Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Pemilu
 
Paska Pemilu, LSM Mitra Bentala Lampung Serukan Jaga Persatuan | 2019-06-28 09:21:58

AKARTA, Berita HUKUM - Usai berlangsungnya proses Pemilu terutama Pilpres 2019 dan juga hasil putusan PHPU yang sudah ditetapkan Mahkamah Konstitusi, kemarin, LSM Mitra Bentala Lampung mengimbau kepada seluruh pihak untuk tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif LSM Mitra Bentala Lampung, Mas
...

MK akan Percepat Putusan Sengketa Pilpres Menjadi Kamis 27 Juni | 2019-06-24 19:03:09

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) akan mempercepat pembacaan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 yang diajukan Prabowo-Sandiaga Uno. Jadwal yang semula 28 Juni maju menjadi pada Kamis 27 Juni 2019 nanti.

"Ya, berdasarkan keputusan RPH hari ini, sidang pleno pengucapan putusan akan digelar Kamis, 27 Juni 2
...

BW 'Telanjangi' Saksi TKN, Ternyata Bukan Spesifik Ahli Pemilu Tapi Soal Pidana | 2019-06-23 04:29:08

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Tim kuasa hukum paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto (BW) memberikan pertanyaan telak kepada saksi ahli yang dihadirkan Kuasa Hukum Jokowi-Maruf dalam sidang MK yaitu ahli hukum pidana dari Universitas Gadjah Mada Eddy Hiariej. BW menanyakan keahlian dan kompetensi saksi terkait kepemiluan

"Sekaran
...

Di Sidang MK, Denny Indrayana Ungkap Sebab ILC TVOne Tak Tayang Lagi karena Ada Tekanan | 2019-06-19 00:16:24

JAKARTA, Berita HUKUM - Di Sidang MK ( Mahkamah Konstitusi), pengacara Denny Indrayana ungkap sebab talkshow ILC TVOne istirahat tayang setelah Pilpres 2019 dan sebut pihak yang menekan.

Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Capres dan Cawapres RI, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menuturkan adanya tekanan yang didapatkan perusahaan media
...

Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01 | 2019-06-13 05:48:22

JAKARTA, Berita HUKUM - Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi mempertanyakan dan mempermasalahkan pada perselisihan hasil pemilihan umum 2019 dengan adanya ditemukan bukti pelanggaran atas asas prinsip Kejujuran dan Keadilan dalam penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pilpres 2019 pasangan calon 01 Joko Widodo - Maruf Amin.

Ketua Tim
...

H+4 Lebaran Situng KPU Belum 100 Persen, Pengamat: Ini di Luar Kewajaran | 2019-06-09 03:33:36

JAKARTA, Berita HUKUM - Memasuki H+4 Lebaran, Situng Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum juga menyelesaikan 100% rekapitulasi suara Pemilu 2019. Pantauan hingga Minggu (9/6/2019) pukul 03.00 WIB, tercatat baru 97.08706 % data suara Pilpres yang masuk atau progress: 789.644 TPS dari 813.336 TPS. Sementara hasil rekapitulasi final manual telah diumumka ...

Bawaslu Terima 15 Ribu Temuan Pelanggaran Selama Pelaksanaan Pemilu 2019 | 2019-05-31 02:45:25

JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI telah memproses 15.052 temuan dan laporan yang telah diregistrasi baik berupa pidana administrasi maupun pidana bukan administrasi dalam pelaksanaan Pemilu 2019.

Jumlah tersebut tercatat Bawaslu hingga Selasa (28/5).

Dari 15.052 temuan dan laporan tersebut, rinciannya meliputi
...

Sandiaga Uno: Sulit Mengakui Pemilu 2019 Ini Jurdil | 2019-05-24 21:45:34

JAKARTA, Berita HUKUM - Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga S Uno menyatakan, sulit mengakui Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 ini berjalan secara jujur dan adil (Jurdil).

Atas dasar itulah, pihaknya mengajukan permohonan sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia, akan berperkara di MK de
...

Bawaslu Diimbau Beri Laporan Evaluasi | 2019-05-22 12:15:30

JAKARTA, Berita HUKUm - Pemilu 2019 sudah usai. Ketegangan politik masih terus terasa pascapemilu. Sengketa dan konflik politik selalu jadi imbas dari kompetisi politik di mana pun. Pada Pemilu 2019, dugaan kecurangan dan sengketa hasil Pemilu meningkat. Untuk itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diimbau untuk memberikan laporan evaluasinya kepada ...

Mengapa Situng Baru 92 %, KPU Tiba-Tiba Menyahkan Rekapitulasi Pilpres? | 2019-05-21 16:06:20

JAKARTA, Berita HUKUM - Arief Poyuono sebagai Waketum DPP partai Gerindra sekaligus salah satu Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Paslon 02 Prabowo - Sandi mengkritisi pasca subuh tadi tiba-tiba Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan hasil Rekapitulasi perhitungan Pilpres pada Pemilu 2019, padahal perhitungan Sistem Informasi Penghitun ...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
Wakil Ketua DPR: UU Otsus Papua Perlu Direvisi
DPR RI Pilih Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Baru Periode 2019-2023
BJ Habibie Wafat, Pemerintah Ajak Kibarkan Bendera Merah Putih Setengah Tiang
Tenaga Kerja Asing (TKA) Semakin Dipermudah, Masa Depan Rakyat Indonesia Semakin Suram
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
KPK Salah Jalan
DPR dan Pemerintah Sepakat Revisi UU MD3
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
Festival Budaya Bahari Internasional Bakal Digelar di Pulau Tidung


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]