Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Legislatif
 
Fahri Hamzah: Reformasi Parlemen adalah Jawaban atas Defisit Demokrasi | 2018-12-21 06:18:45

JAKARTA, Berita HUKUM - Demokrasi kita jaga bersama dengan menjamin bahwa ketiga cabang kekuasaan berjalan sesuai fungsinya. Efektivitas demokrasi bertumpu pada fungsi checks and balances antara legislatif dan eksekutif. Hal ini dapat dicapai dengan kesetaraan antara kedua cabang kekuasaan tersebut.

"Dalam konteks demokrasi Indonesia, kita harus
...

Public Service Tak Kenal Untung Rugi | 2018-12-19 07:04:55

PALEMBANG, Berita HUKUM - Pembangunan Light Rapid Transit (LRT) jika dianalisis berdasarkan cost material pasti tidak menguntungkan. Tetapi karena LRT adalah public service maka disitulah kehadiran pemerintah untuk melayani masyarakat Palembang, Sumatera Selatan. Untuk kepentingan public service, maka layanan itu tidak mengenal untung dan rugi.

...

UU Guru dan Dosen Perlu Perubahan | 2018-12-18 01:19:46

PADANG, Berita HUKUM - Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian (BK) DPR RI Inosentius Syamsul mengatakan, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU Guru dan Dosen) sudah berumur 10 tahun lebih. Namun dalam prakteknya banyak sekali permasalahan, khususnya di bidang pendidikan secara keseluruhan di bidang profesi guru ...

Palestina jadi Isu Utama Agenda Diplomasi Parlemen | 2018-12-17 11:27:35

TURKI, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menegaskan, DPR RI selalu konsisten dalam menyuarakan isu Palestina di berbagai forum internasional. Kemerdekaan rakyat Palestina bahkan menjadi isu utama dalam agenda diplomasi parlemen Indonesia. Ia memastikan, rakyat Indonesia sejak dulu mendukung kemerdekaan Palestina.

"Isu Palestina selalu
...

Fahri Hamzah Dukung Pansus Tercecernya KTP-el | 2018-12-14 13:34:25

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyambut baik rencana DPR RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang bertujuan menginvestigasi kasus tercecernya KTP-elektronik (KTP-el). Bila perlu, Pansus menginvestigasi bocornya data kartu tanda penduduk elektronik tersebut, hingga mencari dokumen yang relevan jelang Pemilihan Umum (Pemilu ...

Defisit BPJS Kesehatan Harus Diselesaikan Secara Komprehensif | 2018-12-12 20:51:52

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyampaikan dengan tegas bahwa hendaknya masalah defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bisa diatasi secara komprehensif. Pernyataan tersebut dia sampaikan saat rapat kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, Dirut BPJS Kesehatan dan Badan Peng ...

Badan Publik Wajib Berikan Informasi Kepada Masyarakat | 2018-12-11 16:50:42

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengingatkan bahwasanya kedaulatan Negara Indonesia ada di tangan rakyat. Untuk itu, ketika rakyat meminta informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan jalannya pengelolaan negara ini, badan publik wajib untuk menginformasikanya semaksimal mungkin.

"Pemerintah atau badan publik
...

DPR Dukung Perlindungan HAM Pekerja Migran | 2018-12-08 13:07:21

MAROKO, Berita HUKUM - Delegasi DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Rofi' Munawar mendukung disahkannya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi pekerja migran dalam Pertemuan Parlemen Sedunia di Rabat, Maroko. Pertemuan pada 6-7 Desember 2018 ini digagas oleh Inter-Parliamentary Union (IPU) dengan Parlemen Ker ...

Fahri Hamzah Dukung Penguatan Parlemen Indonesia | 2018-12-06 16:17:18

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menuturkan bahwa DPR RI harusnya menjadi lembaga yang independen dari semua pengaruh dan intervensi eksekutif. Hal ini penting guna menjaga check and balances dalam negara demokrasi. Namun faktanya, hingga kini DPR RI belum terlalu independen.

"Saya sering mengatakan dalam legislasi, kuasa eks
...

Kebiasaan BUMN Utang Terus Harus Dihentikan | 2018-12-04 05:01:09

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Mohammad Hatta mengingatkan agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menghentikan kebiasaan pendanaan program kegiatan melalui utang. Ia juga berharap agar ada pembenahan struktural mengenai kecenderungan yang bisa berakibat fatal bagi perekonomian bangsa.

Peringatan tersebut disampaikan Hatta pada Ra
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Kapolri Memimpin Upacara Sertijab Sejumlah Pati Polri dan 5 Kapolda
Said Didu: Sejak Awal Esemka Cuma Mobil Bohongan!
Abu Bakar Ba'asyir Tidak Bebas, BPN Prabowo-Sandi: Siapa Yang Sebar Hoax Jokowi Atau Yusril?
Update Banjir Sulawesi Selatan, BNPB Mencatat 8 Orang Meninggal, 4 Orang Hilang
Sandi Effect, Pembeda Pilpres 2019
Netralitas TNI dan Polri pada Pemilu Tentukan Kualitas Demokrasi
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Pengusaha Asing Kabur dan Ribuan Pekerja Tidak Dibayar Upahnya, Dimana Tanggung Jawab Pemerintah?
Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok Sudah Keluar Bebas dari Rutan Mako Brimob
Kapolri Memimpin Upacara Sertijab Sejumlah Pati Polri dan 5 Kapolda
Perlu Terobosan Penanganan Dampak Bencana
Pengusaha di Begal dan Dibacok Setelah Keluar dari Bank, Uang Rp 600 Juta Dibawa Kabur


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]