Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    EkBis
 
Ketidaksinkronan Data Produksi dan Konsumsi Pangan Harus Diakhiri | 2018-05-21 11:10:18

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketidaksinkronan data pangan nasioal bisa mengakibatkan kebijakan pemerintah di sektor pangan meleset dari apa yang sesungguhnya dibutuhkan masyarakat. Data pangan yang akurat dan jujur bisa menjadi rujukan pengambilan keputusan yang sesuai dengan kepentingan rakyat.

Atas dasar dari pemikiran itu Wakil Ketua Komisi IV DPR
...

Proyek Kereta Layang Elevated Loop Line Jakarta dalam Proses Pengajuan ke Pemerintah | 2018-05-17 12:08:00

JAKARTA, Berita HUKUM - Proyek kereta layang atau elevated loop line di Jakarta rencananya akan dibangun oleh konsorsium PT Adhi Karya, PT Wijaya Karya, dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama dengan nilai investasi hingga sekitar Rp 16 triliun termasuk untuk pengadaan kereta.

Khusus untuk pengadaan kereta atau rolling stock, dibutuhkan dana men
...

Rizal Ramli Yakin Rupiah Bisa Tembus Rp 17 Ribu per Dolar | 2018-05-10 22:17:16

JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah kurs rupiah yang menembus level Rp 14.052 per dollar AS, mantan Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli yakin dalam waktu dekat nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat memprediksi bisa mencapai Rp 17 ribu.

Hal ini karena naiknya harga minyak hingga US$ 75 per barel.

Ditemui di kampus UIN Sunan Ka
...

Panglima TNI Menerima Audiensi Ketua Kadin | 2018-05-08 20:46:17

JAKARTA, Berita HUKUM - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. menerima audiensi Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Rosan P. Roeslani yang didampingi Ibu Carmelita Hartoto Wakil Ketua Bidang Perhubungan Kadin beserta rombongan, bertempat di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (8/5).

Dalam audiensinya Ketua Kadin
...

UMKM Diharapkan Jadi Tulang Punggung Ekonomi Negara | 2018-04-24 11:17:13

SIDOARJO, Berita HUKUM - Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diharapkan dapat menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Pasalnya, UMKM di Indonesia sudah terbukti mampu bertahan, dan bahkan menopang perekonomian nasional saat terjadi krisis di masa lalu.

Demikian mengemuka dalam kunjungan kerja Komisi XI DPR RI didampingi Otoritas Jasa
...

Jokowi Restui WNA Jadi Direksi BUMN, Rizal Ramli: Ampun Deh! | 2018-04-21 12:20:22

JAKARTA, Berita HUKUM - Ekonom Rizal Ramli kembali melontarkan kritik ke Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno.

Kali ini ini terkait maraknya pemberitaan soal Rini yang kembali merombak susunan Direksi BUMN, khususnya Pertamina.

Mantan Menko Kemaritiman dan Sumber Daya itu merasa heran mengapa Presiden Joko Widodo masih mem
...

Fadli Zon: Pemerintah Indonesia Istimewakan Tenaga Kerja Asing | 2018-04-20 05:32:59

JAKARTA, Berita HUKUM - Tenaga Kerja Asing (TKA) terbukti diistimewakan pemerintah Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing nyata tak berpihak pada kepentingan tenaga kerja lokal. Di tengah tren integrasi ekonomi dan kawasan, pemerintah seharusnya memberi perlindungan terhadap kepentingan tenaga kerja ...

Presiden Jokowi Diminta Segera Resmikan KEK Arun | 2018-04-15 12:42:59

LHOKSEUMAWE, Berita HUKUM - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) diminta segera meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe pada Juni 2018 ini. Setelah sebelumnya Presiden Jokowi gagal meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe pada Desember 2017 pekan ketiga.

"Kita meminta Presiden Jokowi segera meresmikan
...

Dede Yusuf Pertanyakan Janji Presiden Buka 10 Juta Lapangan Kerja | 2018-04-13 07:36:31

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf mempertanyakan janji Presiden Jokowi yang akan membuka 10 juta lapangan pekerjaan untuk rakyat. Pertanyaan ini merespon kebijakan Presiden yang justru memberikan kesepatan kerja bagi warga negara asing di Indonesia, yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaa ...

Pemerintah Harus Cermat Tentukan Regulasi Tentang Tenaga Kerja Asing | 2018-04-09 14:47:30

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Rofi Munawar menyesalkan kebijakan Presiden Jokowi yang telah secara resmi mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Perpres ini menggantikan Perpres Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang ...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Pantau Pelayanan Publik, Ombudsman Sidak Ke Bandara Soekarno Hatta
Habib Rizieq Berharap SP3 Serupa Bisa Diberikan Juga ke Ulama dan Aktivis 212
Kapolri: Secara Umum Arus Mudik Sekarang Sudah Lancar dan Jauh Lebih Baik
Wartawan Tewas di Lapas, SPRI Desak Komnas HAM Bentuk Tim Pencari Fakta dan Libatkan Pers
Hasil Survey: Edy Rahmayadi - Musa Rahekshah Diprediksi Memenangkan Pilgubsu
Bergabung Ke Partai Berkarya, Inilah Pernyataan Politik Titiek Soeharto
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Pantau Pelayanan Publik, Ombudsman Sidak Ke Bandara Soekarno Hatta
Hak Angket DPR Segera Bergulir Atas Pengangkatan Iwan Bule
Polres Flores Timur Diduga Petieskan Kasus Tragedi Nimun Lema Anak Lamahala
Liburan Hari Ketiga Lebaran Ribuan Wisatawan Masih Padati Pantai Bira
Ketua MPR Harap Momen Idul Fitri Jadi Ajang Perkuat Persatuan di Tahun Politik


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]