Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Legislatif
 
Parlemen Modern dan Terbuka Harus Diteruskan oleh DPR RI Mendatang | 2019-08-28 09:43:34

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menaruh harapan besar kepada Anggota DPR RI 2019-2024 untuk meneruskan upaya DPR RI menjadi Parlemen Modern, yang pencanangan dan pelaksanaannya sudah dimulai oleh DPR RI periode 2014-2019. Tak kalah penting, tetap membangun kondusifitas politik dengan pemerintah dengan tidak meninggalkan kerang ...

DPR RI Kembali Gelar Lomba Kritik DPR 'Stand-Up Comedy' | 2019-08-27 08:49:09

JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah sukses mengadakan lomba stand-up comedy 'Kritik DPR' pada tahun lalu, tahun ini DPR RI kembali menggelar lomba stand-up comedy dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI dan HUT DPR RI ke-74, sekaligus mempertegas kepada kepada publik bahwa DPR RI terbuka dan tidak anti kritik.

"DPR RI saat ini
...

Pemerintah Diminta Prioritaskan Pekerja Lokal | 2019-08-24 18:59:55

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi II DPR RI Abdul Hakam Naja mengungkapkan bahwa pemerintah harus memprioritaskan tenaga kerja asal Indonesia dalam rangka pembangunan di tahun 2020. Ia mengatakan bahwa memprioritaskan tenaga kerja lokal adalah hal penting dalam menjaga roda perekonomian di masyarakat bawah.

"Pemerintah harus membatasi tenag
...

Ketua DPR: LPSK Tidak Boleh Bubar karena Minim Anggaran | 2019-08-22 13:42:50

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tidak boleh bubar dan menghentikan layanan kepada masyarakat lantaran minimnya anggaran operasional. Menurutnya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan perlu memberikan perhatian khusus terkait anggaran LPSK. Eksistensi LPSK mutlak d ...

Legislator Dorong BPK Bersifat Independen | 2019-08-20 19:26:36

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Refrizal mengatakan bahwa anggaran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus mandiri dan tidak bergantung terhadap Kementerian Keuangan. Sebab sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, Indonesia harusnya mampu membuktikan bahwa lembaga pemeriksa keuangannya bersifat independen.

Hal i
...

Heri Gunawan: RAPBN Harus Berjalan Tepat Sasaran | 2019-08-19 16:36:37

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengingatkan pemerintah agar mengantisipasi adanya deviasi-deviasi dengan menciptakan bantalan fiskal yang proporsional. Pemerintah harus dapat memastikan bahwa RAPBN 2020 dikelola secara fokus, terarah, bisa tepat sasaran, dan manfaat bisa dirasakan oleh masyarakat. Heri menyoroti kontr ...

Komisi V Pertanyakan Kajian Pemerintah Terkait Pemindahan Ibu Kota | 2019-08-18 10:15:17

JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyinggung rencana pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan dalam pidato kenegaraan di Sidang bersama DPD RI-DPR RI. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menilai pemindahan ibu kota negara bukan perkara mudah dan membutuhkan kajian secara komprehensif. ...

BKSAP Terangkan Pentingnya Diplomasi Dalam Parlemen | 2019-08-16 10:59:36

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Surahman Hidayat menerangkan pentingnya peran diplomasi yang diemban oleh BKSAP dalam memperjuangkan kepentingan Negara Indonesia melalui jalur parlemen baik itu di dalam maupun luar negeri.

Demikian diungkapkan Surahman dalam diskusi tentang diplomasi parlemen d
...

RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru dan Jangan Hanya untuk Legitimasi BSSN | 2019-08-13 18:05:46

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI Evita Nursanty menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) memang sangat penting dan mendesak, namun bukan berarti tidak dilakukan pembahasan yang mendalam alias terburu-buru.

Demikian diungkapkan Evita saat menjadi pembicara pada acara Forum Legislasi dengan tema "Pr
...

Sidang Tahunan MPR Mendatang, Presiden Diharapkan Menyampaikan Gagasan Baru | 2019-08-12 19:10:22

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota MPR dari Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis, mengatakan Sidang Tahunan (ST) MPR RI merupakan moment kebangsaan yang sangat penting. Dalam sidang tersebut Presiden menyampaikan banyak hal dalam pidato di hadapan anggota MPR.

Untuk itu saat dirinya menjadi narasumber dalam 'Diskusi Empat Pilar MPR', yang digelar di Medi
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
Wakil Ketua DPR: UU Otsus Papua Perlu Direvisi
DPR RI Pilih Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Baru Periode 2019-2023
BJ Habibie Wafat, Pemerintah Ajak Kibarkan Bendera Merah Putih Setengah Tiang
Tenaga Kerja Asing (TKA) Semakin Dipermudah, Masa Depan Rakyat Indonesia Semakin Suram
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
KPK Salah Jalan
DPR dan Pemerintah Sepakat Revisi UU MD3
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
Festival Budaya Bahari Internasional Bakal Digelar di Pulau Tidung


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]