Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Peradilan
 
Tidak Puas Tuntutan Jaksa, Kejari Samarinda Dilempari Telur Busuk | 2018-07-13 04:03:37

SAMARINDA, Berita HUKUM - Aksi demo karena tidak puas dengan tuntutan Jaksa Chendy dari Kejaksaan Negeri Samarinda terhadap terdakwa Punaryo dalam kasus galian tambang ilegal di kuburan muslimin Kebun Agung, Lempake, Samarinda, Kalimantan Timur, (Kaltim) akibatnya kantor Kejaksaan Negeri Samarinda yang terletak di Jalan M Yamin Samarinda dilempari ...

Kuasa Hukum: Kasus Sayed Junaidi Sudah SP3 | 2018-07-11 20:42:13


JAKARTA, Berita HUKUM - Kuasa hukum Sayed Junaidi Rizaldi, Dirzy Zaidan SH MH, menjelaskan bahwa kasus yang menimpa kliennya, yakni terkait dugaan pemalsuan tanda tangan telah disetop dengan keluarnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Menurut Dirzy, SP3 itu dikeluarkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Riau
...

Ketua Komisi I DPR: Tugas Jurnalistik Wartawan Harus Dilindungi | 2018-07-10 07:51:51

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menanggapi terjadinya tindakan kekerasan dan dugaan kriminalisasi kepada wartawan yang kembali terjadi akhir-akhir ini. Dikabarkan, beberapa wartawan yang menjadi korban kekerasan, diantaranya hingga tewas yakni Alm. M. Yusuf di Kalimantan Selatan, dan Oryza A. Wirawan yang diker ...

Kasus Suap Perizinan, Bupati Kukar Rita Widyasari Divonis 10 Tahun Penjara | 2018-07-07 10:25:26

JAKARTA, Berita HUKUM - Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari selaku terdakwa dalam kasus suap pemberian izin lokasi perkebunan di Kutai Kartanegara dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (6/7) dengan agenda pembacaan putusan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Bupati nonaktif Kutai Kartanegara Rita Widyas ...

Tindak Lanjuti Aksi Wartawan, GMDP Deklarasikan 4 Poin Kesepakatan | 2018-07-06 10:02:20

JAKARTA. Berita HUKUM - Setelah sukses menggelar Aksi Damai Tolak Kriminalisasi Pers di kantor Dewan Pers pada Rabu lalu dan Silaturahim Pers serta Halal Bi Halal, Gerakan Menggugat Dewan Pers atau GMDP kembali menggulirkan rencana Pertemuan Akbar Wartawan Indonesia sebagai jawaban konkrit atas kegelisahan dan penderitaan masyarakat pers yang diper ...

Pengacara Dewan Pers Pertanyakan PPWI, Wilson: Penasihat Hukum Dewan Pers Itu Abal-abal | 2018-07-05 07:08:05

JAKARTA, Berita HUKUM - Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) dan Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) menggugat Dewan Pers, atas dugaan melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Proses gugatan hari ini, Rabu, 4 Juli 2018, telah memasuki sidang kelima di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Agenda persidangan kali ini masih seputar membuktikan l
...

Demo PMHI Tuntut Tersangka Kasus Gali Tambang di TPU Kebun Agung Dituntut Berat | 2018-07-04 19:39:24

SAMARINDA, Berita HUKUM - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PMHI) Cabang Samarinda pada, Rabu (4/7) siang menggelar aksi demo di Kejaksaan Negeri Jl. M. Yamin Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), dengan membawa spanduk besar yang bertuliskan seruan aksi serbu kantor Pengadilan Negeri Samarinda, untuk men ...

MK Tolak Permohonan Para Pengemudi Ojek Daring | 2018-07-01 10:51:17

JAKARTA, Berita HUKUM - Permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) ditolak untuk seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada, Kamis (28/6) siang. "Amar putusan mengadili, menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Pleno Anwar Usman didampingi para hakim konstitusi la ...

Tuntutan Tidak Sesuai Kesepakatan dengan Jaksa, Istri Terdakwa Keberatan | 2018-06-23 14:09:37

SAMARINDA, Berita HUKUM - Dugaan terjadi jual beli kasus kembali terjadi di Kejaksaan Negeri Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim) yang terletak di Jalan M Yamin Samarinda, kasus ini mencuat ketika Istri terdakwa keberatan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang tidak sesuai keinginan dan janji Jaksa.

Informasi yang di peroleh pewarta, jauh h
...

Ahli: Aturan Pelarangan Penggunaan GPS Melindungi Masyarakat | 2018-06-16 04:15:57

JAKARTA, Berita HUKUM - Setiap bagian dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) yang mengandung unsur penindakan didasarkan atas pada niatan melindungi masyarakat dari dampak negatif yang muncul dari kejadian kecelakaan. Hal ini disampaikan Danang Parikesit dalam keterangannya sebagai ahli yang dihadirk ...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Lombok Gempa Berulang, Legislator Minta Jadikan Bencana Nasional
Ketua DPR Berharap Asian Games Rekatkan Persaudaraan Negara-negara Asia
Demi Sang Merah Putih Berkibar Aksi 'Heroik' Anak SMP di Atambua Panjat Tiang Bendera
Yusril Ihza Mahendra: PBB Tidak Akan Netral di Pilpres 2019
Desa Air Long Membangun Gudang Desa dari Program Dana Desa
Komjen Pol Syafruddin Dilantik Menjadi Menteri PAN-RB Gantikan Asman Abnur
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Zulkifli Kritik Istana Soal Gempa NTB: Bencana Kok Hitung Untung-Rugi
Sidang Paripurna DPRD Kaur terkait Raperda APBD-P Berjalan Lancar
Gagal Mitigasi, Pemerintah Harus Jadikan Gempa Lombok Bencana Nasional
Pembangunan Jembatan dari Dana Desa Dorong Ekonomi Masyarakat Semakin Baik
Masuki Tahun Politik, Perlunya Persatuan antar-Elemen Bangsa


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]