Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Legislatif
 
UU Guru dan Dosen Perlu Perubahan | 2018-12-18 01:19:46

PADANG, Berita HUKUM - Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian (BK) DPR RI Inosentius Syamsul mengatakan, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU Guru dan Dosen) sudah berumur 10 tahun lebih. Namun dalam prakteknya banyak sekali permasalahan, khususnya di bidang pendidikan secara keseluruhan di bidang profesi guru ...

Palestina jadi Isu Utama Agenda Diplomasi Parlemen | 2018-12-17 11:27:35

TURKI, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menegaskan, DPR RI selalu konsisten dalam menyuarakan isu Palestina di berbagai forum internasional. Kemerdekaan rakyat Palestina bahkan menjadi isu utama dalam agenda diplomasi parlemen Indonesia. Ia memastikan, rakyat Indonesia sejak dulu mendukung kemerdekaan Palestina.

"Isu Palestina selalu
...

Fahri Hamzah Dukung Pansus Tercecernya KTP-el | 2018-12-14 13:34:25

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyambut baik rencana DPR RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang bertujuan menginvestigasi kasus tercecernya KTP-elektronik (KTP-el). Bila perlu, Pansus menginvestigasi bocornya data kartu tanda penduduk elektronik tersebut, hingga mencari dokumen yang relevan jelang Pemilihan Umum (Pemilu ...

Defisit BPJS Kesehatan Harus Diselesaikan Secara Komprehensif | 2018-12-12 20:51:52

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyampaikan dengan tegas bahwa hendaknya masalah defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bisa diatasi secara komprehensif. Pernyataan tersebut dia sampaikan saat rapat kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, Dirut BPJS Kesehatan dan Badan Peng ...

Badan Publik Wajib Berikan Informasi Kepada Masyarakat | 2018-12-11 16:50:42

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengingatkan bahwasanya kedaulatan Negara Indonesia ada di tangan rakyat. Untuk itu, ketika rakyat meminta informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan jalannya pengelolaan negara ini, badan publik wajib untuk menginformasikanya semaksimal mungkin.

"Pemerintah atau badan publik
...

DPR Dukung Perlindungan HAM Pekerja Migran | 2018-12-08 13:07:21

MAROKO, Berita HUKUM - Delegasi DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Rofi' Munawar mendukung disahkannya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi pekerja migran dalam Pertemuan Parlemen Sedunia di Rabat, Maroko. Pertemuan pada 6-7 Desember 2018 ini digagas oleh Inter-Parliamentary Union (IPU) dengan Parlemen Ker ...

Fahri Hamzah Dukung Penguatan Parlemen Indonesia | 2018-12-06 16:17:18

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menuturkan bahwa DPR RI harusnya menjadi lembaga yang independen dari semua pengaruh dan intervensi eksekutif. Hal ini penting guna menjaga check and balances dalam negara demokrasi. Namun faktanya, hingga kini DPR RI belum terlalu independen.

"Saya sering mengatakan dalam legislasi, kuasa eks
...

Kebiasaan BUMN Utang Terus Harus Dihentikan | 2018-12-04 05:01:09

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Mohammad Hatta mengingatkan agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menghentikan kebiasaan pendanaan program kegiatan melalui utang. Ia juga berharap agar ada pembenahan struktural mengenai kecenderungan yang bisa berakibat fatal bagi perekonomian bangsa.

Peringatan tersebut disampaikan Hatta pada Ra
...

DPR Dorong Pegawai Honorer Diberi Remunerasi | 2018-12-01 10:35:48

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengemukakan, sejak awal tahun 2014, DPR RI sudah berkali-kali rapat dengan pemerintah, untuk mendorong pemerintah agar memberikan kejelasan remunerasi kepada para honorer. Pasalnya selama ini mereka sudah terbukti mengabdi di masyarakat, bahkan sudah ada yang mencapai belasan dan puluhan tahun.

...

Langkah Presiden dan Menteri Harus Seirama | 2018-11-29 21:51:02

JAKARTA, Berita HUKUM - Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tentang relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) yang tertuang dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI dinilai mengancam keberadaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah selama ini. Terkait hal itu, Ketua DPR RI Bambang Soesa ...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Kaku dan Kurang Menarik, Format Debat Pilpres Berikutnya Harus Dievaluasi
GARBI: Divestasi Freeport, Indonesia Diakali McMoran dan Rio Tinto?
BNPT Adakan Raker dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja 2019
Jelang Debat Perdana Pilpres 2019 Digelar KPU, PMJ Menyiapkan 4 Lapis Penjagaan
Menteri Agama: Pentingnya Jaminan Produk Halal Bagi Konsumen Muslim
Ditresnarkoba PMJ Menangkap 4 Tersangka Kasus Narkotika dengan 2,3 Kg Shabu
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Kaku dan Kurang Menarik, Format Debat Pilpres Berikutnya Harus Dievaluasi
Gerindra Ungkap Paradoks Kebijakan Pangan Rezim Jokowi
Raih Piala Adipura, Benny Tatung Apresiasi Kerja Keras Pemerintah Musi Banyuasin Wujudkan Sustainable City
Pemilu 2019 Tak Boleh Timbulkan Luka
GARBI: Divestasi Freeport, Indonesia Diakali McMoran dan Rio Tinto?


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]