Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    White Crime
 
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK | 2019-09-16 06:45:50

JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo mengaku menolak sejumlah poin dalam draf revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang diusulkan Dewan Perwakilan Rakyat.

"Saya tidak setuju terhadap beberapa subtansi RUU inisiatif DPR ini yang berpotensi mengurangi efektivitas tugas KPK," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Negar, Jakart
...

DPR RI Pilih Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Baru Periode 2019-2023 | 2019-09-13 08:25:16

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi III DPR RI menetapkan Irjen Pol. Drs. Firli Bahuri, M.Si., sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023.

Hal tersebut ditetapkan dalam Rapat Pleno Komisi III di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jum'at (13/9) dini hari.

"Berdasarkan diskusi, musyawarah dari seluruh perwakilan fraksi yang
...

Johanis Tanak: 'Mungkin' SP3 Perkara Eks Gubernur Aminuddin dan Tidak Ada Intervensi | 2019-09-12 22:36:55

JAKARTA, Berita HUKUM - Calon Pimpinan KPK dari unsur Kejaksaan RI, Johanes Tanak membeberkan surat rahasia yang disampaikan oleh KPK ke Komisi III DPR. Tanak membeberkan itu ketika salah seorang anggota Komisi III DPR Arsul Sani menanyakan isi surat dari KPK yang bersifat rahasia ketika uji kelayakan dan kepatutan di hadapan anggota DPR di Gedung ...

Dr Djonggi Simorangkir: Bukan Cuma KPK, Jaksa dan Hakim Juga Perlu Diperhatikan | 2019-09-10 21:44:15

JAKARTA, Berita HUKUM - Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang menganut hirarki penegakan hukum ini, mulai dari Polisi, Jaksa, dan Hakim, juga perlu diperkuat bukan hanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diperkuat. Sedangkan ketiga lembaga penegakan hukum lainnya itu saat ini terkesan diabaikan.

Pasalnya menurut praktisi hukum da
...

Perlu Kesepahaman DPR dengan Pansel Capim KPK | 2019-09-10 06:30:53

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmon Junaidi Mahesa mengungkapkan, membangun kesepahaman antara DPR dengan Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan KPK sebagai perpanjangan tangan Presiden, penting dilakukan. Karena selama ini KPK seolah-olah tidak satu frekuensi dengan legislatif ataupun eksekutif, padahal dalam membangun ne ...

2 Direksi Ditangkap KPK, PTPN III Terkuak Punya Utang Rp 42 Triliun | 2019-09-08 13:15:21

JAKARTA, Berita HUKUM - PT Perkebunan Nusantara III (Persero) atau PTPN III menjadi sorotan setelah dua direksinya ditahan KPK sebagai tersangka kasus suap distribusi gula. Keduanya adalah Direktur Utama PTPN III Dolly P. Pulungan dan Direktur Pemasaran PTPN III I Kadek Kertha Laksana.

Setelah adanya kasus tersebut, kini mulai terungkap jika pe
...

KPK Hibahkan Aset Rampasan Negara Ke Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta | 2019-09-05 05:29:00

YOGYAKARTA, Berita HUKUM - Dua bidang tanah berikut bangunan yang berlokasi di Yogyakarta, telah dihibahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu (4/9). Total nilai wajar bangunan tersebut senilai Rp19,9 miliar.

Barang hibah tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan
...

Jaga Desa, Kajari Gunung Mas Tangkap Kades Terduga Korupsi Dana Desa | 2019-09-03 17:41:06

KALIMANTAN TENGAH, Berita HUKUM - Sedang asyik 'cuci mata' di sebuah restoran siap saji disebuah Mall, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Andreas Arpenodie, selaku Kepala Desa (Kades) Bereng Jun, Gunung Mas, terciduk oleh *tim Intelijen Kejaksaan Negeri Palangkaraya dan tim penyidik dibawah kendali Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Gunung Mas* (Gumas ...

KPK Dorong Nasyiatul Aisyiyah Tingkatkan Partisipasi Perempuan dalam Pencegahan Korupsi | 2019-09-02 07:41:23

YOGYAKARTA, Berita HUKUM - Korupsi yang terjadi di Indonesia telah menyebabkan demoralisasi karena praktek korupsi yang sudah terstruktur, sistemik dan masif (TSM). Didukung dengan proses pilkada lima tahunan yang tak jauh dari sifat koruptif sehingga pemilu yang semestinya demokrasi rakyat sekarang menjadi demokrasi oligarki dan bisnis.

Hal itu
...

Kajari Hayin Tangkap dan Penjarakan Pejabat Inhu terkait Korupsi Dana MTQ | 2019-08-28 21:14:56

JAKARTA, Berita HUKUM - Ada saja cara orang mencari keuntungan pribadi atau kelompok dalam setiap program kegiatan yang digelar oleh pemerintahan, seperti yang diduga dilakukan pejabat di Sekretariat Daerah (Sekda) kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) Provinsi Riau.

Betapa tidak, uang makan minum (Mamin) dan pemondokan pada kegiatan Musabaqah Tilawat
...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
Wakil Ketua DPR: UU Otsus Papua Perlu Direvisi
DPR RI Pilih Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Baru Periode 2019-2023
BJ Habibie Wafat, Pemerintah Ajak Kibarkan Bendera Merah Putih Setengah Tiang
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
DPR RI: Kinerja Mentan Amran Terbaik
Soal Pelaku Kejahatan Lintas Negara, Pemerintah Kabulkan Permohonan Ekstradisi Hongkong
Api Dalam Sekam, Jokowi Butuh Staf Khusus Bidang Aceh
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK
Din Syamsuddin: Amanat Reformasi Dikhianati Jika RUU Ubah KPK Jadi Subordinat Pemerintah


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]