Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    EkBis
 
Pemerintah Jangan Gegabah Mewajibkan E-Toll | 2017-10-20 18:27:20

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono menolak dengan tegas kebijakan pemerintah yang mewajibkan penggunaan E-Toll saat berteransaksi di Gardu Tol Otomatis (GTO). Karena kebijakan tersebut tanpa disadari oleh banyak pihak telah merugikan masyarakat. Pemilik dan pengguna kartu e-Toll, tanpa sadar sesungguhnya telah ...

Menko Perekonomian Akui Realisasi Penerimaan Pajak Belum Sesuai Harapan | 2017-10-18 11:47:04

JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, menilai, realisasi penerimaan pajak per September 2017 yang mencapai 60 persen dari target penerimaan pajak 2017 belum sesuai harapan.

"Memang harus diakui bahwa realisasi penerimaan pajak tidak sebagus yang diharapkan," kata Darmin, dalam jumpa pers di Gedung Bina
...

Hutang RI Naik Menjadi Rp4.591 Triliun, BI Bilang Masih Aman | 2017-10-17 18:41:24

JAKARTA, Berita HUKUM - Bank Indonesia mencatat, posisi utang luar negeri Indonesia pada akhir Agustus 2017 mencapai US$340,5 miliar atau Rp4.591 triliun (Kurs Rp13.486 per dolar AS), tumbuh 4,7 persen secara year on year. Berdasarkan data bank sentral, ULN sektor swasta dan ULN sektor publik dari pemerintah dan bank sentral meningkat.

Direktur
...

Pemerintah Diminta Kurangi Impor Gula Mentah | 2017-10-11 06:41:13

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Khilmi menegaskan pemerintah harus berani mengurangi, jika perlu menghentikan kebijakan impor gula mentah atau raw sugar karena dinilai memberatkan petani.

"Kami di Komisi VI sedang berjuang bagaimana impor gula dikurangi, jika perlu kita stop," kata Khilmi saat beraudiensi dengan 450 perwakilan G
...

Defisit Anggaran Harus Dikelola dengan Cermat | 2017-10-08 04:44:15

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam meminta agar pemerintah harus lebih hati-hati ketika menetapkan defisit anggaran dalam RAPBN 2018. Menurutnya, rencana defisit anggaran memang lebih kecil apabila dibandingkan dua tahun terakhir, akan tetapi penambahan pembiayaan yang mencapai Rp 399 Triliun di tahun 2018 dapat men ...

Empat Aspek Penentu Pertumbuhan Ekonomi Negara | 2017-10-06 11:43:20

JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam menopang terhadap kesejahteraan rakyat tergantung pada pertumbuhan ekonomi, karena salah satu aspek penting didalam mensejahterakan rakyat adalah pertumbuhan ekonomi. Ada 4 aspek yang menjadi penopang terhadap pertumbuhan ekonomi, yakni investment, Government spending, consumption, dan kinerja ekspor. Demikian hal itu ...

Laporan Pemeriksaan Semester I, BPK Temukan 14.997 Permasalahan Senilai Rp27,39 T | 2017-10-04 08:31:38

JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan sebanyak 9.729 temuan yang meliputi 14.997 permasalahan senilai Rp27,39 triliun dalam pemeriksaan selama Semester I (Satu) Tahun 2017.

"Dari 14.997 permasalahan tersebut, sebanyak 7.284 (49 persen) permasalahan merupakan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 7.549 (50
...

Freeport Tetap Mendapat Izin Ekspor Meski IUPK Berakhir 10 Oktober | 2017-10-03 08:13:43

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah menegaskan PT Freeport Indonesia (PTFI) tetap dapat melakukan ekspor konsentrat meskipun status IUPK yang dipegang perusahaan asal Amerika Serikat itu akan berakhir pada 10 Oktober 2017.

Menurut Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono, persoalan izin ekspor akan tetap diber
...

Meikarta Melanggar UU Nomor 20 Tahun 2011 Harus Ditindak Tegas | 2017-09-29 08:05:35

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra Sarehwiyono mengatakan proyek pembangunan Meikarta oleh Lippo Group melanggar macam regulasi yaitu Undang-Undang.Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Menurutnya, ini merupakan tindak pidana, jadi pemerintah harus bertindak tegas segera menghentikan pembangunan Meikarta.

"S
...

Muhajir Mengapresiasi Putusan MK terkait Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat | 2017-09-24 16:14:36

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Tim Perumus Pengusul Revisi Undang Undang (UU) No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, A Muhajir Sodruddin, SH MH sebagai mantan Anggota DPR RI Periode 2009-2014 Mengapresiasi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian uji materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahu ...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Dipindahkan dari RSCM ke Rutan KPK, Setnov Pakai Rompi Orange dan Kursi Roda
Gubernur DKI Jakarta Gelar Apel Operasi Siaga Ibukota
Kasau: Indonesia Jaya Expo 2017 Kenalkan TNI AU Lebih Dekat dengan Masyarakat
Forum Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia Tolak Reklamasi Selamanya
Akhirnya PBB - PKPI - Partai Idaman Lolos Pendaftaran Pemilu 2019
KPK Tidak Temukan Setya Novanto, Tim KPK Terus Cari Setya Novanto
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Yocie Gusman Plt Direktur Utama BJB Syariah Ditetapkan Tersangka
Panglima TNI: Keberhasilan Tugas Milik Anak Buah, Kegagalan Tanggung Jawab Komandan
BPKH Diharapkan Investasikan Dana Haji untuk Pesawat dan Hotel Jemaah
Kebijakan Bebas Visa Tidak Datangkan Wisatawan Secara Signifikan
Aparat Hukum Diminta Selidiki Dugaan Money Laundering


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]