Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Politik
 
Presiden Jokowi Ditantang Keluarkan Perppu Mengoreksi Revisi UU KPK seperti SBY | 2019-09-19 04:29:21

JAKARTA, Berita HUKUM - Peneliti Kode Inisiatif Violla Reininda menantang Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk merasakan emosi publik yang menentang revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasalnya, perppu juga pernah dikeluarkan o
...

Willem Wandik: Usai Pulkam, Mahasiswa Harus Kembali Kuliah | 2019-09-17 08:31:28

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahasiswa Papua dan Papua Barat yang berkuliah di luar Provinsi Papua dan Papua Barat diharapkan dapat kembali ke daerah tempat mereka menuntut ilmunya, usai pulang kampung (Pulkam) ke tanah asalnya di Papua.

Demikian keinginan yang disampaikan Anggota DPR RI asal Papua, Willem Wandik dalam 'Diskusi & Deklarasi Anti Disk
...

Api Dalam Sekam, Jokowi Butuh Staf Khusus Bidang Aceh | 2019-09-16 15:46:29

JAKARTA, Berita HUKUM - Organisasi Papua Merdeka (OPM) versi TPNB-Papua, bila dicermati sangatlah mirip dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) saat sebelum adanya MOU HELSINKY tahun 2005.

Puluhan ribu lebih manusia kehilangan nyawa tanpa dapat dicegah para pihak bersengketa. MOU HELSINKY Tahun 2005 dianggap telah dapat menyelesaikan masalah yang ada
...

Din Syamsuddin: Amanat Reformasi Dikhianati Jika RUU Ubah KPK Jadi Subordinat Pemerintah | 2019-09-16 06:34:59

JAKARTA, Berita HUKUM - Dukungan terhadap revisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terus mengalir. Kali ini dukungan disampaikan Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin.

Din mengaku mendukung RUU usulan DPR tersebut jika tujuan revisi adalah memperkuat eksistensi, tugas dan fungsi KPK da
...

Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban | 2019-09-15 16:52:44

JAKARTA, Berita HUKUM - Kabar rencana Kementerian Perdagangan yang hendak menghapus wajib label halal terhadap impor daging telah sampai ke Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Peraturan yang dikeluarkan Menteri Enggartiasto Lukita dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/2019 ini pun disayangkan Komisi Hukum MUI Pusat, Anton Tabah mengingat Indon
...

Wakil Ketua DPR: UU Otsus Papua Perlu Direvisi | 2019-09-13 08:48:36

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Fadli Zon menyampaikan, Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Bagi Provinsi Papua perlu direvisi. Dalam rapat pemantauan tentang Otsus Bagi Provinsi Papua dengan Kaukus DPR untuk Papua melibatkan banyak tokoh dari Papua, pada prin ...

Fahri Hamzah dan Anis Matta Siap Bentuk Partai Gelombang Rakyat | 2019-09-11 09:53:24

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah membentuk partai politik bernama Partai Gelombang Rakyat atau Partai Gelora, dan ditargetkan ikut dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Fahri mengatakan partai tersebut masih dalam proses pembentukan dan akan dideklarasikan pada bulan Oktober 2019.

"Mudah-mudahan bula
...

Pendekatan Dari Hati, Solusi Permasalahan Papua | 2019-09-09 14:19:55

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan perlu dibuat solusi jangka pendek, menengah dan panjang dalam menyelesaikan permasalah di Papua. Salah satu solusi jangka pendek adalah melalui dialog dengan pendekatan hati. Menurutnya, yang dibutuhkan masyarakat Papua saat ini adalah kehadiran negara dan pemerintah yang menyentuh ha ...

Esemka Diluncurkan, Ketua Demokrat: Memproduksi dan Merakit Itu Beda | 2019-09-08 07:33:26

JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo telah meresmikan pabrik mobil dalam negeri PT Solo Manufaktur Kreasi (Esemka) di Boyolali. Peresmian pada Jumat (6/9) itu juga menjadi pertanda bahwa mobil merek Indonesia mulai berlaga di pasar otomotif.

Namun demikian, Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon mengingatkan agar tidak sembarangan me
...

Fadli Zon Sebut Pembentukan Dewan Pengawas KPK Kontroversial | 2019-09-06 06:15:41

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil ketua DPR Fadli Zon mengatakan rencana pembentukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) seperti yang tercantum dalam salah satu poin draf Revisi UU KPK tergolong kontroversial. Pembentukan dewan pengawas selalu menuai pro dan kontra.

"Kalau dewan pengawas itu ada yang pro dan kontra," kata Fadli di sel
...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Polda Metro Jaya Bekuk Pengedar Narkoba Jaringan Malaysia-Batam-Jakarta
Willem Wandik: Usai Pulkam, Mahasiswa Harus Kembali Kuliah
Indonesia Darurat Asap, Presiden Segeralah Bertindak!
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Tafsir 6A dan Tekanan Politik
Dr Jan Maringka: Penegakan Hukum Tidak Sama dengan Industri
Arab Saudi: Puing-puing Senjata 'Membuktikan Iran Berada di Balik' Serangan Kilang Minyak
Kejari Gunung Mas Tangkap Kontraktor Terduga Korupsi Dana Desa
Hakim Kayat Didakwa Jaksa KPK Menerima Suap Rp 99 Juta


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]