Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    EkBis
 
Freeport Tak Boleh Jadi Faktor Penekan pada Perundingan Dagang RI-AS | 2018-07-17 11:17:46

JAKARTA, Berita HUKUM - Perang dagang Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) dapat dicegah dengan perundingan oleh kedua negara. Namun, hasil perundingan dagang RI-AS harus dilandasi prinsip saling menguntungkan. Kepentingan nasional Indonesia tidak boleh dikorbankan. Tim perunding RI harus menolak, jika AS menjadikan faktor PT. Freeport Indonesia ( ...

Tolak Kesepakatan Kontrak Freeport Yang Merugikan Negara Indonesia! | 2018-07-11 07:10:29

JAKARTA, Berita HUKUM - Indonesian Resources Studies (IRESS) menolak keras rencana pemerintah menyelesaikan negosiasi kontrak tambang Freeport pada bulan ini dengan membayar sekitar US$ 3 miliar hingga US$ 4 miliar untuk divestasi 51% (tepatnya sekitar 41,64%, karena saat ini Indonesia telah memiliki 9,36%) saham Freeport McMorant, demikian pernyat ...

Komisi VII Apresiasi Peningkatan Produksi PT Bukit Asam | 2018-07-09 14:15:02

PALEMBANG, Berita HUKUM - Komisi VII DPR RI mengapresiasi pendapatan PT. Bukit Asam (PTBA) Palembang yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi VII DPR RI Agus Sulistiyono pada saat kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke PTBA Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (6/7).

"Memang dari sisi pendapatan dari tahun 20
...

Karyawan Garuda Indonesia Batal Mogok Kerja | 2018-07-06 13:00:44

TANGERANG, Berita HUKUM - Usai masing-masing perwakilan dari manajemen PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Serikat Pekerja Garuda (Sekarga), Asosiasi Pilot Garuda (APG) mengadakan pertemuan dengan jajaran Kementerian BUMN pada, Kamis (5/7) untuk membahas beberapa permasalahan internal yang akhir-akhir ini melanda perusahaan plat merah itu, akhirnya ...

Pembentukan Lembaga OSS Dinilai Langgar Undang-Undang | 2018-07-04 05:25:44

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno mensinyalir ada pelanggaran undang-undang dalam pembentukan Lembaga One Single Submission (OSS). Dimana OSS muncul setelah ditetapkan pemerintah dengan PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektonik.

"Kami mengerti dan memahami hadirnya OSS dengan
...

Bila Prediksi Pemerintah Tepat, Tak Perlu APBN-P | 2018-07-03 12:19:31

JAKARTA, Berita HUKUM - Bila prediksi pemerintah tepat dalam menyusun asumsi makro ekonomi, maka selama tahun berjalan tak perlu lagi ada pembahasan APBN Perubahan pada 2018 ini. Sampai saat ini pemerintah memang belum mengajukan usulan perubahan anggaran, walau banyak asumsi yang sebenarnya meleset.

Anggota Badan Anggaran DPR RI Bambang Haryo S
...

Indonesia Utang Lagi 300 Juta Dolar dari Bank Dunia | 2018-07-01 04:14:47

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Indonesia mendapat pinjaman baru senilai US$300 juta atau senilai Rp 4,2 triliun dari World Bank atau Bank Dunia untuk membenahi sektor logistik agar proses perdangan lebih efisien dan transparan. Pinjaman ini juga akan digunakan untuk memperkuat tata kelola dan operasional pelabuhan dan merangsang iklim usaha yan ...

Setelah Diresmikan Jokowi, Sejumlah PLTG Mogok | 2018-06-30 10:02:12

JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) telah meresmikan tidak kurang dari delapan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), namun anehnya mayoritas dari pembangkit yang telah diresmikan itu, ternyata malah berhenti beroperasi dan dialihkan dengan menggunakan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar.

Sebagaimana diketahui, sejati
...

Rupiah Ambles ke Level Rp 14.370 per Dollar AS, Terlemah Sejak Oktober 2015 | 2018-06-29 09:17:37

JAKARTA, Berita HUKUM - Nilai tukar rupiah terus semakin tertekan menjelang akhir semester pertama. Kamis (28/6), Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) di Bank Indonesia berada di level Rp 14.271 per dollar Amerika Serikat (AS).

Bahkan, dari pantauan di Reuters, rupiah ambles dan telah mencapai Rp 14.325 per dolar AS. Kemudian di spot perd
...

Soal Tarif Integrasi Tol JORR Rp 15.000, Ini Penjelasan Kementerian PUPR | 2018-06-21 21:16:16

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat (PUPR) mengklaim kebijakan tarif integrasi yang diberlakukan pada Tol Lingkar Luar Jakarta atau Jakarta Outer Ring Road (JORR) akan memudahkan pengguna jalan cuma ada rencana kenaikan dari Rp 9.500 jadi Rp 15.000.

Demikian disampaikan Direktur Jenderal B
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Demi Sang Merah Putih Berkibar Aksi 'Heroik' Anak SMP di Atambua Panjat Tiang Bendera
Yusril Ihza Mahendra: PBB Tidak Akan Netral di Pilpres 2019
Desa Air Long Membangun Gudang Desa dari Program Dana Desa
Komjen Pol Syafruddin Dilantik Menjadi Menteri PAN-RB Gantikan Asman Abnur
PB HMI akan Berperan Aktif Dukung Bawaslu dan Polri Sukseskan Pemilu Damai 2019
Polisi Terapkan Sistem Buka Tutup 7 Ruas Tol Selama Asian Games 2018
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Sepasang Kekasih Dibegal di Jembatan 3 Pintu Masuk Pertamina Kelapa Gading
Demi Sang Merah Putih Berkibar Aksi 'Heroik' Anak SMP di Atambua Panjat Tiang Bendera
Pemerintah Diharapkan Tidak Impor Beras Lagi
Kapolri Resmi Melantik Komjen Pol Ari Dono Sukmanto Menjadi Wakapolri
Ketua MPR: Stabilitas Ekonomi Harus Terjaga


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]