Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Legislatif
 
Revisi UU Adminduk Harus Disegerakan | 2017-11-09 12:39:20

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI Arwani Thomafi mengatakan bahwa revisi UU Administrasi Kependudukan harus segera dilakukan menyusul Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan para pemohon uji materi terkait UU Adminduk.

Dalam putusannya, kata 'agama' yang ada pada Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Adminduk dinyataka
...

Refly Harun: Isi Perppu Yang Disetujui Menjadi UU Ormas Sangat Berbahaya | 2017-11-08 05:25:45

JAKARTA, Berita HUKUM - DPR telah menyetujui Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi UU. Bagi pakar hukum tata negara, Refly Harun keberadaan Perppu yang sudah disetujui menjadi UU Ormas ini sangat berbahaya. Dengan UU ini, pemerintah memiliki senjata untuk membubarkan Ormas kapanpun dengan alasan sejumlah dalil dalam UU i ...

Pembangunan Gedung Baru DPR Inisiatif Pemerintah | 2017-11-06 18:56:13

PURWOKERTO, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menegaskan bahwa rencana pembangunan gedung baru DPR RI adalah usul dan inisiatif pemerintah. Sehingga jika masyarakat memberikan kritik kepada DPR adalah tidak tepat sasaran, mengingat jumlah anggaran yang nantinya akan digunakan berasal dari inisiatif pemerintah.

Demikian mengemuka
...

Registrasi Kartu SIM, Harus Ada Jaminan Data Seluler Masyarakat Tidak Disalahgunakan | 2017-11-04 12:27:25

JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Kominfo dengan program Registrasi Prabayar secara Nasional mewajibkan para pengguna telepon seluler harus melakukan registrasi ulang kartu SIM prabayar dengan menggunakan NIK dan Nomor KK. Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengingatkan, harus ada jaminan bahwa data masyarakat tersebut aman dan tak bakal disalahguna ...

Pemerintah Harus Perlakukan Ormas Sebagai Komponen Bangsa | 2017-11-03 11:05:02

JAKARTA, Berita HUKUM - Penetapan Peraturan Pemerintah Penggati Undang-undang tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) yang telah disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna beberapa pekan lalu mendapat catatan dari tiga fraksi untuk segara direvisi, salah satu yang mengusulkan adalah Fraksi Partai Demokrat (F-PD).

Wakil Ketua DPR Agus H
...

Parlemen Modern Butuh Dukungan Teknologi Modern | 2017-11-02 06:54:03

JAKARTA, Berita HUKUM - Sebagai parlemen modern, DPR RI terus berbenah diri memperbaiki akses informasi dan komunikasi. Akses informasi ini penting, tidak saja bagi masyarakat tapi juga memudah para anggota dewan untuk bekerja sebagai wakil rakyat. Parlemen modern memang membutuhkan dukungan teknologi yang modern pula.

Demikian disampaikan Wakil
...

2018 Rastra Dihapus, Pemerintah Indonesia Wajib Lindungi Petani Beras | 2017-10-31 20:20:03

KUPANG, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi menegaskan, pemerintah wajib melakukan perlindungan terhadap Petani beras. Hal ini dikarenakan penyaluran beras sejahtera (rastra) sebagai outlet dari Bulog, akan dihapus mulai tahun 2018.

Padahal tahun 2017, dari 55 kota di Indonesia tidak seluruhnya memberikan hasil yang m
...

Fraksi Partai Demokrat DPR RI Resmi Serahkan Usulan Revisi UU Ormas | 2017-10-31 16:54:47

JAKARTA, Berita HUKUM - Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI akhirnya resmi menyerahkan dokumen usulan revisi berikut naskah akademik UU Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) kepada Pimpinan DPR RI. Penyerahan dokumen ini merupakan komitmen FPD yang mendesak pemerintah segera merevisi UU tersebut setelah Perppu No.2/2017 disahkan di Rapat Paripurna DPR. ...

Persatuan Bangsa Harus Terus Diteguhkan | 2017-10-30 12:51:39

JAKARTA, Berita HUKUM - Sumpah Pemuda telah berhasil mempersatukan Bangsa Indonesia. Secara kebetulan, tema peringatan Sumpah Pemuda tahun ini adalah "Berani Bersatu". Hal ini memperlihatkan bahwa semua elemen bangsa harus menyadari jika persatuan butuh dirawat. Persatuan itu masih perlu diteguhkan terus-menerus.

"Dulu, tantangan untuk membangun
...

Polri Didesak Usut Tuntas Penyebab Ledakan di Kosambi | 2017-10-28 10:26:24

JAKARTA, Berita HUKUM - Ledakan di gudang pengepakan kembang api milik PT Panca Buana Cahaya Sukses di daerah Kosambi, Tangerang, pada Kamis (26/10) setidaknya telah menyebabkan 47 orang meninggal dunia, dan puluhan lainnya luka-luka. Peristiwa tersebut juga menyebabkan trauma bagi para pekerja dan masyarakat sekitar.

Sehubungan dengan peristiwa
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Polri dan Bea Cukai Membongkar Penyelundupan 600.000 Butir Pil Ekstasi
Setelah 37 Tahun Berkuasa, Presiden Zimbabwe Robert Mugabe Mundur
Dipindahkan dari RSCM ke Rutan KPK, Setnov Pakai Rompi Orange dan Kursi Roda
Gubernur DKI Jakarta Gelar Apel Operasi Siaga Ibukota
Kasau: Indonesia Jaya Expo 2017 Kenalkan TNI AU Lebih Dekat dengan Masyarakat
Forum Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia Tolak Reklamasi Selamanya
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Jelang Pilkada Serentak 2018, Polda Jatim Gelar Sispam
Mintarsih A. Latief Laporkan Majelis Hakim PN Jaksel ke Bawas MA
Budi Waseso Diminta Turun Gunung ke Pilkada Jateng, Relawan Pendukung Terbentuk
Komisi IX DPR Dalami Problem Defisit BPJS Kesehatan
Pemerintah Diingatkan untuk Tak Main-main dengan KTP-El


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]