Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Legislatif
 
Legislator Tolak Wacana Impor Rektor untuk PTNBH | 2019-08-01 06:50:26

JAKARTA, Berita HUKUM - Wacana mendatangkan rektor dari luar negeri untuk Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) menimbulkan pro dan kontra. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Reni Marlinawati mengatakan, ide mendatangkan rektor asing untuk PTNBH semestinya dapat dihindari jika Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dapat memetakan per ...

Pemindahan Ibu Kota Harus Aktif Libatkan Masyarakat | 2019-07-31 10:18:24

PALANGKA RAYA, Berita HUKUM - Gagasan mengenai pemindahan ibu kota pada akhirnya telah dikerucutkan dalam studi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) kepada tiga provinsi di Kalimantan yaitu Kalimantan Barat, Timur, dan Selatan. Tentu bukan hanya kebutuhan fisik dari suatu daerah tersebut yang menjadi pertimbangan, melainkan juga kebutu ...

Tiga Hasil Penyelidikan Pansus Angket DPR RI Tentang Pelindo II Tahap Kedua | 2019-07-28 23:59:50

JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang Paripurna DPR RI secara aklamasi memutuskan menerima laporan Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II tahap Kedua. Selain itu Pansus juga menghasilkan tiga Poin hasil penyelidikannya yang memperkuat Hasil Audit Investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

"Pertama, perpanjangan Kerjasama pengelolaan dan pengoperasian P
...

DPR Perjuangkan Kepentingan Nasional di Forum Internasional | 2019-07-27 06:16:48

JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam rangka menjalankan fungsi diplomasi parlemen, DPR RI ikut memperjuangkan kepentingan nasional dengan mengirimkan delegasi untuk menghadiri pertemuan dan sidang/konferensi organisasi parlemen regional maupun Kerja Sama Internasional.

Demikian diungkapkan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo saat menyampaikan kinerja DPR RI
...

Ketua DPR Dukung Pemerintah Reformasi Total Birokrasi | 2019-07-25 12:35:43

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan DPR RI mendukung kebijakan pemerintah melakukan reformasi total birokrasi serta memangkas lembaga non struktural yang tidak efektif. Selain itu, ke depan setiap kelahiran sebuah undang-undang tidak harus diikuti pembentukan lembaga non struktural baru. Di paruh pertama periode pemerin ...

Agustus - September MPR Menggelar Acara Kebangsaan | 2019-07-21 15:30:38

JAKARTA, Berita HUKUM - Pada Bulan Agustus dan September 2019, MPR mempunyai banyak agenda penting yang hendak dilaksanakan. Untuk itu pada 18 Juli 2019, di Ruang Rapat Pimpinan MPR, Lt. 9, Gedung Nusantara III, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Ketua MPR dan Wakil Ketua MPR membahas agenda itu. Hadir dalam rapat yang dimulai tepat Pukul 10.0 ...

Paripurna DPR Setujui Perpanjangan Pembahasan 4 RUU | 2019-07-17 08:54:43

JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna Masa Persidangan V Tahun Sidang 2018 - 2019 yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengesahkan perpanjangan pembahasan empat Rancangan Undang - Undang (RUU). Keempat RUU tersebut adalah RUU tentang Ekonomi Kreatif, RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, RUU tentang Pertembakauan, dan RUU tentang Dae ...

MPR Sebagai Penengah Sengketa Kewenangan Lembaga Negara | 2019-07-15 15:14:04

SEMARANG, Berita HUKUM - Sekretaris Jenderal MPR, Dr. Ma'ruf Cahyono, SH, MH, menjadi salah satu anggota dewan penguji dalam ujian promosi doktor (ujian terbuka) Abdul Kholik, SH, MSi, di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Sabtu (13/7). Salah satu pokok pembahasan adalah memfungsikan lembaga negara MPR sebagai penengah dalam s ...

Pemerintah Indonesia Harus Berhati-Hati Dalam Berutang | 2019-07-11 15:35:17

JAKARTA, Berita HUKUM - DPR RI mengingatkan pemerintah untuk mengambil sikap hati-hati dalam pengendalian utang. Hal ini dikarenakan utang menjadi sebuah beban yang cukup berat bagi generasi mendatang, sehingga pengelolaannya harus dicermati.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Jazilul Fawaid saat menyampaikan Laporan Pendahulu
...

Negara Harus Lindungi Masyarakat Adat Atas Kepemilikan Tanah Ulayat | 2019-07-07 07:47:54

PALANGKA RAYA, Berita HUKUM - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria menjelaskan bahwa kepemilikan masyarakat adat terhadap tanah ulayat sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Untuk itu Negara wajib memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat sepanjang masih diakui, masih hidup, ada institusi dan masyarakat dan lembaga yang ...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
PP Muhammadiyah: 'Mafia' Rentenir, di Balik Belum Disahkannya RUU Perkoperasian
Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Kenapa Gak ke Beijing?
Ketua DPR Imbau Semua Pihak Tahan Diri Terkait Papua
PMJ Luncurkan Mobil SKCK Online Keliling untuk Tingkatkan Pelayanan Publik
Polri Gelar Police Movie Festival 2019: 'Together We are Strong'
Wakil Ketua DPR Minta Kerusuhan Manokwari Ditangani Cepat dan Tepat
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Sony dan Disney Berpisah, Spider Man Tak Bakal Muncul Lagi di The Avengers?
Belum Saatnya Memindahkan Ibu Kota
PKS: Hentikan Kriminalisasi pada Ustadz Abdul Somad
Jaksa Agung Serahkan Aset Rampasan Terpidana Korupsi Adrian Waworuntu ke Kejati NTT
DPR: Rencana Pemindahan Ibukota Ancam Kedaulatan Nasional


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]