Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    EkBis
 
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR | 2019-09-15 12:05:31

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VI DPR RI bersama Pemerintah menyepakati pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian untuk dilanjutkan pembahasannya ke tingkat II atau Rapat Paripurna agar disetujui menjadi Undang-Undang (UU). Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno menyampaikan, pembahasan RUU Perkoperasian telah melalui proses yang panjang ...

Legislator Pertanyakan 'Road Map' Program 35 Ribu MW Listrik Untuk Indonesia | 2019-09-13 08:59:30

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Tifatul Sembiring mempertanyakan upaya pemerintah dalam merealisasikan program 35.000 mega watt (MW) listrik untuk Indonesia. Hingga Juli 2019, program tersebut baru terealisasi dan telah commercial operation date (COD) sekitar 11 persen atau 3.768 MW. Selebihnya ada 87 persen atau sekitar 30.960 MW ...

Indonesia Dihantui Resesi, KPPU: Persaingan Usaha Akan Makin Kacau-Balau | 2019-09-10 05:36:36

JAKARTA, Berita HUKUM - Bayangan resesi seperti yang diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani akan berdampak buruk bagi pelaku usaha. Resesi akan membuat persaingan usaha di Tanah Air menjadi tak sehat lantaran para pelaku mulai menghalalkan segala cara agar tak mengalami defisit.

"Pada pelaku usaha, mungkin kesulitan untuk survive atau untuk be
...

Ketua DPR Harap Pemerintah Proaktif Selesaikan RUU Perkoperasian untuk Segera Dapat Disahkan | 2019-09-06 08:47:51

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan Menteri Koperasi dan UKM, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, menghadiri rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI untuk menyelesaikan pembahasan RUU Perkoperasian. Raker diagendakan pada 13 September mendatang

Bamsoet berharap RUU Perkoper
...

Angka Pengangguran Harus Jadi Perhatian | 2019-09-03 01:53:58

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengungkapkan, pemerintah harus lebih memperhatikan penurunan angka pengangguran di tahun 2020. Hal ini sangat penting, mengingat tahun mendatang kompetisi global semakin kompetitif. Dan ia mendengar ada kecenderungan perusahaan asing kini berpindah ke Myanmar. ...

Warga Demo karena Jokowi Sebut Garam Madura 'Hitam': Kami Telah Dibunuh di Negeri Sendiri | 2019-08-31 00:09:18

MADURA, Berita HUKUM - Massa yang tergabung dalam Himpunan Masyarakat Petambak Garam Sumenep (HMPGS) turun ke jalan melakukan aksi protes di depan gedung kantor DPRD Sumenep, Jumat (30/8). Mereka kecewa dengan pernyataan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat datang ke Desa Nunkurus, Kupang dan NTT pada 21 Agustus 2019 lalu, yang dinilai mendiskredi ...

SP Bank BTN dan BRI Bersepakat Mendukung Suprajarto Tak Lagi Pimpin BRI dan Mundur dari BTN | 2019-08-30 10:39:10

JAKARTA, Berita HUKUM - Satya Wijayantara sebagai Ketua Umum Serikat Pekerja (Ketum SP) di PT Bank Tabungan Negara, (Persero),Tbk (Bank BTN) menyatakan bahwa Serikat Pekerja Bank BTN dan Serikat Pekerja di PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk (Bank BRI) bersepakat untuk mempermasalahkan hasil RUPS Bank BTN pada, Kamis (29/8) dengan keputusan memberhentika ...

PP Muhammadiyah: 'Mafia' Rentenir, di Balik Belum Disahkannya RUU Perkoperasian | 2019-08-24 02:17:16

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PP Muhammadiyah A. Muhajir Sodruddin menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) perlu segera menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian sebagai Undang-undang.

"Sejak Mahkamah Konstitusi (MK) menganulir Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, ma
...

Bagir Manan: Saatnya Laksanakan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 Secara Benar | 2019-08-22 20:18:45

JAKARTA, Berita HUKUM - Demokrasi ekonomi secara konstitusional diatur dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Guru Besar Universitas Padjajaran Prof Dr Bagir Manan mengajak semua pihak untuk melaksanakan pasal 33 yang benar dan tepat sesuai prinsip-prinsip pasal itu.

"Sudah waktunya kita menguji kalau memang pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 itu masih rel
...

Perusahaan BUMN Waskita Karya Siap Jual 5 Jalan Tol Semester II 2019 | 2019-08-21 08:45:54

JAKARTA, Berita HUKUM - PT Waskita Karya (Persero) Tbk adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia (BUMN) yang bergerak di bidang konstruksi. menargetkan bisa melepas kepemilikan (divestasi) saham di lima ruas tol pada semester II 2019. Perseroan telah memasuki tahap uji tuntas (due diligence) dengan dua investor, meski enggan menyebutkan identitasny ...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
Wakil Ketua DPR: UU Otsus Papua Perlu Direvisi
DPR RI Pilih Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Baru Periode 2019-2023
BJ Habibie Wafat, Pemerintah Ajak Kibarkan Bendera Merah Putih Setengah Tiang
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
DPR RI: Kinerja Mentan Amran Terbaik
Soal Pelaku Kejahatan Lintas Negara, Pemerintah Kabulkan Permohonan Ekstradisi Hongkong
Api Dalam Sekam, Jokowi Butuh Staf Khusus Bidang Aceh
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK
Din Syamsuddin: Amanat Reformasi Dikhianati Jika RUU Ubah KPK Jadi Subordinat Pemerintah


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]