|
|||||
| Keikutsertaan Purnawirawan TNI dalam Pilkada Tidak Pengaruhi Netralitas Prajurit | 2018-04-17 19:33:38 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Keikutsertaan beberapa Purnawirawan TNI dalam Pilkada tidak boleh mempengaruhi Netralitas Prajurit TNI. Partisipasi para Purnawirawan tersebut memang menunjukkan adanya penghargaan masyarakat terhadap Purnawirawan, sekaligus wujud partisipasi aktif dalam politik setelah kembali ke tengah-tengah masyarakat. Namun partisipasi ... Berita Selengkapnya |
||||
| PKPI Resmi Jadi Ikut Pemilu 2019 dengan No Urut 20 | 2018-04-15 22:24:38 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jumat (13/4) menetapkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebagai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 dengan nomor urut 20. |
||||
| Komisi III Ingatkan Netralitas Mitra Kerjanya pada Pilkada Serentak | 2018-04-15 11:47:06 | |||||
 |
MEDAN, Berita HUKUM - Pilkada Serentak yang akan digelar di 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota pada 27 Juni 2018 mendatang, menjadi salah satu persoalan yang dibahas pada Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara. Kesuksesan perhelatan pesta demokrasi ini tentunya tidak lepas dari peran serta Polri, Kejaksaan Agung, dan Mahk ... Berita Selengkapnya |
||||
| KPU dan Bawaslu Anggap Gerakan #2019GantiPresiden Bukan Pelanggaran | 2018-04-10 07:57:29 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Gerakan #2019GantiPresiden ramai di media sosial dan muncul dalam bentuk kaus yang dijual secara bebas. Presiden Joko Widodo sudah merespons tak ambil pusing dan menganggap urusan mengganti presiden adalah kehendak rakyat dan Tuhan. |
||||
| Syarat Penyertaan LHKPN CaLeg dan Mantan Terpidana Korupsi Jadi Bahasan Menarik | 2018-04-05 19:28:44 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Uji publik Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota 2019 mengerucut pada dua isu utama, rencana mewajibkan penyertaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) serta tidak dicalonkannya mantan terpi ... Berita Selengkapnya |
||||
| Cawagub Ijeck: Menciptakan Pemerintahan Profesional, Bersih dan Bebas Korupsi | 2018-03-31 12:01:21 | |||||
 |
MEDAN, Berita HUKUM - Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara (Cawagub) Musa Rajekshah mengaku prihatin terkait ditetapkannya 38 anggota DPRD provinsi Sumut menjadi tersangka korupsi oleh KPK. Oleh karena itu, Musa Rajekshah akan menciptakan dan menjalankan pemerintahan yang profesional, bersih dan bebas korupsi jika terpilih nanti. |
||||
| Panwaslu Aceh Utara Minta Parpol Tertibkan Alat Peraga Kampanye | 2018-03-28 14:35:17 | |||||
 |
ACEH, Berita HUKUM - Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Aceh Utara meminta kepada seluruh Partai Politik (Parpol) yang sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu tahun 2019 untuk tidak melakukan kampanye di luar jadwal serta tidak memasang Alat Peraga Kampanye sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) oleh KPU/KIP. |
||||
| Survei Stratak: Pemilih Belum Memutuskan Pilihan Mengungguli Para Paslon Pilkada Sumut | 2018-03-27 18:28:12 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Lembaga Survei Stratak Indonesia melakukan riset opini publik di Provinsi Sumatera Utara sejak tanggal 11 sampai 18 Maret 2018. Riset yang ditujukan untuk memprediksi pemenang Pilgubsu 2018 ini menemukan data menarik yakni undecided voters atau pemilih yang belum memutuskan pilihannya lebih unggul dari para paslon peserta Pi ... Berita Selengkapnya |
||||
| PKPU Dapil dan Logistik Mulai Dibahas di DPR | 2018-03-27 09:38:01 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Dengar Pendapat antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan Komisi II DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemedagri) digelar Senin (26/3/2018). Agenda RDP membahas membahas Peraturan KPU (PKPU) tentang Daerah Pemilihan (Dapil) dan alokasi kursi DPRD kabupaten/kota dan PKPU tentang Norma, St ... Berita Selengkapnya |
||||
| Kredibilitas, Integritas dan Netralitas KPU/ KPUD dalam Pilkada, Pileg dan Pilpres | 2018-03-21 04:53:34 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Jelang perhelatan konstestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018, serta pemilihan Legislatif (Pileg) dan pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang, kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia hingga tingkat KPUD kini menjadi hal yang diteropong berbagai kalangan/ pihak. |
||||
|
|||||
