Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Legislatif
 
Pemerintah Didesak Cabut PP No. 9 Tahun 2018 | 2018-04-03 23:52:06

JAKARTA< Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Khilmi mendesak pemerintah untuk segera mencabut PP No. 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri untuk mengatasi polemik impor garam.

Khilmi menilai PP yang baru saja terbit pada 15 Maret 2018 lalu
...

Pengawasan Travel Umroh Tidak Maksimal | 2018-04-03 13:24:26

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong mengakui pengawasan Kementerian Agama kepada biro perjalanan umroh atau travel nakal telah dilakukan, namun tidak maksimal.

"Pengawasan ada tapi tidak maksimal. Indikatornya, travel-travel tidak dipanggil, mestinya ada evaluasi bertahap. Evaluasi bisa dilakukan 6 bulan atau se
...

Pemerintah Harus Konsekuen Laksanakan Undang-Undang | 2018-03-30 08:47:08

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Khilmi mengingatkan pemerintah agar konsekuen dalam melaksanakan Undang-Undang yang telah dibuat bersama DPR. Hal tersebut diungkapkannya saat rapat kerja Komisi VI DPR dengan Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Men PAN-RB, dan Menkumham.

"RUU ini adalah hasil pembahasan antara kementerian
...

Dua Hakim Industrial Resmi Terpilih | 2018-03-28 11:02:57

JAKARTA, Berita HUKUM - Dua hakim ad hoc industrial yang akan ditempatkan di Mahkamah Agung (MA) sudah resmi terpilih. Keduanya adalah Sugeng Santoso yang diusulkan APINDO dan Junaedi yang diusulkan serikat pekerja. Sepuluh fraksi di Komisi III DPR RI seluruhnya hanya memilih dua nama tersebut.

Dalam rapat pleno yang dipimpin Wakil Ketua Komisi
...

Tiga Pimpinan MPR Resmi Dilantik | 2018-03-27 00:19:19

JAKARTA, Berita HUKUM - Tiga Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI secara resmi dilantik di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (26/3). Mereka adalah Ahmad Basarah (PDI-Perjuangan), Ahmad Muzani (F-Gerindra) dan Muhaimin Iskandar (F-PKB). Penambahan ketiga pimpinan MPR yang baru ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun ...

DPR Harap ASEAN Proaktif Selesaikan Krisis Rohingya | 2018-03-26 13:33:02

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menunjukkan keprihatinannya atas terjadinya krisis kemanusiaan yang belum lama ini menimpa etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar. Bamsoet, sapaan akrabnya, berharap negara-negara di ASEAN dapat proaktif dan bertindak tegas untuk membantu menyelesaikan krisis kemanusiaan tersebut.

"Apabila konfli
...

Legislator Akan Tindaklanjuti Keluhan Driver Online | 2018-03-23 09:58:51

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR RI Alex Indra Lukman mengatakan akan menindak lanjuti keluhan dari para driver online yang tergabung dalam Aliansi Driver Online (Aliando) mengenai penolakan mereka terhadap Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum ...

Kritik Rakyat ke DPR Tidak Ada Batasnya | 2018-03-21 12:28:34

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menjamin Pasal 73 UU No. 2 Tahun 2018 tentang MD3 bukan untuk rakyat yang melakukan kritik kepada DPR RI. Tapi, pasal tersebut ditujukan untuk pejabat pemerintah atau eksekutif.

"Saya mau clear kan ini biar tuntas. Kata 'setiap orang' di Pasal 73 ditujukkan kepada mitra kerja, bukan rakyat.
...

Calon Jamaah Umroh Mengadu ke Komisi III | 2018-03-20 19:56:10

JAKARTA, Berita HUKUM - Para calon jamaah umroh mengadukan nasibnya ke Komisi III DPR RI, karena tak kunjung berangkat ke tanah suci. Sebanyak 6.979 orang belum diberangkatkan oleh perusahaan travel umroh. Komisi III pun diminta memfasilitasi bantuan bagi para jamaah umroh tersebut.

Para calon jemaah umroh yang menamakan dirinya Forum Jamaah Umr
...

UU MD3 Berlaku, Ketua DPR Jamin Tak Akan Kriminalisasi Pengkritik DPR | 2018-03-17 07:51:14

JAKARTA, Berita HUKUM - Hari, Kamis (15/3) Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) berlaku efektif. Ketua DPR RI Bambang Soesatyo memberikan jaminan penuh tidak akan ada masyarakat, apalagi wartawan yang akan diproses hukum karena mengkritik DPR. Pasalnya DPR yang kuat adalah DPR yang diawasi dengan baik oleh rakyat. Oleh karenanya, DPR butu ...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Fadli Zon: Pemerintah Indonesia Istimewakan Tenaga Kerja Asing
Dewan Pers Digugat ke Pengadilan atas Perbuatan Melawan Hukum
Banyak Proyek Infrastruktur Runtuh, Jokowi Pura-Pura Tidak Tahu
Fahri Hamzah: Pemerintah Harus Segera Mencabut Perpres TKA
Amien Rais Disebut 'Politikus Comberan', PAN Kesal dan Angkat Bicara
Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya Menangkap 4 Tersangka Pembobol Kartu Kredit
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Irjen Idam Azis Memimpin Serijab 6 Pejabat Utama dan Kapolres di Polda Metro Jaya
Ketua DPR Minta Semua Ormas Aktif Jaga Stabilitas Politik
3 Milisi AS Dinyatakan Bersalah Berencana Ngebom Masjid di Amerika
Polda Metro Jaya Gelar Hasil Razia Miras Oplosan di 147 TKP
PSI Urutan Teratas Partai yang tak Akan Dipilih


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]