Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Politik
 
Belum Saatnya Memindahkan Ibu Kota | 2019-08-24 05:53:32

JAKARTA, Berita HUKUM - Kondisi masyarakat di daerah masih butuh perhatian. Kemiskinan daerah belum pula teratasi. Pekerjaan rumah menyangkut kesejahteraan masyarakat seperti itu perlu diselasaikan lebih dulu sebelum memindahkan ibu kota negara. Selama persoalan kesejahteraan masyarakat daerah belum terselesaikan, maka belum saatnya memindahkan ibu ...

DPR: Rencana Pemindahan Ibukota Ancam Kedaulatan Nasional | 2019-08-24 04:20:48

JAKARTA, Berita HUKUM - Rencana Presiden Joko Widodo untuk memindahkan ibukota negara dari DKI Jakarta ke Pulau Kalimantan dikritisi kalangan DPR.

Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengatakan, rencana tersebut dapat mengancam kedaulatan nasional.

"Sebaiknya Presiden Jokowi kembali mempertimbangkan terkait rencana pemindahan ibukota.
...

Pengadaan Mobil Dinas Baru Bukti Jokowi Gagal Jalankan Politik Anggaran | 2019-08-23 06:23:35

JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri kabinet Joko Widodo akan mendapatkan mobil dinas baru. Tidak kurang dari Rp 147 miliar dianggarkan untuk merealisasikan pergantian armada mewah para pejabat tinggi negara tersebut.

Direktur eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah mengkritik keras keputusan belanja mobil dinas tersebut. Menuru
...

Ketua DPR Imbau Semua Pihak Tahan Diri Terkait Papua | 2019-08-22 13:24:57

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengimbau rakyat Papua sebagai saudara sebangsa setanah air tetap menahan diri dan tidak terprovokasi berbagai isu yang ada. Bamsoet, sapaan akrab Ketua DPR RI ini menjelaskan, peristiwa yang terjadi di Papua bukan persoalan sederhana, sebab ia mengamati ada agenda besar lain sedang dimainkan ol ...

KontraS: Seharusnya Presiden Minta Maaf Bukan Ajak Warga Papua Saling Memaafkan | 2019-08-20 19:40:57

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyesalkan cara Presiden RI Joko Widodo dalam meredam kemarahan warga Papua terkait kerusuhan di Manokwari dan Sorong, Senin (19/8) kemarin.

"Cara presiden hanya dengan menyatakan mari kita saling memaafkan itu tidak cukup untuk menjawab persoalan-persoalan
...

Tidak Boleh Gegabah Tangani Kerusuhan Manokwari | 2019-08-20 19:20:54

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta pemerintah menangani kerusuhan di Manokwari, Papua Barat dengan cepat dan tepat. Menurutnya, ketepatan penanganan sangat penting, sehingga tidak memunculkan persoalan baru.

"Kita berharap ini ada penanganan yang cepat dan tepat. Pertama, isu ini sangat sensitif, jangan sampai kita terl
...

PKS: Pemindahan Ibu Kota RI untuk Pemerataan Kurang Tepat | 2019-08-19 19:24:28

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan tujuan Ibu Kota Negara pindah dari Jakarta untuk pemerataan kurang tepat, dalam situasi ekonomi, sosial dan politik saat ini.

Mardani Ali Sera menilai, pemerataan pembangunan harusnya membuat pusat-pusat ekonomi dan industri di daerah-daerah, bukannya p
...

Wakil Ketua DPR Minta Kerusuhan Manokwari Ditangani Cepat dan Tepat | 2019-08-19 16:43:55

JAKARTA, Berita HUKUM - Penanganan terhadap insiden yang terjadi di Kota Manokwari, Papua Barat harus dilakukan dengan cara yang tepat. Karena penindakan yang cepat saja masih kurang kalau belum dilakukan dengan tepat.

Demikian yang disampaikan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat ditemui di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (19/8).

"Kalau
...

Ketua MPR: MPR Tak Larut Dalam Polarisasi Politik | 2019-08-17 07:02:59

JAKARTA, Berita HUKUM - Sebagai lembaga yang mendeklarisakan dirinya Rumah Kebangsaan, Penjaga Ideolagi, dan Kedaulatan Rakyat, MPR RI tak ikut larut dalam polarisasi kompetisi politik pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Sebagai lembaga tinggi negara, MPR RI tetap netral dan merangkul semua pihak. MPR RI juga selalu menyerukan masyarakat untuk ...

Pemindahan Ibu Kota Butuh Kajian Mendalam | 2019-08-17 06:46:45

JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan dalam rangka memperingati HUT ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia menyampaikan akan melakukan pemindahan ibu kota Indonesia ke Pulau Kalimantan. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menegaskan, pada prosesnya pemindahan ibu kota butuh kajian yang detil dan mendal ...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
PP Muhammadiyah: 'Mafia' Rentenir, di Balik Belum Disahkannya RUU Perkoperasian
Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Kenapa Gak ke Beijing?
Ketua DPR Imbau Semua Pihak Tahan Diri Terkait Papua
PMJ Luncurkan Mobil SKCK Online Keliling untuk Tingkatkan Pelayanan Publik
Polri Gelar Police Movie Festival 2019: 'Together We are Strong'
Wakil Ketua DPR Minta Kerusuhan Manokwari Ditangani Cepat dan Tepat
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Sony dan Disney Berpisah, Spider Man Tak Bakal Muncul Lagi di The Avengers?
Belum Saatnya Memindahkan Ibu Kota
PKS: Hentikan Kriminalisasi pada Ustadz Abdul Somad
Jaksa Agung Serahkan Aset Rampasan Terpidana Korupsi Adrian Waworuntu ke Kejati NTT
DPR: Rencana Pemindahan Ibukota Ancam Kedaulatan Nasional


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]