Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Peradilan
 
Asma Dewi Divonis 5 Bulan 15 Hari pada Kasus Ujaran Kebencian | 2018-03-15 22:14:30

JAKARTA, Berita HUKUM - Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 5 bulan 15 hari terhadap Asma Dewi yang didakwa bersalah terkait kasus ujaran kebencian karena melanggar pasal 207 KUHP terkait penghinaan pada penguasa atau badan hukum, vonis tersebut didasari oleh UU nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, yang disidang di Pengadilan Negeri Jakarta ...

Fahri Hamzah Jadi Saksi Fakta Persidangan Kasus Pembubaran Badan Hukum ILUNI UI | 2018-03-14 02:48:24

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah tampil menjadi saksi fakta persidangan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Jakarta Timur terkait kasus tentang pencabutan badan hukum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia pada, Selasa (13/3).

Adapun ILUNI UI Badan Hukum S
...

Mantan Bupati Bulungan Budiman Arifin Dituntut 7 Tahun 6 Bulan Penjara | 2018-03-14 01:03:52

SAMARINDA, Berita HUKUM - Mantan Bupati Bulungan Budiman Arifin yang sebelumnya menjabat Sekertaris Daerah Kabupaten Nunukan didakwa melakukan tindak pidana korupsi, Budiman diduga menyalahgunakan wewenangnya pada proses pembebasan lahan seluas 62 hektare senilai Rp 7, 06 Milyar. Terdakwa Budiman secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana da ...

TNI AD Akhirnya Memenangkan Kasus Sengketa Lahan Kaliurang Km 5,8 Caturtunggal | 2018-03-08 04:01:08

JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang Praperadilan paska penetapan Toto Junaedi (TJ) sebagai tersangka tindak pidana oleh Bareskrim Mabes Polri karena menggunakan surat tanah palsu, berupa Letter C No. 844 dan No. 877 atas tanah aset TNI AD yang terletak di Jl Kaliurang (Jakal) Km 5,8 Caturtunggal, Depok, Sleman Yogyakarta, kembali digelar di Pengadilan ...

Saham Tiga BUMN Dialihkan, UU BUMN Digugat | 2018-03-06 07:00:09

JAKARTA, Berita HUKUM - Adanya pengalihan saham tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi alasan dua pemerhati ekonomi kerakyatan dan keadilan sosial mengajukan uji materiil Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b dan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). Albertus Magnus Putut Prabantoro dan Kiki S ...

Chairul Huda: MA Dipastikan Akan Menolak PK Ahok | 2018-02-27 04:07:30

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Agung (MA) dipastikan akan menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam kasus penistaan agama.

Demikian disampaikan pakar hukum pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta Chairul Huda saat berbincang dengan redaksi, Senin (26/2).

"Ahok ajukan PK ke MA
...

Bukti dan Fakta Persidangan, Hiendra Sunyoto Tidak Bersalah | 2018-02-15 18:51:29

JAKARTA, Berita HUKUM - Pengusaha petikemas yang sempat sukses dan kini dijadikan terdakwa di Pengadilan Jakarta Utara, Hiendra Soenjoto saat ini mendambakan keadilan.

Hiendra merasa telah dikriminalisasi, dengan penuh konspirasi. Hakim sebagai benteng terkahir bagi pencari keadilan diharapkan dapat memutus perkaranya dengan seadil-adilnya, ses
...

Masih Magang, Eko Sumiharsono Sudah Mengaku sebagai Pengacara | 2018-02-14 06:43:57

SAMARINDA, Berita HUKUM - Tindakan seorang yang mengaku berprofesi Pengacara atau Advokat yakni Eko Sumiharsono, SH. MH terbilang nekat, karena diduga telah melakukan praktek sebagai Pengacara serta sudah berani membuat papan nama prakek dirinya sebagai seorang Pengacara, padahal ia belum lulus dalam ujian profesi Advokat serta belum pernah diambil ...

Berpotensi Terjerat Hukum, Advokat Uji UU Tipikor | 2018-02-05 20:35:53

JAKARTA, Berita HUKUM - Berkaca terhadap penahanan Frederich Yunadi yang berprofesi sebagai advokat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejumlah advokat mengajukan uji materiil Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembera ...

Ahli: Pencabutan Status Badan Hukum Ormas Sesuai Asas Hukum Administrasi | 2018-01-26 11:34:40

JAKARTA, Berita HUKUM - Pencabutan status badan hukum ormas telah tepat dan sesuai dengan asas-asas hukum administrasi khususnya asas penegakan hukum administrasi. Demikian sampai Philipus M. Hadjon dalam sidang lanjutan pengujian Pasal 80A UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tent ...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Mulai dari Sembako Sampai THR, Pencitraan Jokowi Menguras Keuangan Negara
Ditlantas PMJ Meluncurkan Program SIM Keliling di Beberapa Masjid
Landasan Tidak Jelas, Impor Beras 500 Ton Lagi Harus Dibatalkan
RUU Antiterorisme Disahkan Paripurna DPR
4 Pelaku Pembobol Kantor Pegadaian 3 kali Ditangkap, 1 Tewas Ditembak
Kasus Video Viral Dugaan Penghinaan ke Presiden oleh Anak RJ Tetap Berproses
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Mulai dari Sembako Sampai THR, Pencitraan Jokowi Menguras Keuangan Negara
Rencana Urun Rembug Alumni UI Mencari Solusi dan Menyelamatkan NKRI
Puluhan Warga Keracunan Keong Sawah, Pemkot Bogor Tetapkan Status KLB
Relawan Bali Kita AS Deklarasikan Abraham Samad Capres 2019
Ditlantas PMJ Meluncurkan Program SIM Keliling di Beberapa Masjid


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]