Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    EkBis
 
Kenaikan Listrik Pukul Daya Beli Konsumen | 2017-08-08 08:49:19

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Rofi' Munawar menegaskan bahwa kenaikan tarif listrik telah terbukti menurunkan daya beli masyarakat. Ia mengaku kecewa, karena pemerintah belum memuaskan dalam mengevaluasi kebijakan penarikan subsidi listrik 900 VA. PLN bersikeras menarik subsidi bagi konsumen bawah dan menegah di golongan tarif t ...

Menaker Dinilai Melanggar Hukum terkait Perlindungan Jaminan Sosial TKI oleh BPJS | 2017-07-31 06:37:04

JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), M Hanif Dhakiri me-launching Transformasi Perlindungan Jaminan Sosial TKI, di Pendopo Tulungagung, Jawa Timur, Minggu (30/7).

Perlindungan untuk TKI ini mulai dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan pada 1 Agustus 2017, dengan skema khusus perlindungan
...

Rencana Reuni IMF, Bank Dunia di Bali Pakai Duit Rakyat, Rizal Ramli: Ini Jelas Tragedi! | 2017-07-29 18:13:30

JAKARTA, Berita HUKUM - Negarawan yang juga ekonom senior Rizal Ramli (RR) mengingatkan, sungguh tragedi kalau biaya reuni IMF/Bank Dunia dibiayai oleh duit rakyat kita. Celaka, kata RR, sebab club yang pernah hancurkan ekonomi Indonesia 1998 via "IMF-provoked riots" mau reuni tahunan di Bali dengan biaya Rp525 milyar dari duit rakyat kita. "Ini je ...

Krisis Garam Terjadi Karena Kesalahan Manajemen KKP | 2017-07-27 16:04:26

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan menegaskan, kenaikan harga garam terjadi karena kesalahan manajemen dari Menteri terkait. Contohnya satu bal garam bermerek Zebra berisi 10 bungkus beberapa bulan lalu dijual Rp 15.000, lalu naik menjadi Rp 25.000 dan saat ini sudah menyentuh angka Rp 77.000 per bal. Kenaikan ini sudah ...

Penerimaan Pajak Sulit Terealisasi | 2017-07-25 12:04:33

JAKARTA, Berita HUKUM - Penerimaan pajak untuk APBN 2017 dinilai sulit terealisasi lagi. Ada yang keliru dari penetapan asumsi dan target pajak 2017. Ini juga dibuktikan dengan rencana Menkeu merevisi asumsi penerimaan pajak dari 16 persen menjadi 13 persen.

Demikian penegasan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan dalam rilisnya, Senin (24/7). "
...

LRT Tidak Menyentuh Masyarakat Kecil | 2017-07-20 11:53:35

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Abdul Wachid menyesalkan adanya proyek LRT (Light Rail Transit) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi yang dinilainya tidak menyentuh masyarakat kecil.

Hal tersebut diungkapkannya dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di ruang rapat Komisi VI, Gedung
...

PKS: Penduduk Miskin Meningkat, Warning untuk Pemerintah | 2017-07-19 06:16:49

JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pusat Statistik (BPS) merilisjumlah masyarakat miskin di Indonesia mencapai 27,77 juta orang pada Maret 2017. Jumlah tersebut bertambah sekitar 10.000 orang dibanding kondisi September 2016 yang mencapai 27,76 juta orang. Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, menilai kenaikan jumlah penduduk miskin ini harus menjadi warnin ...

Pemerintah Diminta Realistis Targetkan Pertumbuhan Ekonomi | 2017-07-15 19:38:20

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah diminta lebih realistis dalam menargetkan pertumbuhan ekonomi maupun pajak. Ini dimaksudkan, agar pemerintah mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan utang luar negeri tidak membebani negara.

Namun, DPR optimis target pajak dan pertumbuhan ekonomi itu akan tercapai. Tahun 2017 target pertumbuhan 5,2 % dan r
...

Subsidi Pupuk untuk Wujudkan Padi Berkualitas Baik | 2017-07-14 06:21:20

JAKARTA, Berita HUKUM - Subsidi pupuk, bantuan benih, irigasi, penanganan hama pengganggu tanaman, dan asuransi pertanian yang lebih berpihak menjadi harapan petani, saat Anggota Komisi X DPR Dony Ahmad Munir melakukan kunjungan ke daerah pemilihannya, Jawa Barat IX yang meliputi Sumedang, Majalengka, dan Subang, beberapa waktu yang lalu.

"Penti
...

Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Dinilai Gagal | 2017-07-08 06:54:12

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI Bambang Haryo Soekartono kecewa dengan laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016. Pasalnya, tidak menjelaskan tentang realisasi 14 paket kebijakan ekonomi yang sudah diluncurkan Presiden Jokowi sejak tahun 2015. Seharusnya, katanya, masyarakat patut mendapatkan hal terkait in ...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
BEM Nusantara Siap Kumpul di Jakarta Bahas Nasib Jokowi
Muhajir Mengapresiasi Putusan MK terkait Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Terkait Pemutaran Film G30S PKI Berikut Tanggapan Ketum Muhammadiyah
Polisi Berhasil Menangkap Pelaku Pembunuh Dini di Apartemen Laguna Pluit
Aktivis 98 Dukung Usul Panglima TNI Nobar Film G30S/PKI
Polri dan Ditjen Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 5 Konteiner Miras Senilai 26,3 Miliar
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
BEM Nusantara Siap Kumpul di Jakarta Bahas Nasib Jokowi
Merajut Pesan Positif Antikorupsi melalui Produk Seni
Untuk Apa Mark Zuckerberg Lepas Saham Facebook Senilai Rp169 Triliun
Kapuspen TNI: TNI dan Dewan Pers Sepakati Perjanjian Kerja Sama
Panglima TNI: Orang-Orang Hebat Mengambil Pelajaran dari Kekalahan


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]