Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Legislatif
 
Ketua DPR Luncurkan Buku 'Dari Wartawan Ke Senayan' | 2018-10-26 08:28:01

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI Bambang Soesatyo meluncurkan buku terbarunya berjudul "Dari Wartawan ke Senayan". Buku yang ditulis oleh Wina Armada, Nano Bramono, Heru Subroto, dan Bobby Batara ini berisi tentang perjalanan karir Bambang Soesatyo, atau biasa disapa Bamsoet, seorang wartawan yang suk ...

Anggota Banggar Tegaskan Dana Kelurahan Belum Miliki Regulasi | 2018-10-25 07:07:11

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Moh. Nizar Zahro menilai dana kelurahan belum memiliki payung hukum atau regulasi yang jelas. Oleh karena itulah, Fraksi Partai Gerindra menolak adanya rencana dana kelurahan yang digulirkan oleh Presiden Joko Widodo itu. Ia mengungkapkan, pihaknya memiliki beberapa alasan fraksinya me ...

Ketua Komisi I DPRD Pertanyakan Mengapa Tes CPNS Kaur 2018 Gunakan UNBK Kemendikbud | 2018-10-22 19:38:38

KAUR, Berita HUKUM - Ketua Komisi I DPRD Kaur, Denny Setiawan, SH mempertanyakan mengapa proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kabupaten Kaur provinsi Bengkulu mengacu pada surat keputusan Kemendikbud nomor: B/531/M.SM.01.00/2018, tanggal 16 oktober 2018 dengan sistem mandiri, yang artinya biaya kegiatan dibebankan pada daerah kabupate ...

Profesi Dosen Perlu Diatur dalam UU Tersendiri | 2018-10-22 15:21:03

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto mengatakan Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sudah tidak relevan lagi. Hal ini dikarenakan tugas dosen dan guru itu berbeda meski keduannya disebut sebagai pendidik professional. Termasuk karena kementerian yang menaunginya pun sudah terpisah, sehingga diperluk ...

Ombudsman Harus Kawal Layanan Publik | 2018-10-21 07:06:12

JAKARTA, Berita HUKUM - Sejalan dengan reformasi birokrasi serta peningkatan pelayanan publik yang digaungkan pemerintah, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) memiliki tugas salah satunya untuk memastikan dan mengawal sejauh mana kedua target pemerintah itu terwujud.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron saat memimpi
...

Belum Ada Se-Rupiah pun Pembayaran Pembelian Saham PT Freeport | 2018-10-19 08:46:52

JAKARTA, Berita HUKUM - Hingga saat ini belum ada pembayaran satu Rupiah pun yang dilakukan oleh PT Inalum sebagai wakil dari pemerintah dalam pembelian 51% saham PT Freeport. Hal itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Dirut Inalum, dan Dirut Freeport Indonesia.

Pembayaran baru
...

Komisi VIII Dorong Bantuan Korban Bencana Sulteng Cepat Tersalurkan | 2018-10-16 07:54:50

PALU, Berita HUKUM - Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong terus mendorong bantuan bagi korban gempa dan tsunami di Palu, Donggala, Sigi, maupun wilayah lainnya di Provinsi Sulawesi Tengah lebih cepat tersalurkan, terutama ke pengungsi-pengungsi yang selama ini belum tersentuh bantuan.

"Kalau kita lihat, kerusakannya luar biasa. Karenanya,
...

Ada Mismanagement di Balik Kenaikan BBM | 2018-10-13 07:26:41

JAKARTA, Berita HUKUM - Rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium yang diumumkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan kemudian dibatalkan kembali oleh Presiden Joko Widodo, memperlihatkan adanya mismanagement dalam pemerintahan. Pembatalan itu terjadi kurang dari satu jam pada Rabu (10/10) lalu.

"Jika pr
...

Fahri Hamzah Kritik Birokrasi Penanganan Gempa NTB | 2018-10-11 20:07:10

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengkritik birokrasi penanganan gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB). Ia menilai birokrasi yang dijalankan pemerintah merupakan birokrasi normal, bukan birokrasi bencana. Karena bayak sekali alur administrasi diikuti masyarakat bila ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Setidaknya ada se
...

Fahri Hamzah Minta Presiden Cabut PP Nomor 43 Tahun 2018 | 2018-10-11 08:48:33

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ia pun mempertanyakan penasehat Presiden yang mengusulkan di ...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
KSPI Mendesak Semua Provinsi Tetapkan UMK di Atas PP 78/2015
Wakapolda Metro Jaya: Motif Pembunuhan Satu Keluarga di Bekasi karena Sakit Hati
Keabsahan dan Eksistensi Anggota Dewan Pers Dituding Cacat Hukum
Rizal Ramli Minta Undang-Undang BPJS Segera Direvisi
Mendikbud Resmikan Peluncuran 10 Seri Buku Berjudul 'Karya Lengkap Bung Hatta''
Kombes Hengki: Polisi Menangkap 23 Preman pada 2 Lokasi di Kalideres
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Gus Anam Mengimbau Agar Semua Pihak Menolak Radikalisme dan Intoleransi
Peresmian Pom Bensin/ SPBU Baru di Desa Aur Ringit, Tanjung Kemuning, Kaur
Jaga Kondusifitas Jelang Pemilu 2019, Polri Adakan Silaturahmi ke Pesantren
KSPI Mendesak Semua Provinsi Tetapkan UMK di Atas PP 78/2015
Mabes Polri Limpahkan Kasus Tersangka Ketua DPRD Alphad Syarif ke Kejari Samarinda


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]