Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    EkBis
 
Target Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2017 Tidak Tercapai | 2017-12-14 10:19:38

JAKARTA, Berita HUKUM - Pertumbuhan ekonomi tahun 2017 ini dimana tinggal beberapa hari lagi, anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam merasa yakin tidak akan tercapai sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBNP Tahun 2017.

"Sampai bulan November capaian outputnya di angka kisaran sekutar 5,01 dan setinggi-tingginya mungkin diangka 5,1%. Bahkan
...

Legislator Apresiasi Peluncuran GPN Bank Indonesia | 2017-12-06 11:17:10

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam mengapresiasi peluncuran Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) oleh Bank Indonesia. Namun Ecky mengingatkan agar BI dapat memastikan dengan peluncuran GPN maka interkoneksi dan interoperabilitas sistem pembayaran di Indonesia dapat diwujudkan. Sehingga transaksi non tunai dapat dilakuk ...

Tidak Ada Komitmen Serius Freeport Bangun Smelter | 2017-11-29 07:56:14

GRESIK, Berita HUKUM - Ada beberapa hal penting yang didapatkan Komisi VII DPR RI dalam kunjungan kerjanya ke Gesik, Provinsi Jawa Timur. Diantaranya adalah terkait dengan progres pembanguan smelter oleh PT. Freeport Indonesia.

"Kita melihat tidak ada progres fisik yang dilakukan. Meskipun disampaikan telah melalui tahapan-tahapan yang sifatnya
...

Program KUBE Butuh Penasihat Usaha | 2017-11-23 10:22:06

MAMUJU, Berita HUKUM - Program bantuan sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang digulirkan Kementerian Sosial butuh penasihat usaha untuk memberi wawasan usaha pada warga penerima bantuan KUBE. Usaha yang dibantu program KUBE tersebut harus mampu bertahan dan terus maju.

Demikian disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI Surahman Hidayat di Mamuju
...

Bakamla RI Luncurkan Kapal Baru KN Tanjung Datu 1101 | 2017-11-20 15:57:15

BATAM, Berita HUKUM - Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) meluncurkan Kapal Negara (KN) Tanjung Datu-1101, di Dermaga PT Palindo Marine Shipyard, Batam, Provinsi Kepri, Senin (20/11).

KN Tanjung Datu 1101, merupakan kapal patroli terbesar dan pertama di bangun di Indonesia, memiliki detail spesifikasi sebagai berikut :

Panjan
...

BUMN Diminta Jangan Reaksioner dengan Wacana Go Public | 2017-11-16 07:46:11

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka menilai masuknya BUMN (Badan Usaha Milik Negara) ke bursa saham, tidak otomatis membuat perusahaan plat merah tersebut tambah untung dan terbuka dalam pengelolaannya. Beberapa BUMN yang terlanjur go public ternyata malah tercatat mengalami kerugian yang serius.

Hal tersebut
...

Indonesia Ajukan Role Model Pembangunan Ekonomi untuk Pengentasan Kesenjangan | 2017-11-14 22:40:03

MANILA. Berita HUKUM - Pemerintah Indonesia dalam KTT ASEAN Summit ke-31 di Manila Filipina kembali mambawakan isu pentingnya role model pembangunan ekonomi untuk pengentasan kesenjangan, yang merupakan kelanjutan dari pembahasan forum APEC Business Advisory Council (ABAC) Dialog dengan dan APEC Leaders pada KTT APEC ke-25 di Da Nang, Vietnam pada ...

Penjualan Aset Negara Harus Persetujuan DPR | 2017-11-14 06:22:35

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Korkesa Fahri Hamzah mengingatkan menteri agar tidak melepas aset negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tanpa persetujuan legislatif. Apalagi, dalam konstitusi disebutkan bahwa setiap keputusan yang akan diambil pemerintah, harus mendapat persetujuan DPR RI. "Tidak boleh ada pelepasan aset tanpa pers ...

Kemerdekaan Diperjuangkan Pahlawan Jangan Diserahkan Kembali Kepada Asing | 2017-11-13 22:57:47

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Korpolkam Fadli Zon menyatakan bahwa momentum hari pahlawan tak cukup hanya sekedar diperingati, namun perlu dihayati seluruh semangat yang melatarbelakanginya.

"Dari pertempuran 10 November 1945, kita belajar bahwa ketika kedaulatan tanah air tidak dihormati dan diinjak-injak, maka menjadi tanggung jaw
...

Pemerintah Harus Antisipasi Kenaikan Harga Minyak Dunia | 2017-11-12 06:26:44

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Rofi Munawar meminta pemerintah melakukan mitigasi dan antisipasi kenaikan harga minyak dunia yang saat ini sudah mencapai 65 USD / Barel. Jika kenaikan ini terus terjadi dalam jangka panjang tentu saja akan mempengaruhi Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN) tahun 2018 yang telah mematok Interna ...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Ketua DPR Tegaskan Tidak Ada Fraksi DPR Setujui LGBT
Musim Pilkada di Daerah, BUMD Terancam Jadi 'ATM'
Satu Lagi Janji Ditunaikan: Ini Syarat untuk Miliki Rumah DP Nol Rupiah
Tambang Minyak, Mineral dan Batubara Jangan Dijadikan Komoditas Politik
Tidak Boleh Ada Penjualan Pulau Kepada Asing
Pasca Kebakaran, Sekitar 100 Koleksi Museum Bahari Hangus Terbakar
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Pemerintah Diminta Prioritaskan Pengangkatan Tenaga Honorer Jadi PNS
Komisi IV Minta Kementerian KLH Buat Skala Prioritas Perubahan Peruntukan DPCLS
Impor Garam Tanpa Rekomendasi KKP Melanggar Undang-Undang
Negara Harus Tegas Tolak Perilaku LGBT
Jual Nama Jaksa, Staf Kejaksaan Dituding Nipu Orang Tua Terdakwa Rp100 Juta


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]