

JAKARTA, Berita HUKUM - Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan dan wakilnya, Sandiaga Uno yang baru dilantik Presiden Joko Widodo dan resmi menjabat terhalang melakukan pidato pertamanya di Sidang Paripurna Istimewa DPRD DKI Jakarta.

Jadwal terganggu dan terganjal karena Ketua DPRD, Prasetyo Edi Marsudi tidak kunjung memberikan waktu untuk mengelar
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Dipindahkan dari RSCM ke Rutan KPK, Setnov Pakai Rompi Orange dan Kursi Roda
Gubernur DKI Jakarta Gelar Apel Operasi Siaga Ibukota
Kasau: Indonesia Jaya Expo 2017 Kenalkan TNI AU Lebih Dekat dengan Masyarakat
Forum Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia Tolak Reklamasi Selamanya
Akhirnya PBB - PKPI - Partai Idaman Lolos Pendaftaran Pemilu 2019
KPK Tidak Temukan Setya Novanto, Tim KPK Terus Cari Setya Novanto
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Yocie Gusman Plt Direktur Utama BJB Syariah Ditetapkan Tersangka
Panglima TNI: Keberhasilan Tugas Milik Anak Buah, Kegagalan Tanggung Jawab Komandan
BPKH Diharapkan Investasikan Dana Haji untuk Pesawat dan Hotel Jemaah
Kebijakan Bebas Visa Tidak Datangkan Wisatawan Secara Signifikan
Aparat Hukum Diminta Selidiki Dugaan Money Laundering


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]